Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.170,8 triliun hingga Juli 2024. Jumlah ini setara dengan 47,5% dari pagu APBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah sudah naik 14,7%. Kenaikan ini dipicu oleh front loading pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan belanja bantuan sosial (Bansos), sarana prasarana pertahanan dan keamanan, serta infrastruktur.
“Sementara itu untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 588,7 triliun atau 54% dari pagu,” ujar Sri Mulyani dalam paparan APBN KITA, Selasa (13/8/2024).
Kemudian, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 582,1 triliun atau 42,3% dari pagu. Jika dirinci, belanja subsidi dan kompensasi BBM paling besar Pertamina dan PLN. “Itu sudah kita bayarkan untuk 2023 atau kuartal I-2024 dan kita bayar untuk pensiun itu,” paparnya.
Secara tahunan, Sri Mulyani mengakui belanja pemerintah ini mencatatkan pertumbuhan negatif. Namun, jika dilihat 5 tahun terakhir semester I-2024, itu kita lihat tumbuh cukup baik untuk APBN 2024 ini.
“Ini perlu kita terus kelola karena kita masih punya satu semester lagi untuk 2024 diselesaikan,” tegas Sri Mulyani.
Dia pun menambahkan dari Rp 1.170 triliun, sebanyak Rp 872 triliun atau 74,5% langsung masyarakat menikmati. “Langsung ya, direct masyarakat nikmati,” ungkapnya.