HOSTERUNG

^{Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul}

Kementerian Sosial RI (Kemensos) melakukan asesmen terhadap para korban kebakaran Gedung Perkantoran Terra Drone di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa (9/12/2025).

“Kemensos akan memastikan asesmen berjalan cepat dan tepat, agar para korban dan keluarga mendapat dukungan yang diperlukan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Berdasarkan asesmen sementara di lapangan, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang memicu ledakan di lantai dua, kemudian merambat cepat ke seluruh bangunan tujuh lantai tersebut. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian.

Hingga sore ini, terdapat 76 korban terdampak, terdiri dari 22 orang meninggal dunia dan 54 orang selamat. Selain itu, satu korban luka berat telah dirujuk ke RS Islam untuk perawatan intensif, sementara korban selamat lainnya menerima layanan medis dari PMI Jakarta Pusat dan Dinas Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih.

_{Akses Jalan Masih Terputus, Prajurit TNI Gerak Cepat Bangun 6 Jembatan Bailey}

Prajurit TNI saat ini telah membangun 6 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jembatan tersebut membantu mobilisasi pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.

“Jembatan putus, jalan juga terputus sehingga komunikasi ataupun hubungan antarwilayah ataupun kita menyalurkan bantuan dari suatu wilayah ke wilayah lain menggunakan jalur darat tidak bisa. Sehingga solusinya adalah TNI membangun jembatan beiley,” ujar Wakapuspen TNI, Kolonel (Arh) Osmar Silalahi, Minggu (7/12/2025).

Osmar mengungkapkan, sebanyak 6 jembatan bailey itu dibangun oleh prajurit TNI, yakni 3 jembatan dibangun di wilayah Aceh.

‘’Dua  jembatan dibangun di wilayah Sumatera Barat, dan 1 jembatan dibangun di wilayah Sumatera Utara,’’ujarnya.

Saat ini, kata dia, TNI juga tengah membangun 3 jembatan bailey lainnya di wilayah terdampak bencana tersebut.

“Jembatan Bailey sangat membantu masyarakat, sangat membantu TNI juga dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur darat,”ujarnya.

Jp500 Login

_{Rais Aam PBNU, Kiai Miftachul Ahyar}

Pondok Pesantren Tebuireng, mengundang unsur Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk bersilaturahmi di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Undangan diteken oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Abdul Hakim Mahfudz, dan Kiai Umar Wahid yang bertindak sebagai sohibul hajat. 

Nama-nama di tengah pusaran konflik semuanya diundang. Kiai Miftachul Akhyar, Gus Yahya, dan Gus Ipul juga diundang. Undangan ini dibagi dua. Undangan pertama tertulis ‘Silaturrahim Mustasyar dengan Rais Aam PBNU’.

Namun, Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar dikabarkan memilih tidak hadir dalam forum Silaturahim Mustasyar dengan Rais Aam.

“Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” ujar Pengagas Acara, Kiai Umar Wahid, dikutip, Jumat (5/12/2025).

Kiai Umar mengharapkan pertemuan tersebut akan membawa kesejukan; tidak hanya untuk Nahdliyin, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

“Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar,”ujarnya.

‘’Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” tambah Kiai Umar.

Forum yang digagas Ponpes Tebuireng melibatkan Mustasyar PBNU, kiai-kiai sepuh, dan jajaran Syuriyah.

_{Kebakaran Apartemen Hong Kong (foto: AP)}

Korban kebakaran apartemen di Hong Kong terus bertambah, mencapai 159 orang hingga Rabu 3 Desember 2025. Polisi mengonfirmasi bahwa korban tewas termasuk seorang bayi dan seorang pria berusia 97 tahun, sementara upaya pencarian jenazah masih berlangsung di kompleks apartemen yang hangus terbakar.

Kebakaran ini menjadi yang paling mematikan di Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir. Warga dari satu-satunya blok yang masih utuh di delapan blok kompleks tersebut telah kembali sebentar untuk menyelamatkan barang-barang mereka, sementara ratusan lainnya yang tinggal di penampungan sementara berusaha memulai kembali kehidupan mereka.

Pihak berwenang mengatakan lebih banyak jenazah ditemukan di antara reruntuhan, beberapa berada di tangga dan atap, sementara sebagian lainnya ditemukan dalam kondisi hangus. Dari total 159 jenazah yang berhasil ditemukan, 140 telah teridentifikasi. Korban terdiri dari 91 perempuan dan 49 laki-laki dengan rentang usia 1 hingga 97 tahun.

Sebanyak 31 orang masih dinyatakan hilang, termasuk pekerja rumah tangga migran dari Indonesia dan Filipina.

“Kami sangat berharap bahwa jika masih ada jenazah di lokasi kejadian, kami dapat menemukannya sesegera mungkin agar keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir,” ujar Komisaris Polisi Chow Yat-ming dalam konferensi pers, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (4/12/2025).

_{Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq}

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengaku akan memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di hulu DAS Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Ia pun berencana mengevaluasi total izin lingkungan.

“Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit. Kita sudah bisa melihat semuanya. Secara logis, kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras,” terang Faisol saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Faisol mengatakan akan meminta penjelasan mengenai aktivitas dan dampak lingkungan pada delapan perusahaan yang dipanggil nanti. Bahkan, ia telah menyiapkan citra satelit resolusi tinggi untuk mencari penyebab banjir bandang di sana.

“Kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan,” tegas Faisol.

“Juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang sudah terjadi bencana,” tambah Faisol.

Baginya, harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa banjir bandang yang merenggut banyak korban ini. Faisol menyesali dan merasa salah karena tidak memberi informasi lebih dini pada masyarakat terkait insiden ini.

“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi,” tuturnya.

_{Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!}

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi soal temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Ia pun meminta, aparat penegak hukum (APH) bisa menelusuri asal-usul kayu tersebut. Peristiwa itu viral di media sosial.

“Ya bahwa perlu adanya apa tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat adanya kayu gelondongan yang sudah sangat apa nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana,” ujar Eddy saat ditemui di sela-sela acara CIFP 2025 di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bisa mengecek perizinan dan kegiatan pembalakan liar bila kayu gelondongan itu legal.

“Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang secara dilakukan secara sah,” katanya.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai, perlu ada tindakan tegas bila kayu gelondongan itu ilegal. Menurutnya, tindakan tegas itu perlu untuk memberi efek jera.

“Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeranya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari,” tandasnya.

_{Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama (Dok Ist)}

Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri. Menurutnya, Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan Polki (polisi laki-laki) dalam menjalankan tugas sebagai personel di Korps Bhayangkara.  

“Kegiatan hari ini adalah bentuk komitmen kuat kami, institusi Polri, untuk terus mendukung kesetaraan gender. Khususnya ruang bagi seluruh Polwan untuk memberikan warna dan menempatkan Polwan setara dengan peran rekan-rekan yang dari Polki,” kata Sigit usai acara Penganugerahan Polri Award In Support For UN Women ‘HeForShe’ Movement 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025). 

Komitmen melakukan kesetaraan gender, kata Sigit, memang diperlukan kolaborasi, sinergisitas dan dukungan seluruh pihak. Sigit juga menyinggung, komitmen itu merupakan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan prima dari Polri kepada masyarakat. 

Menurut Sigit, Polwan merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, perempuan, dan anak. 

“Sekaligus ini juga menjadi bagian dari kami untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok rentan, yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan secara khusus, dan hanya bisa dilakukan oleh para Polwan,” ujar Sigit. 

Kapolri menegaskan komitmennya untuk mendukung kesetaraan gender di institusi Polri. Dengan adanya hal ini, Sigit meminta seluruh jajaran Kapolda untuk berkomitmen terkait isu persamaan serta peningkatan pelayanan. 

“Mudah-mudahan kami institusi Polri, terus bisa meneruskan apa yang menjadi komitmen kami, untuk mendukung kesetaraan gender di Institusi Polri. Juga memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terus bisa ditingkatkan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan, anak dan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus dan ini tentunya menjadi tekad dari institusi kami,” tutur Sigit.

_{Pelunasan Biaya Haji 2026 Dibuka dalam 3 Gelombang (Felldy Utama)}

Kementerian Haji (Kemenhaj) telah memulai tahapan pelunasan biaya yang harus dibayar para calon jamaah haji reguler tahun 2026.

Menteri Haji (Menhaj), Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan tahap pertama pelunasan sudah dibuka sejak 24 November kemarin. Namun, dia belum memiliki data berapa banyak calon jamaah haji yang sudah melunasi. 

“Baru dua hari, jadi kita belum bisa melihat sejauh mana. Mungkin sudah ada beberapa ribu, tapi kita belum tahu persisnya. Baru dua hari,” kata Menhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menhaj menyampaikan, proses pelunasan ini akan dibuka tiga gelombang. Gelombang pertama sudah dibuka sejak 24 November hingga 23 Desember.

“Kemudian nanti akan ada tahap dua dan tahap ketiga. Kita berharap pada tahap ketiga selesai, semua kuota bisa terpenuhi,” ujarnya.

Diketahui, Indonesia mendapat jatah kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari kuota itu, 92 persennya untuk jamaah haji reguler dan 8 persennya untuk jamaah haji khusus. 

_{Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK (Foto: Freepik)}

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum sebagai langkah strategis untuk mendorong standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor perbankan.

Salah satu ketentuan utama dalam aturan ini yaitu penetapan rekening bank tanpa aktivitas transaksi lebih dari lima tahun sebagai rekening dormant.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Berdasarkan POJK ini lanjut Dian, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional.

Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

Dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga yaitu:

1. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. 

2. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

3. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau lima tahun.

_{Juru bicara KPK Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Papua, Dius Enumbi. Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan dugaan korupsi dana operasional gubernur Papua. 

Dalam kesempatan yang sama, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil Otto Sada selaku KONI Papua. 

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (21/11/2025). 

Selain keduanya, turut dipanggil enam saksi lainnya, yaitu Muhhamad Fajri Noch selaku Wiraswasta, Hengki Martanto selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Provinsi Papua tahun 2021-2022, dan Mikael Kambuaya selaku Mantan Kepala Dinas PUPR Prov. Papua. 

Kemudian, Frans Manimbui selaku Direktur PT Cendrawasih Mas, Elpius Hugi selaku Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, dan Mieke selaku Pegawai Finance PT Tabi Bangun Papua. 

“Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua,” ujarnya.