HOSTERUNG

_{Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq}

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengaku akan memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di hulu DAS Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Ia pun berencana mengevaluasi total izin lingkungan.

“Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit. Kita sudah bisa melihat semuanya. Secara logis, kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras,” terang Faisol saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Faisol mengatakan akan meminta penjelasan mengenai aktivitas dan dampak lingkungan pada delapan perusahaan yang dipanggil nanti. Bahkan, ia telah menyiapkan citra satelit resolusi tinggi untuk mencari penyebab banjir bandang di sana.

“Kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan,” tegas Faisol.

“Juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang sudah terjadi bencana,” tambah Faisol.

Baginya, harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa banjir bandang yang merenggut banyak korban ini. Faisol menyesali dan merasa salah karena tidak memberi informasi lebih dini pada masyarakat terkait insiden ini.

“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi,” tuturnya.

_{Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!}

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi soal temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Ia pun meminta, aparat penegak hukum (APH) bisa menelusuri asal-usul kayu tersebut. Peristiwa itu viral di media sosial.

“Ya bahwa perlu adanya apa tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat adanya kayu gelondongan yang sudah sangat apa nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana,” ujar Eddy saat ditemui di sela-sela acara CIFP 2025 di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bisa mengecek perizinan dan kegiatan pembalakan liar bila kayu gelondongan itu legal.

“Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang secara dilakukan secara sah,” katanya.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai, perlu ada tindakan tegas bila kayu gelondongan itu ilegal. Menurutnya, tindakan tegas itu perlu untuk memberi efek jera.

“Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeranya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari,” tandasnya.

_{Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama (Dok Ist)}

Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri. Menurutnya, Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan Polki (polisi laki-laki) dalam menjalankan tugas sebagai personel di Korps Bhayangkara.  

“Kegiatan hari ini adalah bentuk komitmen kuat kami, institusi Polri, untuk terus mendukung kesetaraan gender. Khususnya ruang bagi seluruh Polwan untuk memberikan warna dan menempatkan Polwan setara dengan peran rekan-rekan yang dari Polki,” kata Sigit usai acara Penganugerahan Polri Award In Support For UN Women ‘HeForShe’ Movement 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025). 

Komitmen melakukan kesetaraan gender, kata Sigit, memang diperlukan kolaborasi, sinergisitas dan dukungan seluruh pihak. Sigit juga menyinggung, komitmen itu merupakan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan prima dari Polri kepada masyarakat. 

Menurut Sigit, Polwan merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, perempuan, dan anak. 

“Sekaligus ini juga menjadi bagian dari kami untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok rentan, yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan secara khusus, dan hanya bisa dilakukan oleh para Polwan,” ujar Sigit. 

Kapolri menegaskan komitmennya untuk mendukung kesetaraan gender di institusi Polri. Dengan adanya hal ini, Sigit meminta seluruh jajaran Kapolda untuk berkomitmen terkait isu persamaan serta peningkatan pelayanan. 

“Mudah-mudahan kami institusi Polri, terus bisa meneruskan apa yang menjadi komitmen kami, untuk mendukung kesetaraan gender di Institusi Polri. Juga memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terus bisa ditingkatkan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan, anak dan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus dan ini tentunya menjadi tekad dari institusi kami,” tutur Sigit.

_{Pelunasan Biaya Haji 2026 Dibuka dalam 3 Gelombang (Felldy Utama)}

Kementerian Haji (Kemenhaj) telah memulai tahapan pelunasan biaya yang harus dibayar para calon jamaah haji reguler tahun 2026.

Menteri Haji (Menhaj), Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan tahap pertama pelunasan sudah dibuka sejak 24 November kemarin. Namun, dia belum memiliki data berapa banyak calon jamaah haji yang sudah melunasi. 

“Baru dua hari, jadi kita belum bisa melihat sejauh mana. Mungkin sudah ada beberapa ribu, tapi kita belum tahu persisnya. Baru dua hari,” kata Menhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menhaj menyampaikan, proses pelunasan ini akan dibuka tiga gelombang. Gelombang pertama sudah dibuka sejak 24 November hingga 23 Desember.

“Kemudian nanti akan ada tahap dua dan tahap ketiga. Kita berharap pada tahap ketiga selesai, semua kuota bisa terpenuhi,” ujarnya.

Diketahui, Indonesia mendapat jatah kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari kuota itu, 92 persennya untuk jamaah haji reguler dan 8 persennya untuk jamaah haji khusus. 

_{Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK (Foto: Freepik)}

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum sebagai langkah strategis untuk mendorong standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor perbankan.

Salah satu ketentuan utama dalam aturan ini yaitu penetapan rekening bank tanpa aktivitas transaksi lebih dari lima tahun sebagai rekening dormant.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Berdasarkan POJK ini lanjut Dian, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional.

Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

Dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga yaitu:

1. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. 

2. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

3. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau lima tahun.

_{Juru bicara KPK Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Papua, Dius Enumbi. Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan dugaan korupsi dana operasional gubernur Papua. 

Dalam kesempatan yang sama, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil Otto Sada selaku KONI Papua. 

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (21/11/2025). 

Selain keduanya, turut dipanggil enam saksi lainnya, yaitu Muhhamad Fajri Noch selaku Wiraswasta, Hengki Martanto selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Provinsi Papua tahun 2021-2022, dan Mikael Kambuaya selaku Mantan Kepala Dinas PUPR Prov. Papua. 

Kemudian, Frans Manimbui selaku Direktur PT Cendrawasih Mas, Elpius Hugi selaku Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, dan Mieke selaku Pegawai Finance PT Tabi Bangun Papua. 

“Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua,” ujarnya. 

_{Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya/ist}

Jurnalis Senior, Lukas Luwarso mempertanyakan sikap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung menunjukkan ijazahnya ke publik. Karena, untuk menjawab polemik tersebut cukup mudah dengan Jokowi berkenan menunjukkan ijazahnya kepada khalayak.

Menampilkan ijazah ke publik bukan hal yang memalukan. Terlebih kata Lukas, ijazah yang dipermasalahkan berasal dari salah satu universitas ternama di Indonesia.

“Kalau Pak Jokowi punya ijazah itu, ijazah UGM lagi universitas yang membanggakan kenapa disembunyikan, apa tujuannya apa motifnya,” kata Lukas dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV, Rabu (19/11/2025).

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan Jokowi untuk menahan diri menunjukkan keabsahan ijazahnya. Mengingat, polemik tersebut telah berlangsung lama.  “Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas motif ini,” ujarnya.

Sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazahnya ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal itu dinilai Lukas, merupakan bentuk Jokowi memainkan bangsa Indonesia.

_{Kapolri-Menhub Bahas Persiapan Nataru 2026}

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran untuk membahas persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Senin (17/11/2025).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Nataru.

‘’Kita ingin memastikan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru pada tahun bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Sandi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Dijelaskan Sandi, pertemuan itu sejumlah fokus pembahasan disorot, mulai dari pengamanan jalur mudik, kesiapan moda transportasi, hingga pengawasan jembatan penyeberangan yang diperkirakan akan padat saat libur panjang.

“Dan pada pertemuan tadi, disampaikan fokus-fokus pembicaraan baik itu terkait dengan bagaimana pengamanan jalur, moda transportasi yang akan nanti akan banyak digunakan oleh masyarakat, kemudian jembatan-jembatan penyeberangan,” ujar dia.

hipmibelu.org

_{Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman/Foto: Fraksi Gerindra}

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan berencana membentuk panitia kerja (Panja) terkait reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja atau panja reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Habiburokhman dikutip Sabtu (15/11/2025).

Selama ini, Komisi III sudah banyak mendapatkan masukan dari masyarakat untuk membentuk panja reformasi terkait tiga institusi penegak hukum tersebut.

“Kalau bicara soal oknum, memang ada di semua institusi penegak hukum,” ujarnya

Dengan pembentukan Panja ini, Komisi III ingin mencari solusi dalam pembenahan ketiga institusi tersebut. Sehingga, bisa benar-benar menghasilkan keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas.

“Rencananya minggu depan hari Selasa akan memanggil pimpinan 3 institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan Panja,” pungkasnya.

_{Kemenbud RI teguhkan diplomasi kebudayaan Indonesia dengan negara pasifik. (Foto: dok Kemenbud)}

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi menutup rangkaian Indonesia-Pacific Cultural Synergy (IPACS) 2025 yang mengusung tema “Celebrating Shared Cultures and Community Wisdom” di Hotel Harper, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memberikan apresiasinya kepada seluruh menteri, wakil menteri, tokoh budaya, akademisi, seniman, dan delegasi dari seluruh kawasan Pasifik atas partisipasi aktif selama IPACS 2025.

“Kehadiran dan partisipasi para peserta telah menjadikan IPACS 2025 bukan sekadar forum pertukaran gagasan, tetapi juga perayaan yang hidup atas semangat budaya bersama, bukti nyata dari persahabatan yang abadi antara Indonesia dan negara-negara Pasifik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki ikatan mendalam dengan keluarga besar Pasifik, baik secara budaya maupun historis. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati dan budaya terbesar di dunia serta rumah bagi populasi Melanesia terbesar, Indonesia berbagi nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan ketangguhan budaya dengan negara-negara di kawasan tersebut.

“Di bawah kepemimpinan dan visi Presiden Prabowo Subianto, Indonesia teguh berkomitmen menjadikan kebudayaan sebagai pilar diplomasi, ketahanan, dan pembangunan yang berpijak pada Asta Cita, visi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis dalam keseimbangan antara alam dan budaya,” katanya.