Pemerintah China kembali mengencangkan kontrol terhadap ruang digital. Terbaru, China menerapkan sistem Internet ID Nasional, sebuah identitas online terpusat yang diklaim sukarela.
Namun demikian, banyak yang menilai kalau program ini menjadi senjata baru untuk membungkam kebebasan berekspresi warga.
Dengan sistem ini, warga tak perlu lagi melakukan verifikasi identitas di tiap platform media sosial secara terpisah.
Sebagai gantinya, mereka cukup memiliki satu ID internet nasional yang berlaku lintas aplikasi dan situs web. Otoritas menyebut sistem ini akan diterapkan mulai pertengahan Juli 2025.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyebut sistem ini bertujuan untuk melindungi informasi identitas warga, dan mendukung pembangunan ekonomi digital yang sehat dan tertib.
Namun para pakar menilai sebaliknya. Mereka memperingatkan bahwa sistem ini justru membuka pintu lebih lebar bagi negara untuk mengawasi, melacak, bahkan menghapus suara-suara kritis dari ruang maya.
“Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara, mampu memantau dan memblokir pengguna secara real-time,” kata Xiao Qiang, peneliti kebebasan internet dari University of California, Berkeley, dikutip dari CNN International, Senin (23/6/2025).
“Ini bisa langsung menghapus suara-suara yang tak disukai dari internet. Jadi ini lebih dari sekadar alat pengawasan, ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital.”
Sebelumnya, kendali terhadap internet di China tersebar di berbagai lembaga, dengan platform media sosial seperti WeChat atau Weibo ikut bertanggung jawab menyaring konten ‘bermasalah’.
Dengan sistem baru ini, pemerintah bisa langsung menghapus jejak digital pengguna dari berbagai platform sekaligus.
Shane Yi dari lembaga advokasi China Human Rights Defenders mengamini kekhawatiran tersebut.
“Pemerintah kini punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan saat mereka anggap perlu. Mereka bisa melacak jejak digital seseorang dari titik nol,” ujarnya.
Di dalam negeri, media pemerintah menyebut sistem Internet ID ini sebagai rompi anti peluru untuk informasi pribadi.
Xinhua bahkan mengklaim lebih dari 6 juta orang telah mendaftar, dari total populasi pengguna internet China yang melebihi 1 miliar orang.
Seorang pejabat dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada Xinhua bahwa layanan ID ini “sifatnya sukarela”, namun pemerintah mendorong semua sektor untuk mengadopsinya.
“Tujuannya adalah memberi cara otentikasi identitas yang aman, nyaman, otoritatif, dan efisien untuk mendukung ekonomi digital,” ujarnya.
Sejumlah akademisi pun mempertanyakan seberapa ‘sukarela’ sistem ini. Haochen Sun, profesor hukum dari University of Hong Kong, mengingatkan sistem ini bisa secara perlahan menjadi kewajiban de facto bagi semua pengguna internet di China.
“Pemerintah bisa mempromosikan sistem ini dengan berbagai insentif, dan masyarakat akan merasa sulit untuk tidak ikut serta,” katanya.
Ia juga mengingatkan risiko besar kebocoran data karena semua informasi pribadi dikumpulkan secara terpusat.
“Sistem nasional yang terpusat menciptakan titik rentan tunggal, yang sangat menarik bagi peretas atau aktor asing yang bermusuhan,” ujar Sun.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pada 2022 lalu, kebocoran data besar terjadi di China saat basis data kepolisian yang memuat informasi pribadi 1 miliar warga bocor ke internet.