Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan penjabat gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Setidaknya ada 36 pj gubernur yang hadir pada agenda ini dari total 38 provinsi.
Saat membuka rapat, Jokowi berpesan pj gubernur harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Supaya bisa mengawal dan memonitor bupati-wali kota, agar program daerah sejalan dengan pemerintah pusat.
“Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai pemerintah pusat ke utara, pemerintah daerah ke selatan, karena apapun prioritas dan arahan pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, harus inline, agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada,” kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan waduk yang pembangunannya dibiayai oleh pemerintah pusat berikut dengan irigasi primernya. Namun, ada pemerintah daerah yang tidak membangun irigasi sekunder tersier sehingga tidak bisa mengairi air dari waduk ke sawah.
“Itu (irigasi sekunder dan tersier) mestinya dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten, tapi dalam kenyataannya ada 1,2,3,4,5,6 yang waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersier untuk (air) masuk ke sawah itu tidak ada,” kata Jokowi.
Eks gubernur DKI Jakarta mengatakan harusnya itu disampaikan ke pemerintah pusat melalui gubernur, jika pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki kemampuan untuk membuat itu.
Kedua, Jokowi mencontohkan ada juga pembangunan pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan, yang seharusnya itu dibantu pembangunannya melalui pemerintah daerah.
“Meski hanya 6 kilometer tapi tiap tahun tidak dikerjakan sehingga pelabuhan tidak berjalan baik,” katanya. “Sebetulnya tidak apa-apa kalau nggak punya kemampuan ya tulis saja pemerintah ke pemerintah pusat bisa diserahkan ke Kementerian PU,” tambahnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini sudah ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Menurutnya permasalahan terkait akses jalan di daerah kini sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat.
Kemudian mantan Wali Kota Solo itu juga menemukan adanya kabupaten yang memiliki anggaran sangat besar, namun memiliki arah program yang tidak jelas. Ia menemukan bahwa anggaran itu dipergunakan untuk kegiatan hibah.
“Ini tentu saja arahnya politik, padahal kalau itu bisa diarahkan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa,” katanya.
Sehingga, Jokowi menegaskan kepada kepala daerah agar programnya bisa disejajarkan atau disampaikan dengan pemerintah pusat. Utamanya program yang berdampak pada masyarakat.