HOSTERUNG

Pelemahan daya beli masyarakat Indonesia pada awal tahun ini masih terus terjadi. Kondisi itu membuat risiko lemahnya konsumsi rumah tangga masih akan berlanjut sepanjang kuartal I-2025.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengatakan, tanda lemahnya daya beli masyarakat ini terlihat dari berbagai indeks belanja yang direkam berbagai bank besar tanah air, mulai dari Mandiri Spending Index hingga Intrabel BCA.

“Ini early warning indicators yang menyatakan ada pelemahan,” kata Raden dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Raden mengatakan, masih terjadinya pelemahan daya beli masyarakat pada tahun ini dipicu oleh hilangnya faktor musiman yang tak jadi berulang kali. Misalnya, pada tahun lalu konsumsi rumah tangga masih ditopang oleh adanya kegiatan pesta demokrasi seperti Pemilu 2024, mulai dari Pilpres hingga Pilkada.

“Kita bandingkan dengan Januari tahun lalu ada kenaikan signifikan dari belanja politik,” ucap Raden.

Permasalahan kedua ialah masih minimnya ketersediaan lapangan kerja formal di Indonesia. Hal ini menurut Raden membuat upah atau gaji yang diterima kelas pekerja di Indonesia masih kecil untuk memenuhi kebutuhannya.

“Baru-baru ini ada penelitian yang dilakukan teman-teman, termasuk dari World Bank bahwa penciptaan lapangan kerja lebih banyak oleh perusahaan rumah tangga yang umumnya mereka tidak mampu memberikan gaji yang relatif oke,” ucap Raden.

Permasalahan ini menurut Raden yang menjadi biang kerok merosotnya jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun lalu. Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk pada 2019. Lalu, pada 2024 hanya tersisa menjadi 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya, sebanyak 9,48 juta orang telah bergeser posisinya dari status kelas menengah.

“Kita lihat data BPS bahwa middle class terjadi kontraksi dengan belanjanya itu mengkerut. Ini menurut saya tentu menjadi PR buat pemerintahan yang akan datang,” ungkap Raden.

“Kalau middle class banyak, daya beli akan naik, entah itu belanja mobil, rumah dan daya beli perusahaan-perusahaan akan ekspansi dan hiring orang dengan juga salary yang lumayan,” paparnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku, meskipun perdagangan bursa karbon Indonesia lebih unggul dibandingkan negara Jepang dan Malaysia, namun ada sejumlah tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan potensi perdagangannya dipasar Asean dan Global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, peningkatan likuiditas dan partisipasi pelaku pasar masih menjadi tantangan yang di hadapi pada perdagangan bursa karbon di Indonesia. Tantangan lainnya, yaitu pengembangan sistem ESG reporting bagi emiten terutama dalam aspek kesiapan emiten, ketersediaan dan juga akurasi data emiten, serta kebutuhan harmonisasi regulasi nasional dan juga internasional.

Menurutnya, tantangan tersebut dapat diatasi dengan memastikan bahwa ekosistem perdagangan karbon kuat dan berkelanjutan. Selain itu, penetapan standar dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar karbon integrasi dengan pasar internasional.

“Kesiapan produk menjadi faktor utama yang kuat dan juga berkelanjutan,” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (24/2).

Penguatan sistem perdagangan karbon diperlukan juga untuk memastikan kesiapan pelaku pasar, kepastian regulasi dan hukum, serta efisiensi dan juga interoperability dengan pasar global.

“Tentunya dengan langkah strategis yang tepat, termasuk penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan infrastruktur pasar serta peningkatan kapasitas pelaku industri Indonesia dapat memperkuat ekosistem perdagangan yang transparan, efisien dan juga berdaya saing global,” pungkasnya.

OJK juga menyebut perdagangan karbon di Indonesia berpotensi untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan pasar karbon di kawasan ASEAN dan juga pasar global. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, potensi tersebut didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan regulasi pendukung.

“Ini merupakan potensi yang besar bagi Indonesia potensi ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, pengembangan regulasi serta, komitmen kuat terhadap net zero emission dengan penguatan ekosistem perdagangan karbon, pengembangan infrastruktur, seperti IDX Karbon serta posisi strategis dalam dinamika pasar karbon,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia dapat memiliki peran besar dan kunci dalam integrasi pasar karbon di tingkat regional maupun global. Peluang tersebut tecermin dari pengembangan perdagangan karbon yang meliputi penguatan sistem perdagangan karbon yang bertujuan untuk meningkatkan volume transaksi, baik di tingkat domestik maupun internasional seiring dengan bertambahnya unit karbon dari berbagai sektor.

Selain itu, pengembangan produk derivative unit karbon diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan daya tarik pasar karbon di bursa karbon.

Di sisi lain, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan sistem ESG reporting bagi emiten menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan perdagangan karbon dengan mengacu pada standar internasional seperti Greenhouse Gas Protocol.

LRT Jabodebek diharapkan bisa memangkas selang waktu antar kereta (headway) kedepannya setelah pihaknya akan menambah jumlah armada untuk di tahun ini. Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi menyampaikan pada 2025, jumlah trainset yang tersedia ada 22, dengan dua di antaranya armada cadangan.

“Sekarang sekitar 22 trainset, nanti kami upayakan di bulan Maret ini bisa 24, dan 26 hingga 28 secara bertahap,” katanya dalam konferensi pers acara Tour Depo LRT Jabodebek di Kantor Divisi LRT Jabodebek, Senin (24/2/2025).

Saat ini, untuk 4 trainset yang akan menambah armada LRT Jabodebek di 2025 masih diselesaikan oleh PT INKA (Persero) dan PT Siemens Indonesia.

“Ada 2 armada yang sedang diselesaikan dengan PT INKA dan 2 lainnya dari PT Siemens Indonesia,” tambah Purnomosidi.

Jika penambahan armada berhasil dan gangguan yang terjadi dapat diminimalisir, maka LRT Jabodebek dapat ditambah jumlah perjalanannya, dari sebelumnya mencapai 396 perjalanan, dapat menjadi 348 perjalanan. Dengan adanya peningkatan jumlah perjalanan, diharapkan headway dapat dipersingkat lagi. Saat ini rata-rata headway menuju Stasiun LRT Jati Mulya dan Stasiun Harjamukti adalah 11 menit.

“Harapan kami di targetkan 7 menit atau 6 menit bisa tercapai dengan kita mengoperasikan 26 atau 28 trainset,” ujarnya.

Dari sisi target penumpang, LRT Jabodebek menargetkan 27 juta pengguna dalam setahun. Untuk hari kerja (weekday), rata-rata pengguna harian diharapkan naik menjadi 93.906 penumpang, dari saat ini 88.497 penumpang.

Sementara itu, rata-rata pengguna pada akhir pekan (weekend) diprediksi mencapai 40.080 penumpang, angka yang sedikit menurun dibandingkan rerata saat ini sebesar 40.207 penumpang.

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis telah disusun. LRT Jabodebek berencana menambah jumlah kereta yang dioperasikan guna mengurangi waktu tunggu dan mempercepat perjalanan. Selain itu, integrasi dengan moda transportasi lain akan diperkuat demi meningkatkan konektivitas dan kenyamanan penumpang.

Adapun upaya lain LRT Jabodebek yakni membuka peluang kerja sama dengan mitra dalam program hak penamaan atau naming right, memberlakukan ketentuan membawa sepeda non-lipat di weekend, dan menarik lebih banyak tenant untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pengguna.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LRT Jabodebek optimis dapat meningkatkan pelayanan dan mencapai target jumlah pengguna yang telah ditetapkan.

Indonesia memiliki delapan figur presiden yang memimpin bangsa ini sejak era kemerdekaan, mulai dari proklamator Soekarno hingga yang saat ini masih menjabat, Prabowo Subianto.

Kekayaan pejabat negara, termasuk Presiden selalu menjadi sorotan masyarakat. Banyak masyarakat yang penasaran pada harta kekayaan mereka.

Lantas, berapa kekayaan presiden di Indonesia? Berikut daftarnya dikutip dari berbagai sumber:

1. Soekarno

Belum diketahui secara pasti seberapa besar harta kekayaan dari Presiden pertama RI tersebut. Namun berdasarkan sebuah koran Austria Kronen Zeitung edisi 17 dan 19 Desember 2012 seperti dikutip dari detikcom, di tahun yang sama pernah menyebut data kekayaan Soekarno sebesar US$ 180 miliar yang tersimpan di sebuah bunker di Union Bank of Switzerland (UBS).

Adapun, koran Kronen Zeitung termasuk salah satu koran tertua di Austria. Mereka terbit sejak 2 Januari 1900.

2. Soeharto

Mengutip detikcom, The United States Treasury mendeteksi adanya perpindahan uang dalam jumlah besar mencapai US$ 9 miliar ke bank di Austria pada tahun 1998 setelah Soeharto lengser. Uang tersebut merupakan milik Presiden kedua itu.

Namun angka tersebut diyakini hanya sebagian dari harta yang dimiliki Soeharto selama masa jabatannya selama masa periode 1966-1998.

Sementara, sebuah lembaga keuangan internasional, Time Warner Inc seperti menyebut, harta Soeharto mencapai sekitar US$ 15 miliar termasuk US$ 9 miliar yang ditransfer dari bank di Swiss ke bank di Austria.

3. B.J. Habibie

Belum diketahui pasti juga berapa banyak harta kekayaan BJ Habibie, namun sebuah media cetak Asia Far Eastern Economic Review pernah melansir harta BJ Habibie mencapai US$ 60 juta.

Asia Far Eastern Economic Review merupakan media bisnis berbahasa Inggris terbesar di Asia yang bermarkas di Hong Kong. Harta BJ Habibie didapat dari hak kekayaan intelektual atas sejumlah penemuan di bidang teknologi dan sejumlah bisnis di bidang teknologi.

Melansir Globe Asia, anak BJ Habibie yakni Ilham Habibie dan Thareq Habibie Ilthabi Rekatama tercatat memiliki kekayaan US$ 250 juta yang bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie.

4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2001 memiliki kekayaan sebesar Rp 3,49 miliar.

Kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan miliknya, transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas.

5. Megawati Soekarnoputri

Megawati digadang-gadang memiliki harta mencapai Rp 96,16 miliar berdasarkan LHKPN pada tahun 2014.

Ia mempunyai tanah dan bangunan dengan total Rp 36 miliar, transportasi sebesar Rp 1 miliar, surat berharga senilai Rp 33 miliar, serta giro dan kas sebesar Rp 1 miliar.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Berdasarkan LHKPN tahun 2014, SBY diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 13,98 miliar. Harta tersebut berasal dari berbagai macam, mulai dari transportasi dengan nilai mencapai Rp 500 juta, tanah dan bangunan sebesar Rp 5 miliar, serta giro dan kas senilai Rp 6 miliar.

7. Joko Widodo (Jokowi)

Berdasarkan LHKPN, Joko Widodo (Jokowi) memiliki harta sebanyak Rp 95,80 miliar. Harta tersebut berasal dari berbagai hal mulai dari tanah, kendaraan hingga harta bergerak lainnya.

Adapun, rincian harta Jokowi terdiri dari 20 unit tanah dan bangunan sebesar Rp 66,20 miliar Jakarta Selatan, Sukarta, Karanganyar, hingga Sukoharjo.

Sementara, alat transportasi dan mesin senilai Rp 432 juta yang terdiri dari dua unit pikap merek Suzuki tahun 1997 dan 2002, dua unit Mercedes-Benz tahun 1996 dan 2004, satu truk Isuzu tahun 2002, satu unit Nissan Grand Livina tahun 2010, satu unit Nissan Juke tahun 2012, dan satu unit motor Yamaha Vega tahun 2001.

Selain itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut juga memiliki harta bergerak senilai Rp 356.950.000 serta kas dan setara kas Rp 15.338.433.676. Jokowi tercatat tidak memiliki utang.

8. Prabowo Subianto

Presiden terpilih 2024-2029 tercatat memiliki harta Rp 2,04 triliun. Laporan tersebut berasal dari LHKPN tahun 2023.

Dia dikenal memiliki gurita bisnis dari tambang, pengolahan kertas hingga penggalian sumber-sumber energi. Tahun 2021, Prabowo bersama rekannya mendirikan Nusantara Energi yang disebut menjadi sumber kekayaannya.

Modus penipuan makin beragam. Kini ada metode baru yang disebut “Quishing” yang menggunakan QR Code saat bertransaksi.

Quishing merupakan gabungan dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korbannya agar mendapatkan informasi dan detail pribadi mereka. Pelaku dapat menguras rekening korban dengan mengambil data pribadi korban.

Saat memindai QR Code, biasanya korban akan dibawa ke situs tertentu. Selain bisa menunjukkan pesan teks biasa, situs tersebut bisa melacak daftar aplikasi hingga alamat peta korban.

Pelaku memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web.

Wired menyebut bahwa pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.

Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku quishing.

Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus.

Namun ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.

Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Karena biasanya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya, misalnya dengan menyertakan pernyataan “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.

Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan STARGAZER Essential Tech di Indonesia. Peluncuran ini, bertepatan dengan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang berlangsung di JI Expo Kemayoran pada 13-23 Februari 2025.

Hyundai Indonesia menilai STARGAZER Essential akan memenuhi kebutuhan MPV yang terus diminati masyarakat Indonesia. Selain itu, kehadiran varian baru ini juga akan melengkapi kebutuhan konsumen akan kendaraan berteknologi canggih dengan harga yang tetap kompetitif.

Asal tahu saja, STARGAZER Essential Tech, yang dilengkapi fitur Hyundai SmartSense lebih lengkap, termasuk High Beam Assist (HBA), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), dan Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).

Bukan cuma itu, Hyundai Bluelink juga kini tersedia di trim Essential Tech dan trim Essential (khusus IVT), memungkinkan pengguna mengontrol kendaraan dari jarak jauh dengan fitur seperti Remote Engine Start & Climate Control serta Stolen Vehicle Tracking.

Di sisi lain, STARGAZER tetap mempertahankan desain one curve yang ikonis dengan LED DRL dan Alloy Wheels 16″. Adapun Interiornya menawarkan fleksibilitas dengan opsi 6-seater dan 7-seater serta bagasi luas hingga 585L. Untuk performa, MPV ini tetap mengandalkan mesin Smartstream G1.5 MPI dengan dua pilihan transmisi, manual 6 percepatan dan IVT, yang memastikan efisiensi bahan bakar dan responsivitas lebih baik.

Model ini tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual 6 percepatan dan Intelligent Variable Transmission (IVT) yang lebih halus serta efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Berikut daftar harga trim STARGAZERlainnya:

– STARGAZER Prime IVT: Rp 323.500.000

– STARGAZER Essential Tech IVT: Rp 299.000.000

– STARGAZER Essential IVT: Rp 282.000.000

– STARGAZER Essential MT: Rp 263.500.000

– STARGAZER Active IVT: Rp 264.700.000

– STARGAZER Active MT: Rp 251.600.000 

Peneliti Korea Selatan berhasil mengembangkan mobil listrik dengan baterai berbahan silikon, memungkinkannya melaju hingga 1.000 km dalam sekali charge. Temuan ini bisa mengakhiri era mobil bermesin cetus api yang ditenagai oleh BBM.

Sebab, salah satu hambatan utama dari transisi dari kendaraan bermotor tenaga bensin ke kendaraan listrik adalah soal jarak. Kapasitas baterai yang terbatas membuat konsumen takut beralih dari BBM.

Fokus penelitian para ahli dari Pohang University of Science and Technology di Korea Selatan adalah material silikon.

Material silikon banyak diteliti untuk digunakan dalam pembuatan baterai karena tersedia melimpah berbagai belahan dunia. Namun, silikon juga punya karakter yang membuatnya bermasalah.

Ukuran elemen silikon bisa bertambah besar hingga tiga kali saat dicas, kemudian menyusut kembali. Karena itu, kebanyakan penelitian mencoba membuat baterai dengan material silikon berbentuk partikel nano yang ukurannya sangat kecil.

Permasalahannya, ongkos untuk memproduksi partikel nano sangat mahal dan prosesnya sangat kompleks.

Peneliti dari Pohang punya pendekatannya yang berbeda. Mereka justru menggunakan partikel silikon berkurang 1.000 kali lebih besar, yaitu dalam skala mikro. Elemen ukuran ini lebih mudah dan murah untuk diproduksi dengan densitas energi yang lebih lega.

Peneliti kemudian mencari solusi dari masalah kembang-kempis partikel silikon. Mereka menggunakan gel polimer elektrolit yang bentuknya berubah ketika elemen silikon berubah bentuk. Gel ini kemudian diikat secara kimia dengan radiasi lewat tembakan elektron. Hasilnya, adalah ikatan yang stabil meskipun partikel silikon kembang-kempis.

Bahkan, kestabilan baterai silikon buatan para peneliti setara dengan baterai lithium-ion standar, dengan densitas energi 40 persen lebih besar.

“Kami menggunakan anoda mikro-silikon, hasilnya tetap baterai yang stabil. Riset ini membawa kita lebih dekat ke sistem baterai lithium-ion densitas-energi-tinggi,” kata Park Soojin dari Pohang University.

Para peneliti menyatakan baterai rancangan mereka bisa dengan mudah diaplikasikan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian. Nugroho mengungkap tugas khusus dari Prabowo kepada dirinya sebagai Kepala BSSN.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BSSN, Nugroho berkarier di TNI-AD dan sempat menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Nugroho menjelaskan bahwa tugas BSSN kini tak hanya dalam pertahanan siber termasuk menjaga rahasia negara. BSSN juga harus mampu menyediakan data untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan.

“Yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data, harapannya dengan adanya data ini semua punya referensi yang sama,” katanya di Istana Negara.

BSSN juga akan berkoordinasi dengan instansi lain dalam isu pelindungan data pribadi dan memberantas judi online. 

Nugroho menyatakan bahwa pelindungan data bukan sebatas sistem teknologi, tetapi juga keawasan oleh publik sebagai pengguna dan pemilik data.

“Ketika kita tidak berperilaku aman baik dari lingkungan aparatur maupun masyarakat akan mudah kena phising, kena penetrasi yang mana itu tidak bisa dilaksanakan sistem atau perangkatan, karena itu berpulang pada pihak penyerang itu melakukan social engineering. mengeksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu, ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Untuk urusan judi online, ia menyatakan pemerintah akan terus bekerja keras. “Apalagi penekanan presiden masalah judol ini itu hal yang sangat serius bahkan lintas negara, maka kita berusaha bagaimana merancang strategi yang tepat semua lini terintegrasi dari kementerian/lembaga terkait,” kata Nugroho.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang disahkan pada rapat sidang paripurna hari ini, Selasa (18/2/2025), memprioritaskan pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat organisasi keagamaan.

Menurutnya, selama ini pengelolaan tambang mineral dan batu bara umumnya hanya dikuasi oleh para pengusaha dan perusahaan besar. Undang-Undang Minerba yang diperbarui ini mengatur agar sumber kekayaan alam juga dapat dinikmati secara adil dan merata.

“Nah sekarang UMKM, Koperasi, itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Bahlil mengungkapkan, pentingnya peran organisasi masyarakat keagamaan cukup besar. Sehingga, mereka dianggap berhak untuk turut serta dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Tanah Air.

“Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dan sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi? Kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi beda alam kita ini belum maksimal. Nah karena itu kita mulai dari minerba,” jelasnya.

Dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara (PKP2B) tetapi juga terbuka untuk di luar PKP2B.

“Tapi kalau yang ini bisa kita dorong. Kan senang kalau organisasi keagamaan itu, mohon maaf kalau kita libatkan,” ucapnya.

Bahlil menyebut, keterlibatan masyarakat organisasi keagamaan dalam industri tambang hanya bagi yang berminat saja Karena tidak semua organisasi keagamaan kan membutuhkan. “Bagi yang mau ya, bagi yang butuh Tapi kalau nggak mau, yang nggak butuh, ya jangan,” ucapnya.

Sementara, keterlibatan bagi UMKM, diprioritaskan untuk UMKM daerah setempat. “Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya. Yang mengajukan UMKM-nya itu, harus UMKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan,” jelasnya.

Bahlil mengungkapkan, nantinya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kantornya berada di Jakarta akan dikembalikan.

“Jujur dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta. Nah ini kita mau kembalikan. Mau kembalikan dalam rangka apa? Pemerataan. Biarlah orang-orang daerah itu menjadi tuan negarinya sendiri,” ungkapnya.

Bahlil menegaskan, IUP yang akan diberikan pada UMKM, organisasi keagamaan, koperasi, itu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun.

“IUP-nya yang akan kita kasih ke prioritas untuk Bukan beli, dikasih, abis itu dijual lagi. Nggak akan dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Supaya apa? Kita ingin untuk mendorong pengusaha-pengusaha baru yang muncul dari daerah,” tegasnya.

“Jadi sekarang di UMKM, lima tahun, empat tahun itu bisa menjadi pengusaha besar. Nah inilah yang menjadi tujuan pemerintah,” pungkasnya.

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas kewajiban finansial yang belum dipenuhi oleh Harmas terhadap BUKA.

Pengajuan PKPU oleh BUKA karena fakta bahwa Harmas tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam penyediaan ruang perkantoran kepada BUKA sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam beberapa Letter of Intent (LoI). LoI tersebut telah disepakati pada 8 Desember 2017 dan mengalami adendum pada 15 Maret 2018 dan 3 Mei 2018.

LoI tersebut memuat perjanjian sewa gedung antara pemberi sewa Harmas dan penyewa BUKA. Dalam hal ini, BUKA telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan booking deposit sebesar Rp6,46 miliar pada periode Januari hingga Mei 2018. Sehingga Harmas sebagai pihak pemberi sewa siap menyediakan ruang perkantoran yang disepakati.

Akan tetapi menurut BUKA, Harmas tidak memenuhi kewajiban sesuai LoI yang sudah disepakati bersama. Sehingga BUKA memutuskan untuk mengakhiri kerja sama secara resmi pada 2 September 2019. Keputusan ini diambil setelah memberikan kesempatan berulang kali kepada Harmas untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Sebagai tindak lanjut dari pengakhiran kerja sama, BUKA telah beberapa kali mengajukan somasi kepada Harmas, yakni pada Januari dan Februari 2021, untuk menuntut pengembalian dana deposit sebesar Rp6,46 miliar. Namun, permintaan tersebut diabaikan tanpa adanya tanggapan atau penyelesaian dari pihak Harmas sebelum akhirnya mengajukan PKPU.

Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk memastikan keadilan bagi perusahaan dan menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha di Indonesia.

“Kami telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Harmas untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik. Namun, hingga saat ini tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana deposit yang telah kami bayarkan. Oleh karena itu, kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU agar Hakim Pengadilan Niaga dapat menilai dan mengambil keputusan yang adil,” ujar Kurnia di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Kurnia juga menambahkan bahwa kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Harmas dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh tempo, yang secara hukum harus diselesaikan.

kas138