Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi idaman banyak orang di Indonesia. Bahkan ada ungkapan kalau PNS adalah profesi idaman mertua. Ini terjadi sebab PNS memiliki jenjang karier hingga kehidupan masa tua yang jelas.
Namun, belum banyak orang tahu ternyata sistem PNS di Indonesia bukan diciptakan oleh orang Indonesia sendiri, melainkan oleh orang Belanda. Kok bisa?
Ide Orang Belanda
Sistem birokrasi di Indonesia hari ini memiliki akar sejarah yang dapat dilacak dari tahun 1800. Pasca-bangkrutnya VOC pada 1799, Kerajaan Belanda mengubah tanah bekas jajahan VOC menjadi negara koloni bernama Hindia Belanda. Dan, Gubernur Jenderal pertamanya adalah Herman Willem Daendels.
Ketika tiba di Hindia Belanda pada 1807, Daendels mewarisi berbagai kekacauan birokrasi warisan VOC. Tak ada relasi kuasa atasan bawahan yang jelas. Tak ada pula tingkatan kepegawaian. Birokrasi yang ada rentan penyelewengan. Korupsi di mana-mana.
Semua ini bisa terjadi sebab VOC merupakan perusahaan dagang, bukan negara. Dalam Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811 (2005), sejarawan Djoko Marihandono menyebut, Daendels yang terilhami semangat Revolusi Prancis bergegas membenahi segala macam kekacauan birokrasi di Hindia Belanda.
Maka, salah satunya, dia mencetuskan sistem kepegawaian kolonial. Daendels ingin menerapkan kebijakan ala Prancis di Indonesia. Usai kehancuran feodalisme kerajaan, pemimpin baru Prancis Napoleon Bonaparte mengubah sistem kepegawaian.
Mereka yang bekerja di sistem pemerintah disebut sebagai pegawai negara. Para pegawai ini bertugas sesuai hierarki sesuai tingkatan kepegawaian. Mulai dari paling tinggi hingga paling rendah.
Tentu, paling tinggi diharuskan memegang tanggung jawab lebih besar. Lalu yang di tingkatan kecil juga sebaliknya. Para pegawai tersebut diberi gaji oleh negara. Ini bertujuan agar mereka tak mencari uang sendiri yang memupuk bibit-bibit korupsi.
Semua sistem baru ini lantas diterapkan Daendels di Hindia Belanda. Sebagai pejabat, bukan pedagang, dia jelas ingin mengubah kekacauan birokrasi yang ada. Sejarawan Ong Hok Ham dalam Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (1983) menyebut, pria kelahiran 1762 ini bergegas mengubah kedudukan birokrasi di Hindia Belanda, khususnya Jawa.
Mereka ditempatkan sesuai hierarki dan kepangkatan. Lalu, mereka juga diberi seragam khusus dan pangkat untuk mengetahui fungsi dan tugasnya. Sistem ini sama seperti sistem kepangkatan PNS sekarang dari level I hingga IV.
Kepangkatan dalam struktur pegawai kolonial dimaksudkan agar sistem arahan berjalan efektif dan sentralisasi. Jadi, Gubernur Jenderal Hindia Belanda hanya perlu memberi rancangan garis besar kebijakan kepada para petinggi. Tak perlu lagi memberi pesan kepada pegawai di level terendah secara langsung. Dengan demikian, arahan perintah makin jelas.
Tak lupa, Daendels juga memberikan gaji kepada mereka yang cukup tinggi. Pemberian gaji bertujuan untuk tidak korupsi seperti para pegawai VOC. Plus, mereka juga dijanjikan kenaikan gaji jika kontribusinya kepada negara sesuai.
Ketika ditempatkan sesuai jabatan, maka seperti yang terjadi masa kini, mereka harus mengucap sumpah jabatan. Sumpah ini diucapkan kepada para pimpinan, dari gubernur jenderal hingga raja Belanda.
Berkat cara Daendels demikian para sejarawan mencatat pada waktu itulah negara dan birokrasi modern tercipta. Ratusan tahun setelahnya, warisan birokrasi tersebut masih digunakan oleh pemerintah di era kemerdekaan. Meski warisannya masih digunakan, seringkali nama Daendels dianggap jahat imbas kebengisan di proyek Jalan Raya Anyer-Panarukan.