Malaysia telah mendakwa pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin dengan tuduhan penghasutan. Menurut pengacaranya, ia diduga menghina mantan raja negara itu.
Muhyiddin, yang memimpin Malaysia selama 17 bulan antara tahun 2020 dan 2021, didakwa di pengadilan di negara bagian timur laut Kelantan dengan tuduhan penghasutan atas pernyataan yang dibuat dalam pidato politik bulan ini.
“Dia mengaku tidak bersalah,” kata pengacaranya, seperti dikutip Reuters pada Selasa (27/8/2024).
Muhyiddin, yang memimpin blok oposisi konservatif Malaysia yang berpusat pada Melayu, menghadapi hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda maksimum 5.000 ringgit Malaysia jika terbukti bersalah.
Ia juga dituduh melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kasus terpisah yang diajukan terhadapnya tahun lalu. Tuduhan ini dianggap bermotif politik.
Malaysia mempraktikkan bentuk monarki yang unik, di mana sembilan sultan negara itu bergiliran menjadi raja setiap 5 tahun. Monarki memainkan peran yang sebagian besar bersifat seremonial dan sangat dihormati.
Pernyataan negatif tentang keluarga kerajaan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Penghasutan era kolonial.
Menurut laporan media setempat, kasus ini bermula pada pidato politik Muhyiddin pada 15 Agustus lalu. Ia diduga mempertanyakan kredibilitas mantan Raja Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah setelah pemilihan umum Malaysia pada tahun 2022, yang mengakibatkan parlemen yang tidak memiliki suara.
Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan telah memperoleh dukungan dari cukup banyak anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan setelah pemilihan tetapi mempertanyakan mengapa Al-Sultan Abdullah tidak mengundangnya untuk dilantik sebagai PM negara itu.
Al-Sultan Abdullah menunjuk Anwar Ibrahim sebagai PM pada November 2022. Pemerintahan Al-Sultan Abdullah selama 5 tahun sebagai raja berakhir pada Januari.
Al-Sultan Abdullah tidak memberikan komentar publik atas pernyataan yang dilaporkan oleh Muhyiddin dan kantornya tidak dapat dimintai komentar.