HOSTERUNG

PT PP Persero Tbk (PTPP) menerapkan teknologi ramah lingkungan Hydroseeding dalam proyek pembangunan Bendungan Bagong Paket III di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagai upaya turut serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Dengan nilai kontrak senilai Rp402,3 miliar (termasuk PPN) dan masa pelaksanaan selama 376 hari kalender (20 Desember 2024-31 Desember 2025), progres proyek saat ini telah mencapai 40,65 persen per 31 Agustus 2025 atau melampaui target.

“Bendungan ini diharapkan menjadi infrastruktur vital yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Trenggalek,” ujar Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu.

Joko menjelaskan pembangunan bendungan ini memiliki keunikan, salah satunya desain Spillway tipe Ogee yang dilengkapi dengan dua Stilling Basin sebagai peredam energi.

“Pondasi spillway berdiri di atas batuan koluvial dengan perkuatan Boredpile, sehingga mampu mengendalikan aliran air secara optimal sekaligus mencegah erosi,” ujar Joko.

Selain itu, lanjutnya, manfaat strategis yang dirasakan masyarakat, antara lain suplai air baku sebesar 153 liter per detik irigasi untuk lahan seluas 977 hektar dan reduksi risiko banjir di area Kota Trenggalek dari 203 meter kubik per detik menjadi 44 meter kubik per detik.

“Dengan manfaat ini, Bendungan Bagong diharapkan dapat mendukung sektor pertanian, menjaga pasokan air bersih dan meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat Trenggalek,” ujar Joko.

Joko mengatakan inovasi Hydroseeding menegaskan posisi PTPP sebagai pelopor konstruksi berkelanjutan di Indonesia, serta menghadirkan legacy infrastruktur hijau yang bermanfaat luas.

“Bendungan Bagong akan menjadi role model pembangunan bendungan modern yang inovatif, ramah lingkungan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya, serta membuktikan komitmen PTPP dalam menjalankan praktik konstruksi yang berkelanjutan (sustainable),” ujar Joko.

kas138 daftar

Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri berkomitmen meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik dalam rangka memperingati HUT ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara yang jatuh pada 22 September mendatang.

Direktur Regident (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pada era digitalisasi saat ini, Ditregident berada di garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan transparan.

Sejumlah program dan kebijakan inovatif pun diluncurkan, mulai dari penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, hingga sistem pelayanan daring yang mempermudah masyarakat mengakses layanan tanpa harus melalui birokrasi berbelit.

Wibowo menyebut, program unggulan Ditregident tahun 2025 yang telah diwujudkan di antaranya adalah Smart SIM Digital serta E-BPKB dan E-STNK.

Smart SIM Digital, kata dia, tidak hanya sekadar menjadi identitas pengemudi, tetapi juga terintegrasi dengan data kependudukan, rekam jejak pelanggaran, hingga fungsi sebagai alat transaksi nontunai.

Sedangkan program E-BPKB dan E-STNK adalah layanan elektronik untuk dokumen kendaraan bermotor yang mempermudah masyarakat mengakses bukti kepemilikan dan registrasi kendaraan secara digital, aman, dan praktis.

Wibowo menegaskan bahwa inovasi yang dilahirkan oleh Ditregident selalu diutamakan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami bertekad mewujudkan layanan lalu lintas yang benar-benar dapat menyentuh kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, kepastian, dan keterbukaan. Dari situlah kepercayaan publik akan terbangun,” ucapnya.

Maka dari itu, memasuki usia ke-70, Korlantas Polri melalui Ditregident ingin memastikan kehadiran Polantas di tengah masyarakat tidak hanya dirasakan di jalan raya, tetapi juga dalam setiap aspek layanan publik.

Upaya meningkatkan kualitas layanan publik ini, ujar Wibowo, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif masyarakat, melainkan juga bagian dari strategi besar membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

slot online

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan pembangunan masjid raya yang berlokasi di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah mencapai 47 persen atau hampir setengah dari target penyelesaian.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menjelaskan pembangunan fisik utama masjid akan dituntaskan pada 2025 agar bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, pembangunan kawasan penunjang seperti hotel dan asrama haji akan dilakukan pada 2026.

“Pembangunannya sekarang sudah 47 persen. Tahun ini bangunan masjidnya akan tuntas sehingga bisa langsung digunakan oleh masyarakat,” kata Eko di Bogor, Rabu.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan masjid tersebut dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat layanan haji dan umrah sekaligus ikon baru Kabupaten Bogor.

“Masjid ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga pusat aktivitas keumatan dan layanan haji terpadu,” kata Rudy saat meninjau pembangunan.

Masjid Raya Kabupaten Bogor dibangun di atas lahan seluas 2,6 hektare dengan anggaran Rp112 miliar dari APBD 2025. Pembangunan ditargetkan selesai pada Desember 2025 dengan berbagai fasilitas penunjang.

Bangunan utama masjid berukuran 44 x 57,2 meter dengan luas area 4.707 meter persegi dan terdiri atas dua lantai. Fasilitasnya mencakup Menara Tauhid setinggi 99 meter yang berfungsi sebagai menara pandang, kolam refleksi, jalur pedestrian selebar 8 meter, serta Manasik Plaza dengan kolam dinding air.

Masjid juga dilengkapi delapan Madinah umbrellas, taman, rumah bedug, area wudhu, museum masjid, koridor manasik, serta gedung serbaguna berkapasitas 1.000 orang.

Rudy mengungkapkan pembangunan masjid dilakukan tanpa seremoni peletakan batu pertama sebagai simbol keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan nyata.

Pemkab juga mendatangkan potongan kiswah atau kain penutup Ka’bah dari Makkah, serta ornamen lain seperti bekas pintu Ka’bah dan Al Mizab untuk memperkuat nilai spiritual masjid.

“Masjid ini kami bangun secara nyata tanpa seremoni. Jawaban atas pertanyaan masyarakat soal kapan dibangun adalah sekarang. Kami langsung kerja dan hasilnya sudah mulai terlihat,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran fasilitas itu dapat membantu calon jamaah haji asal Kabupaten Bogor dalam persiapan ibadah. Ke depan, Pemkab menargetkan memiliki embarkasi haji sendiri pada 2027–2028 jika didukung pemerintah pusat.

link slot gacor

Kementerian Pariwisata dan Pramana Craft menggelar Aksi Kreatif Peduli Lingkungan bertajuk “Bazaar Merdeka: From Trash to Treasure” sebagai salah satu upaya untuk mengkampanyekan pariwisata yang berkelanjutan.

“Event ini menjadi salah satu upaya pemerintah dengan menggandeng sektor swasta untuk bersama-sama mempromosikan pariwisata melalui program co-branding Wonderful Indonesia,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Made menyampaikan acara itu sudah berlangsung pada 28-30 Agustus 2025 di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Acara juga dikemas dengan menghadirkan pameran produk kreatif, lokakarya daur ulang, hingga edukasi publik mengenai konsumsi berkelanjutan.

Puncak acara ditandai dengan persembahan monumen logo Wonderful Indonesia yang dibuat dari sampah plastik daur ulang. Monumen ini merupakan hasil karya Hadi Prayitno, seniman asli Borobudur, dengan melibatkan para difabel.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Erwita Dianti menambahkan selain mendukung kampanye pariwisata berkelanjutan, acara juga diselenggarakan untuk mendorong edukasi pemanfaatan/pengolahan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia salah satunya dari pariwisata.

“Pada saat yang sama, kolaborasi ini juga menjadi sarana untuk mendukung UMKM lokal seperti Pramana Craft agar dapat naik kelas dengan menampilkan produk kerajinan yang ramah lingkungan, kreatif, dan berdaya saing global,” kata Erwita.

Direktur Utama Pramana Craft Marsha Farintania Rifatihi mengapresiasi Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah mendukung kegiatan yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal ini sesuai dengan komitmen Pramana Craft yang tidak hanya fokus pada isu lingkungan, tetapi juga pada isu sosial inklusi dan pemberdayaan disabilitas.

“Harapan kami, acara ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan ke depannya. Dengan momentum ini, Borobudur dapat terus didorong sebagai destinasi utama dunia, sekaligus mendukung UMKM untuk naik kelas dan go global melalui nilai-nilai keberlanjutan dan inklusif,” kata Marsha.

https://kingslot.it.com

PT Pegadaian kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah global dengan meraih penghargaan di ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025, yang diselenggarakan di W Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (27/8).

Dalam kompetisi bergengsi ini, Pegadaian dianugerahi penghargaan Best Social Sukuk – SME, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi instrumen keuangan syariah. Penghargaan menempatkan Pegadaian sejajar dengan institusi keuangan terbaik di dunia.

Penghargaan ini diraih berkat penerbitan Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 senilai Rp 1,41 Triliun. Sukuk ini dinilai berhasil menghadirkan instrumen keuangan syariah dengan dampak sosial nyata, terutama dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen Pegadaian dalam menyediakan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Apresiasi yang diberikan menjadi bukti strategi bisnis Pegadaian yang berlandaskan prinsip ESG, tidak hanya memberikan nilai ekonomi, namun juga dampak sosial yang nyata,” ujar Ferdian.

Ferdian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga penunjang yang telah mendukung kesuksesan ini, termasuk JLU Indo Premier Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, Wali Amanat Bank Mega, Konsultan Hukum MMI, Tenaga Ahli Syariah, dan Tim Notaris.

“Kami juga sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung pencapaian ini. Harapannya ini dapat semakin memotivasi kami untuk terus berinovasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional, serta senantiasa menjadi pilar dalam mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Ferdian.

Capaian ini semakin memperkuat peran aktif Pegadaian dalam pengembangan pasar keuangan syariah global, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pembiayaan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

kera4d

Belgia, Selasa (2/9), mengumumkan langkah-langkah menyeluruh yang menargetkan Israel atas perangnya di Gaza, termasuk sanksi, perluasan embargo senjata, dan larangan impor barang dan jasa yang diproduksi di permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Perjanjian tersebut, yang diadopsi oleh dewan menteri terbatas, bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel sekaligus mengatasi apa yang digambarkan para pejabat sebagai “tragedi kemanusiaan di Palestina.”

Pemerintah Belgia akan menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim Israel yang melakukan kekerasan dan para pemimpin kelompok Palestina, Hamas, termasuk pembekuan aset dan larangan masuk.

Menteri sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich serta para pemimpin politik dan militer Hamas akan dinyatakan sebagai persona non grata di Belgia. Nama mereka akan ditambahkan ke Sistem Informasi Schengen (SIS).

Otoritas Belgia juga akan membatasi layanan konsuler bagi warga negara yang tinggal di permukiman dan mengkaji cara-cara untuk menolak visa tinggal jangka panjang Tipe D bagi warga Isreal yang tinggal di sana.

Kejaksaan Federal Belgia juga akan ditugaskan untuk mengadili warga negara Belgia yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Israel atau wilayah Palestina yang diduduki.

Pemerintah Belgia bergerak untuk memperluas larangan ekspor dan transit senjata yang ada ke Israel agar mencakup semua barang militer dan barang-barang serbaguna, serta melobi Uni Eropa untuk embargo penuh.

Sebuah dekrit kerajaan juga akan melarang impor barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel, menggemakan langkah-langka yang telah diambil oleh Irlandia dan Slovenia.

Pemerintah Belgia menyatakan akan menolak permintaan penerbangan militer Israel selama perang yang sedang berlangsung dan mengurangi ketergantungan pada peralatan pertahanan Israel.

Belgia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara dan mengumumkan rencana untuk bergabung dengan Deklarasi New York bersama Prancis dan Arab Saudi, yang menandakan pengakuan terhadap Negara Palestina.

kas138

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan bagian terpenting dalam menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial saat membuka Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat bagi Bendahara dan Pelatihan Administrasi bagi Tata Usaha Tahun 2025 di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta, Rabu.

“Setiap rupiah di Sekolah Rakyat adalah harapan. Harapan dari jutaan anak Indonesia yang ingin masa depannya lebih baik,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

Pelatihan yang diikuti 250 peserta terdiri atas bendahara dan tata usaha Sekolah Rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia ini berlangsung 2- 6 September 2025.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memaparkan tiga kunci utama program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo, yaitu memuliakan “wong cilik”, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang putus harapan karena menganggap sekolah itu barang mewah, padahal mereka ingin sekali sekolah,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa para pengelola anggaran Sekolah Rakyat harus bekerja secara profesional, adaptif, serta memiliki tanggung jawab moral dan etika karena program ini bukanlah proyek biasa, melainkan “proyek masa depan bangsa”.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar Sekolah Rakyat bebas dari “tiga dosa pendidikan”, yakni perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi. Ketiga hal itu tidak boleh terjadi.

“Kalau ada yang melihat tanda-tanda, segera laporkan. Ingat, administrasi yang kaku bisa membunuh semangat pelayanan, tapi pelayanan yang sembrono bisa menabrak hukum, maka temukanlah jalan yang profesional, cepat, dan tetap dalam koridor integritas,” kata Gus Ipul menegaskan.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus mata rantai kemiskinan.

Program ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran memadukan beragam program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.

Hingga saat ini sudah terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 ini total akan ada sebanyak 165 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP dan SMA/sederajat yang beroperasi sehingga total kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.

kas138

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya Polri mematuhi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menangani anak-anak yang terlibat aksi unjuk rasa berujung anarkis dan tindak kriminal.

“Anak-anak yang diperiksa tidak boleh mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal. Proses pemeriksaan harus dilakukan maksimal 24 jam, dan tempatnya wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa,” kata Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

KPAI menyoroti maraknya praktik mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Dalam menghadapi fenomena ini, KPAI meminta Polri untuk bersikap profesional, persuasif dan humanis saat menangani anak-anak yang terlibat.

KPAI juga mendorong kepolisian untuk segera mengusut provokator yang memobilisasi anak-anak dalam aksi kerusuhan.

“Kami berharap polisi bisa mengungkap siapa pihak yang memprovokasi dan memobilisasi anak-anak. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan tuntas,” kata Sylvana Maria Apituley.

Selain penegakan hukum, KPAI menilai langkah pencegahan sistemik juga harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai provinsi pekan lalu tercatat menelan 10 korban jiwa, termasuk satu anak.

Korban anak tersebut berinisial ALF (16), pelajar asal Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Korban sebelumnya diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis (28/8) yang berujung ricuh.

Sementara terdapat 20 anak yang menjadi korban luka dalam kerusuhan demonstrasi di berbagai daerah. Mereka saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

https://descargaton.com/

Ada produk turunan tambang yang melingkari tanganmu dan dikenal sebagai jam tangan. Ada pula produk turunan tambang dalam genggamanmu yang dikenal sebagai ponsel.

Sementara itu, ada produk turunan tambang yang bertengger di hidung untuk membantumu melihat lebih jelas, dikenal sebagai kacamata.

Nyatanya, produk turunan tambang tak lepas dari aktivitas sehari-hari. Sejak membuka mata hingga menutupnya lagi, buah karya turunan dari aktivitas membelah perut bumi selalu menyertai.

Jalal, seorang Co-Founder A+ CSR Indonesia, mengatakan bahwa sesungguhnya, masyarakat hidup dalam paradoks.

Berbagai gebrakan transisi energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), hingga pembuatan kendaraan listrik, tak lepas dari penggunaan produk-produk hasil tambang, salah satunya adalah nikel.

Di sisi lain, praktik pertambangan acap kali menuai kecaman lantaran dampak lingkungan yang diakibatkannya. Pencemaran terhadap air pada kawasan yang berada di sekitar operasional tambang, gundulnya hutan akibat pepohonan yang dilibas, hingga emisi dari pembangkit listrik yang digunakan.

“Kita mustahil selamat dari krisis iklim tanpa pertambangan. Tapi di sisi lain, kontribusinya terhadap perubahan iklim dan terhadap hutan mendatangkan masalah,” kata Jalal dalam sebuah kelas jurnalis.

Menurut Jalal, citra dari sektor pertambangan dapat menjadi lebih baik apabila perusahaan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat soal kegiatan pertambangan yang sesuai dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola​​​​nya (​​​Environmental, Social, and Governance/ESG).

Penerapan ESG juga dapat mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan di sekitar kawasan operasional perusahaan. ESG menjadi bantalan yang meredam kerasnya benturan antara sektor pertambangan dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kehadirannya.

Nyatanya, yang saat ini lebih banyak menuai perhatian adalah dampak negatif dari kegiatan pertambangan, dan Indonesia tidaklah kebal dari batu sandungan tersebut.

Sejak menggalakkan program hilirisasi nikel, Indonesia menuai label produsen dirty nickel atau nikel kotor. Salah satu yang menuai sorotan dunia adalah Kawasan Industri Weda Bay Indonesia di Maluku Utara.

Label nikel kotor asal Indonesia ramai dikampanyekan di negara-negara barat. Padahal salah satu investor dari PT Weda Bay Nickel adalah perusahaan asal Prancis, Eramet Group.

Eramet Group memiliki saham sebesar 43 persen dalam perusahaan patungannya bersama Tsingshan Group yang memegang saham sebesar 57 persen.

Perusahaan patungan tersebut bernama Strand Minerals Pte Ltd, yang memegang 90 persen saham PT Weda Bay Nickel. Sementara 10 persen lainnya dipegang oleh PT Antam Tbk. Sejak 2019, Weda Bay Nickel (WBN) memasuki fase produksi dengan kapasitas tahunan 300 ribu ton nickel ferroalloy.

slot gacor 777

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah mendesak kepolisian untuk transparan dalam proses penyelidikan meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, di Semarang, Rabu, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya mahasiswa FH Unnes angkatan 2024 itu.

“Khusus kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang, kami mendorong agar memberikan respons dan transparansi kepada publik atas progres penyelidikan peristiwa meninggalnya Iko Juliant Junior, dan kasus lain yang terjadi selama aksi unjuk rasa,” katanya.

Hal tersebut disampaikannya berkaitan dengan meninggalnya Iko yang ditengarai terkait dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada 31 Agustus 2025 di Semarang.

“Kepolisian juga diharapkan memberikan akses kepada keluarga dan kuasa hukum pihak-pihak yang ditahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

Ombudsman, kata dia, akan memantau perkembangan penanganan kasus ini dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian untuk memastikan apakah telah terjadi maladministrasi oleh penyelenggara atau tidak.

“Kami berharap agar peristiwa seperti ini tidak terulang di masa mendatang dan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan situasi yang aman dan damai,” katanya.

Sehubungan dengan peristiwa itu, kata dia, Ombudsman bersama lembaga pengawas lainnya telah membuka posko pengaduan untuk melaporkan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan dalam unjuk rasa penyampaian aspirasi.

“Kami mengimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan atau menyaksikan kejadian tersebut untuk segera melapor,” katanya.

Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman mengingatkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Khususnya, hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dengan damai dalam setiap penyelenggaraan kegiatan unjuk rasa.

“Kami menegaskan agar langkah-langkah kekerasan dan tindakan yang dapat mengancam jiwa peserta unjuk rasa segera dihentikan dan dicegah di masa mendatang,” katanya.

Menurut dia, pengamanan aksi massa harus lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Ia juga menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan saling menjaga fasilitas umum.

“Dalam menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, kami mendorong masyarakat untuk menggunakan saluran hukum yang tersedia,” katanya.

kera4d