Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono berjanji pemerintah akan segera membuka akses bagi warga di pulau terpencil tersebut.
“Tentu kita akan bantu akses. Artinya kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu,” ujar Trenggono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Pulau Enggano terletak di barat daya Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu pulau terluar di Barat Indonesia dengan penduduk sekitar 4 ribu jiwa. Untuk menjangkau Pulau Enggano harus melalui perjalanan laut selama sedikitnya 12 jam menggunakan kapal penyeberangan. Namun, pendangkalan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah menghambat pelayaran dan membuat jalur logistik terganggu.
Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Salah satu solusi yang akan segera diwujudkan adalah pembangunan kampung nelayan yang terintegrasi.
“Kemarin kita sudah bicara dengan Pak Gubernur juga di sana, untuk kemudian kita akan bangun kampung nelayan. Jadi dengan kampung nelayan itu nanti kita bangun dermaga di situ,” jelasnya.
Dengan adanya dermaga, lanjut Trenggono, kapal-kapal bisa bersandar dan aktivitas logistik pun kembali normal. Tak hanya dermaga, ia menyebut akan ada fasilitas pendukung lain yang dibangun untuk menjamin aktivitas ekonomi warga bisa berjalan berkelanjutan.
“Kemudian kalau ada dermaga tentu kan kapalnya bisa menyandar juga ya. Lalu kemudian kita akan bangun cold storage, dan kemudian kita akan bangun pabrik es,” tambahnya.
Saat ditanya apakah bantuan dan pembangunan ini hanya bersifat sementara atau akan berlangsung terus, Trenggono menegaskan solusi itu akan bersifat permanen.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke kota Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa hari lalu.
Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terhadap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) untuk kilang tersebut.
“Kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Rosneft. Itu Tuban itu kan Rosneft. Rosneft sama Pertamina. Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya,” ucap Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).
Ia lantas membeberkan bahwa nilai investasi untuk kilang ini cukup besar, yakni sekitar US$ 24 miliar, dengan luasan lahan lebih dari 800 hektare. Namun, hingga kini belum ada kemajuan yang berarti untuk pengerjaan proyek tersebut lantaran masih dilakukan perhitungan mengenai keekonomian proyek.
“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembalilah. Belum pas. Bahasa ekonominya itu tidak boleh saya sebutkan, tapi belum pas aja. Belum cocok,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan bahwa keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft, pada proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban ditargetkan terealisasi pada kuartal 4 2025.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman. Dia menyebut, proyek tersebut diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.430 per US$).
“FID Rosneft itu kalau gak salah di kuartal 4 ini,” kata Taufik saat ditemui di sela acara the 49th IPA Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025).
Dirinya juga menegaskan bahwa PT KPI masih tetap bersama dengan Rosneft, meski di tengah adanya sanksi Uni Eropa terhadap perusahaan asal Rusia.
“(GRR) Tuban kan masih sama Rosneft,” tegasnya.
“Kan sebagai ini tugas kita partnership-nya JV kan? Kita kan harus melaksanakan tugas JV kita,” ujarnya.
Akibat adanya keterlambatan dari pembangunan GRR Tuban ini, Taufik menyebut biaya investasi akan mengalami peningkatan dari perkiraan awal US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun.
“Proyeksinya (biaya) akan lebih (dari perkiraan awal). Pastikan dampak,” katanya saat ditanya perkiraan biaya investasi.
Seperti diketahui, proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).
Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.
Mengutip situs PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia (PRPP), pada tanggal 7 September 2015, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) memulai inisiasi rencana pembangunan kilang baru di Tuban, Jawa Timur melalui surat kepada Kementerian BUMN.
Tuban dipilih dengan mempertimbangkan pelbagai faktor, baik aspek geografi maupun potensi di bidang ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2016 dibentuklah kemitraan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas internasional asal Rusia, Rosneft melalui skema Joint Venture.
Pada 28 November 2017, bertempat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft diwujudkan melalui pembentukan perusahaan Joint Venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional menguasai 55% saham PRPP sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura yaitu Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).
Setelah melalui serangkaian kajian dan dinamika akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tmur No. 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2019 dimana telah dikukuhkan lahan seluas kurang lebih 840 hektar di 4 desa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai lokasi pembangunan kilang GRR Tuban.
Kilang GRR Tuban pun telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Namun demikian, banyak yang menilai kalau program ini menjadi senjata baru untuk membungkam kebebasan berekspresi warga.
Dengan sistem ini, warga tak perlu lagi melakukan verifikasi identitas di tiap platform media sosial secara terpisah.
Sebagai gantinya, mereka cukup memiliki satu ID internet nasional yang berlaku lintas aplikasi dan situs web. Otoritas menyebut sistem ini akan diterapkan mulai pertengahan Juli 2025.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyebut sistem ini bertujuan untuk melindungi informasi identitas warga, dan mendukung pembangunan ekonomi digital yang sehat dan tertib.
Namun para pakar menilai sebaliknya. Mereka memperingatkan bahwa sistem ini justru membuka pintu lebih lebar bagi negara untuk mengawasi, melacak, bahkan menghapus suara-suara kritis dari ruang maya.
“Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara, mampu memantau dan memblokir pengguna secara real-time,” kata Xiao Qiang, peneliti kebebasan internet dari University of California, Berkeley, dikutip dari CNN International, Senin (23/6/2025).
“Ini bisa langsung menghapus suara-suara yang tak disukai dari internet. Jadi ini lebih dari sekadar alat pengawasan, ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital.”
Sebelumnya, kendali terhadap internet di China tersebar di berbagai lembaga, dengan platform media sosial seperti WeChat atau Weibo ikut bertanggung jawab menyaring konten ‘bermasalah’.
Dengan sistem baru ini, pemerintah bisa langsung menghapus jejak digital pengguna dari berbagai platform sekaligus.
Shane Yi dari lembaga advokasi China Human Rights Defenders mengamini kekhawatiran tersebut.
“Pemerintah kini punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan saat mereka anggap perlu. Mereka bisa melacak jejak digital seseorang dari titik nol,” ujarnya.
Di dalam negeri, media pemerintah menyebut sistem Internet ID ini sebagai rompi anti peluru untuk informasi pribadi.
Xinhua bahkan mengklaim lebih dari 6 juta orang telah mendaftar, dari total populasi pengguna internet China yang melebihi 1 miliar orang.
Seorang pejabat dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada Xinhua bahwa layanan ID ini “sifatnya sukarela”, namun pemerintah mendorong semua sektor untuk mengadopsinya.
“Tujuannya adalah memberi cara otentikasi identitas yang aman, nyaman, otoritatif, dan efisien untuk mendukung ekonomi digital,” ujarnya.
Sejumlah akademisi pun mempertanyakan seberapa ‘sukarela’ sistem ini. Haochen Sun, profesor hukum dari University of Hong Kong, mengingatkan sistem ini bisa secara perlahan menjadi kewajiban de facto bagi semua pengguna internet di China.
“Pemerintah bisa mempromosikan sistem ini dengan berbagai insentif, dan masyarakat akan merasa sulit untuk tidak ikut serta,” katanya.
Ia juga mengingatkan risiko besar kebocoran data karena semua informasi pribadi dikumpulkan secara terpusat.
“Sistem nasional yang terpusat menciptakan titik rentan tunggal, yang sangat menarik bagi peretas atau aktor asing yang bermusuhan,” ujar Sun.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pada 2022 lalu, kebocoran data besar terjadi di China saat basis data kepolisian yang memuat informasi pribadi 1 miliar warga bocor ke internet.
Dalam program tersebut, Transmart menawarkan sejumlah pilihan barang unggulan, salah satunya adalah Sepeda. Bagi Anda tertarik membeli sepeda, baik sepeda listrik maupun sepeda lipat, sepeda gunung, hingga sepeda anak-anak, ini saat yang tepat untuk datang ke Transmart.
Perlu diingat, Transmart Full Day Sale menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50%+20% yang berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia, pada Minggu, 22 Juni 2025.
Dengan demikian, aneka sepeda biasa ini bisa didapatkan dengan harga Rp 1.039.200 dari harga normal Rp 1.499.000 untuk Pulau Jawa. Sementara untuk di luar Pulau Jawa, produk ini bisa didapatkan dengan harga Rp 1.119.200 dari harga normal Rp 1.599.000.
Lebih lanjut, produk sepeda listrik yang didiskon dalam Transmart Full Day Sale, yakni Exotic dan Pacific untuk berbagai tipe. Aneka sepeda listrik dijual dari harga normal Rp 6.750.000 menjadi hanya Rp 3.920.000 untuk luar Pulau Jawa. Sementara itu, untuk Pulau Jawa, produk ini bisa didapatkan dengan harga Rp 3.680.000 dari harga normal Rp 6.450.000.
Promo ini bisa dinikmati pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat.
Tak hanya itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, buah-buahan, hingga barang-barang elektronik. Jadi, tunggu apa lagi? Segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia hari ini Minggu, 22 Juni 2025.
Goldman Sachs memprediksi, permintaan rumah baru di kota-kota besar China akan semakin tertekan, dengan jumlah hanya akan mencapai 5 juta unit per tahun.
Prediksi bank investasi global itu jauh lebih rendah dari level tertingginya pada 2017 silam. Saat itu permintaan jumlah rumah di China mampu mencapai puncaknya sebanyak 20 juta unit.
“Penurunan jumlah penduduk dan melambatnya urbanisasi mengindikasikan penurunan permintaan demografis terhadap perumahan dalam beberapa tahun mendatang,” tulis tim ekonom Goldman Sachs dalam laporannya, sebagaimana dilansir CNBC Internasional, Sabtu (21/6/2025).
Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, populasi negara itu akan turun di bawah 1,39 miliar pada tahun 2035 dari saat ini di kisaran 1,41 miliar.
Merosotnya jumlah penduduk di China akibat semakin minimnya angka kelahiran, ditambah dengan makin banyaknya jumlah kematian akibat populasi yang menua.
Kondisi itu dipicu kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik, seperti Pendapatan yang stagnan, ketidakstabilan prospek pekerjaan, dan sistem jaminan sosial yang buruk.
Kaum muda China enggan memiliki lebih banyak bayi akibat berbagai masalah itu, meskipun pemerintahnya memberikan insentif bagi kelahiran anak melalui bantuan tunai.
Pada 2024, Biro Statistik China mencatat, populasi di China telah turun 1,39 juta dibanding tahun sebelumnya, melanjutkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir.
Goldman Sachs menilai, populasi yang menyusut akan melumpuhkan permintaan rumah sebanyak 0,5 juta unit setiap tahun pada era 2020-an dan menyebabkan penurunan yang lebih besar sebanyak 1,4 juta unit setiap tahunnya pada 2030-an.
Perumahan di kawasan sekolah bahkan kini telah terdampak dari sisi harganya akibat semakin banyaknya taman kanak-kanak yang tutup di China. Setidaknya hampir 36.000 TK tutup dalam dua tahun terakhir, dan 13.000 tutup pada periode 2022 dan 2024, menurut data Kementerian Pendidikan China.
“Dengan menyusutnya populasi dan pemerintah daerah mengurangi kebijakan pendaftaran berbasis distrik, nilai tambah rumah-rumah ini (di dekat sekolah) mulai berkurang,” menurut William Wu, analis properti China di Daiwa Capital Markets.
Bisnis Sektor Properti China Makin Terpuruk
Pergeseran demografi tersebut merupakan beban tambahan bagi pasar properti, yang telah berjuang untuk bangkit dari kemerosotan bisnis sejak akhir 2020. Meskipun ada serangkaian tindakan pemerintah pusat dan daerah sejak September lalu, kemerosotan real estat belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Harga rumah baru turun dalam tujuh bulan pada Mei, menurut Larry Hu, kepala ekonom Tiongkok di Macquarie. Kondisi itu memperpanjang stagnasi selama dua tahun, meskipun ada upaya pemerintah untuk menghentikan penurunan tersebut.
Penjualan rumah baru di 30 kota besar turun 11% tahun ke tahun pada paruh pertama bulan ini, memburuk dari penurunan 3% pada Mei, kata Hu.
Wu mengatakan hambatan demografi pada pasar properti belum “mendekati” titik akhirnya, dan mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk teratasi.
Dalam laporan Fortune Southeast Asia 500 tahunfiskal 2024, WIKA menduduki peringkat ke-233 (overall) dan peringkat ke-9 (sektor engineering& konstruksi). Peringkat ini didasarkan pada pendapatan konsolidasi WIKA tahun 2024 yang mencapai Rp22,53 triliun (US$ 1,21 miliar), dengan total aset sebesar US$ 3,95 miliar.
Sepanjang tahun tersebut, WIKA juga mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp 20,66 triliun. Tentunya, hal ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kapabilitas perusahaan dalam mengelola proyek-proyek strategis.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh insan WIKA dalam mengawal transformasi perusahaan.
“Masuknya WIKA ke dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 menjadi bukti bahwa langkah-langkah transformasi dan penyehatan yang kami jalankan berjalan ke arah yang tepat dan memberikan hasil nyata,” ujar Agung BW dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).
Lebih jauh, Fortune mencatat bahwa Asia Tenggara kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global dengan total pendapatan perusahaan-perusahaan dalam daftar mencapai US$ 1,82 triliun. Indonesia sendiri menyumbang 109 perusahaan, termasuk WIKA, sebagai wujud kontribusi aktif dalam menggerakkan ekonomi kawasan.
Melalui pencapaian ini, WIKA menegaskan perannya sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional dan siap melangkah lebih jauh mendukung visi Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di regional Asia Tenggara.
Menurutnya, pada saatnya nanti, kebijakan Trump itu akan memangkas tarif perdagangan di negara-negara dunia. Namun, pandangan itu tak sepenuhnya diamini oleh kalangan pengusaha Indonesia.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira menilai argumen Laffer menarik, tetapi perlu dikritisi secara kontekstual.
“Pandangan Arthur Laffer, bahwa kebijakan tarif Presiden Donald Trump pada akhirnya akan menguntungkan perdagangan global melalui mekanisme negosiasi, tentu menarik untuk dianalisis secara kritis dari sudut pandang pelaku usaha, khususnya di Indonesia,” ujar Anggawira kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, teori Laffer lebih cocok diterapkan di negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi seimbang, seperti Amerika Serikat dan China. Sementara Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan berbeda.
“Sebagai pelaku usaha, kami melihat bahwa teori tersebut bisa berlaku dalam konteks negara-negara dengan daya tawar ekonomi yang relatif setara. Namun bagi negara berkembang seperti Indonesia, struktur ketergantungan ekspor terhadap pasar besar membuat posisi tawar dalam negosiasi tarif jauh lebih lemah,” katanya.
Anggawira menilai kebijakan proteksionisme seperti tarif tinggi justru menciptakan ketidakpastian. Bukannya mendorong efisiensi, strategi tersebut lebih sering memicu volatilitas dan menekan pelaku usaha di negara-negara berkembang.
“Kebijakan proteksionisme seperti tarif tinggi justru dapat menciptakan ketidakpastian pasar, hambatan dagang baru, dan memperlambat rantai pasok global. Dalam jangka pendek, strategi Trump menimbulkan volatilitas, bukan efisiensi,” jelasnya.
Bahkan, menurutnya, sebelum ada kesepakatan dagang, pelaku usaha sudah harus menanggung lonjakan biaya logistik dan input produksi.
“Dalam banyak kasus, pengusaha harus menanggung lonjakan biaya input dan logistik sebelum adanya ‘kompromi dagang’ seperti yang dimaksud Laffer,” imbuh dia.
Pengusaha Butuh Kepastian, Bukan Ancaman Tarif
Bagi pelaku usaha di Indonesia, lanjut Anggawira, keberlanjutan ekspor sangat bergantung pada kepastian dan keadilan dalam sistem perdagangan internasional, bukan pada ancaman tarif.
“Perdagangan global justru butuh kepastian, prediktabilitas, dan iklim tarif yang adil, bukan ancaman tarif sebagai alat tawar. Di sektor energi, pertambangan, manufaktur, dan bahkan teknologi, stabilitas regulasi perdagangan jauh lebih penting dibanding permainan geopolitik tarif yang spekulatif,” ujar Anggawira.
Mewakili HIPMI dia menyampaikan empat hal yang diharapkan pelaku usaha nasional dalam merespons tren proteksionisme global. Pertama, akses pasar yang adil dan konsisten.
“Kami berharap negara-negara besar, termasuk AS, menjalankan prinsip WTO yang mendukung sistem perdagangan bebas dan adil. Tarif tinggi seharusnya menjadi pengecualian, bukan alat negosiasi rutin,” tegasnya.
Kedua, perlindungan terhadap industri dalam negeri secara seimbang. “Jika negara seperti AS menerapkan tarif tinggi, maka negara berkembang juga berhak melakukan rebalancing kebijakan, termasuk melalui tata niaga impor atau peningkatan tarif bea masuk selektif. Namun perlu kebijakan cermat agar tidak menjadi bumerang terhadap kebutuhan bahan baku industri,” lanjutnya.
Ketiga, strategi diversifikasi pasar ekspor. “Ke depan, kami mendorong pemerintah RI memperluas perjanjian perdagangan seperti IA-CEPA, IEU-CEPA, dan optimalisasi ASEAN+ agar tidak terlalu tergantung pada satu negara tujuan ekspor, apalagi yang rawan fluktuasi kebijakan,” ucapnya.
Keempat, fokus pada daya saing nasional. Menurutnya, dalam menghadapi proteksionisme global, kunci utama tetap pada peningkatan daya saing industri nasional, yakni dengan efisiensi logistik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan hilirisasi berbasis teknologi.
Lebih lanjut, Anggawira menggarisbawahi kebijakan tarif ala Trump mungkin cocok dalam konteks diplomasi dagang bilateral AS, namun belum tentu berdampak positif bagi negara berkembang seperti Indonesia.
“Tarif ala Trump mungkin strategis dalam konteks diplomasi dagang bilateral AS, namun untuk pelaku usaha Indonesia, risikonya lebih besar daripada potensi manfaatnya. Narasi bahwa tarif tinggi akan ‘memaksa’ dunia ke arah negosiasi yang lebih adil terdengar ideal, tapi realitanya justru bisa menciptakan ketidaksetaraan dan menekan pelaku usaha dari negara berkembang,” tegasnya.
Dan bagi pengusaha, yang paling dibutuhkan bukanlah tarif, melainkan kepercayaan dan aturan main perdagangan yang adil. “Yang kami butuhkan bukan tarif, tetapi kepercayaan, akses yang adil, dan kestabilan aturan dagang,” pungkas Anggawira.
“Jadi ketika kajiannya memang nanti sudah selesai, dan memang secara regulasi nanti juga sudah diterbitkan oleh pemerintah, baru kita bisa eksekusi,” ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di sela acara Kick Off Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Salah satu kajian yang dilakukan oleh Pertamina berkaitan dengan spesifikasi minyak mentah, apakah sesuai dengan kriteria fasilitas pemrosesan atau kilang minyak di Tanah Air.
“Ya harus dipastikan sesuai, karena kan ya buat apa kita mengimpor sesuatu yang tidak sesuai spek ya. Makanya kita kaji secara komprehensif, baik itu dari jenis crude-nya, kemudian dari cost-nya, dari jarak waktunya, itu semua kita kaji, supaya kajiannya kompresif nanti yang kita sampaikan ke pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang diperhatikan oleh pihaknya sebelum menambah jumlah impor migas dari AS. Adapun hal ini harus dimitigasi dengan matang karena bisa berdampak pada ketahanan energi nasional.
“Dalam menindaklanjuti rencana peningkatan porsi impor migas dari AS ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan resiko yang harus dipertimbangkan secara matang baik dari segi logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur hingga aspek keekonomian untuk mitigasi risiko yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (23/5/2025).
Simon mengatakan bahwa jarak AS dengan Indonesia terpaut hingga 40 hari untuk bisa mengantar migas. Hal itu dinilai jauh lebih lama dibandingkan jika Indonesia mengimpor dari negara-negara Timur Tengah.
“Risiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia,” jelasnya.
Risiko lain adalah perihal kondisi cuaca yang dinilai bisa berdampak kepada ketahanan stok nasional.
“Karena itu, Pertamina saat ini sedang melakukan kajian komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari Amerika Serikat dapat dilakukan secara efektif,” tambahnya.
Maka, Pertamina menilai perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi untuk RI.
“Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat akan memberikan kepastian politik dan regulasi dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerjasama bisnis to bisnis di level teknis dan operasional antar perusahaan,” tutupnya.
Di dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, Kalimantan Barat disebut-sebut memiliki sumber energi mulai dari tenaga air, biomassa, biogas, batubara, hingga uranium dan thorium yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Adapun, potensi nuklir di Kalimantan Barat berasal dari kandungan uranium dan thorium yang terdapat di Kabupaten Melawi. Berdasarkan data Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kementerian ESDM, total cadangan uranium dan thorium di daerah ini mencapai 24.112 ton.
“Potensi uranium di Kabupaten Melawi menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat sebesar ± 24.112 ton. Namun, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari Pemerintah yang didukung studi kelayakan pembangunan PLTN,” tulis dokumen RUPTL, dikutip Senin (16/6/2025).
Sebagaimana diketahui, di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) harus memenuhi sejumlah persyaratan penting.
Diantaranya, menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar nuklir, sistem pengelolaan limbah radioaktif yang aman, serta sistem pengendalian dan pengawasan ketat sesuai standar yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) dan regulasi domestik.
Untuk mendukung perencanaan pembangunan PLTN, pemerintah melalui BATAN/BRIN telah melakukan sejumlah survei tapak di berbagai wilayah. Kajian tersebut mempertimbangkan aspek geoteknik, seismik, serta risiko bencana alam lainnya.
Adapun, dari total 28 wilayah yang telah disurvei, seluruhnya dinyatakan memiliki potensi sebagai lokasi PLTN, dengan total kapasitas pengembangan yang diperkirakan dapat mencapai hingga 70 GW.
Sementara itu, berdasarkan wilayah potensial tersebut, serta mengacu kepada kebutuhan sistem kelistrikan nasional, potensi PLTN pada tahap awal direncanakan akan dibangun di Sistem Sumatera dan Kalimantan.
Menurut legenda, batu permata ini dinamai untuk menghormati Alexander II karena ditemukan pada hari ulang tahun calon tsar tersebut pada tahun 1834.
Karena warna merah dan hijau dari alexandrite sesuai dengan warna militer Rusia, batu ini kemudian menjadi batu permata resmi Kekaisaran Rusia pada masa Tsardom.
Para perajin perhiasan Rusia sangat terpesona dengan batu langka yang bisa berubah warna ini.
George Frederick Kunz, ahli permata ternama dari Tiffany & Co., juga sangat menyukainya. Ia menciptakan serangkaian cincin alexandrite antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Alexandrite juga kadang digunakan dalam perhiasan di era Victoria Inggris.
Setelah cadangan tambang permata di Rusia habis, popularitas batu alexandrite sempat menurun sampai ditemukan pasokan baru di Brasil pada tahun 1987.
Saat ini, Brasil, Sri Lanka, dan Afrika Timur menjadi sumber utama alexandrite, meskipun warna batu dari wilayah ini tidak secerah batu alexandrite asli Rusia.
Batu permata alexandrite alami kini bahkan lebih langka dibandingkan berlian.
Karena ketersediaannya yang sangat terbatas, alexandrite berkualitas tinggi nyaris tidak terjangkau untuk masyarakat umum. Bahkan batu dengan kualitas lebih rendah tetap mahal dan sulit ditemukan.
Sejak tahun 1960-an, laboratorium telah berhasil menumbuhkan alexandrite sintetis. Komoditas itu sebenarnya adalah korundum atau kristal berwarna yang diberi unsur kromium atau vanadium untuk meniru warna.
Proses pembuatan alexandrite sintetis ini juga mahal, sehingga batu sintetis pun bisa tetap berharga tinggi.
Alexandrite pertama kali ditemukan di Pegunungan Ural, Rusia, pada awal tahun 1830-an. Saat ini, alexandrite ditemukan di Tanzania, Zimbabwe, Brasil, India, dan Sri Lanka. Di sebagian besar lokasi tersebut, alexandrite merupakan hasil sampingan dari penambangan zamrud.
Meskipun alexandrite ditemukan di banyak negara, keberadaannya semakin langka sejak gelombang penemuan besar di Brasil pada awal tahun 1990-an.
Namun demikian, permintaan terhadap batu permata ini tetap tinggi di Amerika Serikat, terutama untuk batu berukuran besar dengan tingkat kejernihan tinggi dan perubahan warna yang khas.
Alexandrite adalah varietas chrysoberyl yang mengalami perubahan warna, dan dianggap sebagai salah satu batu permata paling langka di dunia.
Dalam hal kelangkaan, alexandrite mungkin melampaui hampir semua batu permata lainnya yang dikenal. Sebagian besar batu alexandrite berkualitas tinggi sangat sulit ditemukan di pasaran. Namun, kami memiliki banyak batu alexandrite yang tersedia untuk dijual.
Dikutip dari Gemological Institute of America (GIA) warna ganda terbaik dari alexandrite adalah hijau rumput yang cerah pada cahaya siang hari dan cahaya fluorescent, serta merah raspberry yang intens pada cahaya lampu pijar.
Warnanya berubah-ubah mirip siluman.
Banyak sumber modern sering menggunakan ungkapan “zamrud di siang hari, ruby di malam hari” untuk meromantisasi warna Alexandrite.
Semakin jelas perubahan warnanya, semakin tinggi nilai alexandrite tersebut. Itulah sebabnya harga beberapa alexandrite bisa sangat mahal.
Meskipun alexandrite berasal dari berbagai belahan dunia, batu yang benar-benar berkualitas tinggi memiliki ciri khas tertentu dan telah diidam-idamkan sebagai salah satu permata paling langka.
Harga alexandrite sendiri sangat mahal yakni mencapai US$ 70.000 per karat untuk kualitas terbaik. Bila dirupiahkan maka harganya mencapai Rp 1,14 miliar per karat.
