Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kelemahan ini terjadi karena kualitas perencanaan pada pemerintah daerah selalu ditemukan mulai dari penetapan sasaran pembangunan hingga penganggaran belanja yang tidak efektif.
Permasalahan ini dipicu oleh penetapan sasaran pembangunan hingga penganggaran tidak dirancang dalam perencanaan berdasarkan alur logika program yang baik, seperti tidak berfokus pada hasil melainkan hanya sebatas seremoni.
“Indikator kinerja ini masih berulang sampai 20 tahun lalu. Orientasinya masih output, dan sebagainya. Ukurannya masih jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah kegiatan, tidak kepada masalah outcome,” ucap Ateh dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Tidak efektifnya perencanaan dan penganggaran itu membuat anggaran untuk sejumlah fokus program pemerintah tidak efisien. BPKP mencatat, total anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien mencapai Rp 141,33 triliun dari total pagu lima program prioritas senilai Rr 261,96 triliun.
“Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan ketidakefisienan, ini masih mencapai rata-rata 53%,” kata Ateh.
Ateh memerincikan, untuk anggaran peningkatan ketahanan pangan saja dari pagu Rp 32,52 triliun pada 2023 yang tidak efisien sebesar 51,42% atau setara Rp 16,72 triliun. Lalu, program peningkatan daya saing pariwisata yang pagunya Rp 33,56 triliun, tidak efisien sebesar 58,1% atau setara Rp 19,49 triliun.
Untuk anggaran pemberdayaan UMKM yang pagunya Rp 6,89 triliun tidak efektif hingga 60,53% atau senilai Rp 4,17 triliun, penurunan stunting Rp 52,57 triliun tidak efektif 56% atau senilai Rp 29,45 triliun, dan untuk anggaran pengentasan kemiskinan yang Rp 136,41 triliun tidak efektif 52,4% atau setara Rp 71,48 triliun.
“Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sample kalau rupiahnya yang tidak efektif tidak efisien itu hampir Rp 441 triliun. Ini senang enggak senang ini harus saya sampaikan ke teman-teman pemda,” ucap Ateh.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan proyek jargas diharapkan dapat menyediakan alternatif energi yang lebih ekonomis serta mengurangi beban subsidi LPG yang selama ini membebani keuangan negara.
“Hari ini pemerintah sangat menginginkan supaya infrastruktur gas kita ini khususnya di Jawa, ini sudah bisa sampai ke pelosok-pelosok,” kata dia usai acara Indonesia Seamless Tube Summit: The Launching First Seamless Pipe Plant In Southeast Asia, Rabu (6/11/2024).
Ia pun berharap dengan adanya industri pipa baja seamless dalam negeri dapat mempercepat pengembangan proyek jargas. Sehingga pemanfaatan sumber energi di dalam negeri dapat lebih optimal.
Faisol membeberkan bahwa hingga sampai saat ini kebutuhan pipa baja seamless untuk proyek jargas masih cukup besar. Oleh sebab itu, ia berharap ke depan akan tumbuh lebih banyak perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur ini.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa di tengah peralihan menuju penggunaan energi bersih, gas bumi diproyeksikan tetap menjadi komoditas penting yang akan diburu oleh berbagai negara.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Laode Sulaeman, berdasarkan laporan proyeksi bauran energi global yang diterbitkan oleh International Energy Agency (IEA).
“Saya ingin memberikan satu informasi dulu dari Global Energy Mix yang diterbitkan oleh IEA, International Energy Agency. Jadi, bauran energi yang diterbitkan proyeksinya sampai ke tahun 2050, kan ada bauran energi itu ada skenario-skenarionya,” kata Laode dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/10/2024).
Berdasarkan laporan itu, di tahun 2022, komposisi energi global masih didominasi oleh batu bara sebesar 27%, minyak 30%, gas alam 23%, dan energi terbarukan hanya 12%.
Namun pada 2030, batu bara diperkirakan turun drastis menjadi 16%, minyak turun menjadi 26%, dan energi terbarukan meningkat tajam menjadi 29%. Yang menarik, gas hanya turun 2%, dari 23% menjadi 21%,” tambahnya.
“Itu artinya apa? Artinya sebenarnya secara global pun negara-negara dunia itu masih mengandalkan gas ini untuk menopang era transisi. Nah, kita sebagai pemerintah yang menata regulasi tentunya perlu menyiapkan ini agar bisa comply dengan kata kunci percepatan tadi,” kata dia.
Untuk memastikan Indonesia siap menghadapi tren global ini, Kementerian ESDM tengah meninjau ulang beberapa regulasi terkait gas. Salah satunya adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019.
“Artinya apa? Dengan regulasi yang dinamis ini, revisi ini nanti diharapkan jadi untuk juga bisa mempercepat pertumbuhan infrastruktur dari gas ini sendiri,” ujarnya.
Langkah penurunan, kata Perry sebenarnya sudah dimulai pada September 2024. BI rate dipangkas sebesar 25 bps menjadi 6%.
“Kami memang masih melihat ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dengan inflasi yang rendah,” kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11/2024)
Rupiah menjadi perhatian jangka pendek karena ada tren pelemahan dalam sebulan terakhir. Rupiah sempat ada di level Rp15.000an, kini sudah mencapai Rp15.800an.
“Jangka pendek, fokus kami adalah stabilitas nilai tukar rupiah karena dinamika global yang masih tinggi,” jelasnya.
Langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN. “Kami juga memperkuat operasi moneter yang promarket dengan optimalisasi SRBI untuk aliran masuk dan stabilitas nilai tukar rupiah,” pungkasnya.
Ia pun membantah kabar pembangunan IKN pada era pemerintahan Prabowo akan berjalan lebih lambat dari pemerintahan sebelumnya.
“Oh nggak justru dia minta selesai 3-4 tahun,” kata Basuki, usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya. Hal itu disampaikannya saat Rapat kerja bersama Komisi V, Rabu (20/10/2024). Lantaran pemerintahan akan fokus mengurusi swasembada pangan dan energi.
Menurut Basuki selama ada anggaran yang ditetapkan, pembangunan IKN akan terus dikejar dan dikerjakan. “Kamu sudah tahu kerja saya kan,” tuturnya.
Basuki menjelaskan target 4 tahun itu untuk pembangunan ekosistem Kawasan Inti Pusat Pemerintah, seperti pembangunan gedung dan fasilitas bagi lembaga yudikatif dan legislatif. Termasuk prasarana dasar seperti hunian hingga perkantoran.
“Jadi yudikatif, eksekutif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028,” kata Basuki.
Selain itu Basuki juga diperintah untuk membuat program pembangunan di IKN di tahun 2025 mendatang.
Lebih lanjut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Jokowi ini juga mengatakan saat ini sudah ada 200-an surat minat atau Letter of Intent dari investor yang mau membangun IKN.
Diketahui nilai investasi di IKN hingga Oktober lalu sudah ada Rp 86 triliun dari APBN, dan Rp 58 triliun dari investasi swasta.
Terbaru ada PT Asia Pacific Fibers Tbk (Asia Pacific) yang menyatakan menutup sementara pabriknya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat mulai Jumat (1/11/2024). Asia Pacific adalah produsen benang dan serat.
Sebelumnya, pabrik kain di Margaasih, Bandung yang sedang proses PHK 301 karyawan yang masih tersisa bekerja di pabriknya. Menurut Presiden KSPN Ristadi, perusahaan itu telah melakukan PHK bertahap, dan kini berencana menutup total pabriknya.
Lalu, ada raksasa-legendaris tekstil RI, Sritex, yang dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Oktober 2024 lalu. Dikhawatirkan, puluhan ribu pekerja terancam kehilangan pekerjaan jika putusan pailit itu akhirnya resmi sah. Saat ini, perusahaan tengah mengajukan kasasi atas putusan pailit itu.
Lantas apa pemicu tumbangnya pabrik TPT di Indonesia?
Benarkah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor biang keroknya?
Ternyata, menurut Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi industri TPT nasional sudah sekitar 1 dekade atau 10 tahun terakhir meradang. Dan, imbuh dia, Permendag No 8/2024 bukanlah penyebabnya.
Padahal, sejak diterbitkan, Permendag No 8/2024 berulangkali diprotes pengusaha-serikat buruh, termasuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Apakah (Permendag 8/2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika Permendag dijadikan semacam ‘kambing hitam’ makanya harus diuji dulu. Apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan,” kata Fithra, dikutip Selasa (5/11/2025).
Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah diterbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.
“Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itukan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse, itu bukan karena itu, tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun,” tuturnya.
Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan industri tekstil tertekan. Bahkan hal itu sudah terjadi sejak 1 dekade lebih.
“Industri tekstil sendiri tertekan udah dari 10 tahun terakhir bahkan lebih 1 dekade berada di bawah tekanan. Karena ada banyak hal yang kemudian menggerogoti kinerja industri tekstil,” kata Fithra.
Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan, yakni ongkos produksi yang cukup mahal. Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.
“Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya,” tuturnya.
Faktor lain, dia mengatakan input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
“Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah,” jelasnya.
Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.
“Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global,” ungkapnya.
Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.
“(Perang) Pasti. Ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional,” tukasnya.
Amnesty International Iran menyerukan penyelidikan “independen dan tidak memihak” atas tuduhan pelecehan tersebut.
“Pihak berwenang Iran harus segera dan tanpa syarat membebaskan mahasiswi yang ditangkap dengan kekerasan setelah dia menanggalkan pakaiannya sebagai protes terhadap penegakan jilbab wajib yang kejam oleh petugas keamanan,” kata badan tersebut di media sosial, seperti dikutip The Guardian, Senin (4/11/2024).
“Menunggu pembebasannya, pihak berwenang harus melindunginya dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya serta memastikan akses ke keluarga dan pengacara.”
Insiden tersebut terjadi setelah wanita tersebut, yang tidak diketahui identitasnya, dilaporkan terlibat konfrontasi dengan anggota pasukan paramiliter Basij yang merobek jilbabnya dan mencabik-cabik pakaiannya di dalam Universitas Islam Azad di Teheran.
Video yang diunggah ke media sosial memperlihatkan wanita tersebut melepas pakaiannya dan berjalan ke jalan dengan mengenakan pakaian dalam. Video kedua memperlihatkan wanita tersebut diseret ke dalam mobil oleh pria berpakaian preman.
Buletin media mahasiswa Amir Kabir mengatakan wanita tersebut telah dilecehkan oleh seorang anggota Basij karena tidak mengenakan jilbab. Berdasarkan aturan berpakaian wajib Iran, wanita harus mengenakan jilbab dan pakaian longgar di depan umum.
Media tersebut juga menuduh bahwa dia dipukuli selama penangkapan dan pada Sabtu mengatakan bahwa informasi tentang kondisi dan keberadaan wanita tersebut tidak tersedia.
Kantor berita konservatif Iran, Fars, mengonfirmasi insiden tersebut, dengan mengatakan bahwa mahasiswi tersebut telah mengenakan “pakaian yang tidak pantas” dan telah “menelanjangi diri” setelah diberitahu oleh petugas keamanan untuk mematuhi aturan berpakaian.
Dalam sebuah laporan yang mengutip “para saksi”, dikatakan bahwa petugas keamanan telah berbicara “dengan tenang” dengan mahasiswi tersebut dan membantah laporan bahwa tindakan mereka agresif dengan cara apapun.
Peristiwa ini terjadi lebih dari dua tahun setelah Iran diguncang oleh protes nasional setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran yang ditangkap karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian dalam tahanan.
Protes tersebut, yang dilakukan oleh beberapa wanita yang menentang pihak berwenang untuk melepaskan jilbab mereka, kemudian dibubarkan dengan kekerasan oleh pihak berwenang. Iran sendiri memang memiliki aturan berpakaian yang ketat.
Namun, di tengah masa itu, para petani mendapatkan angin segar, karena indeks yang mengukur daya belinya, yakni nilai tukar petani mengalami kenaikan tipi, yang berarti ada perbaikan dari sisi pendapatannya.
“Jadi, kelihatannya petani masih agak beruntung dibandingkan dengan kelas pekerja di sektor manufaktur,” kata Ekonom senior yang merupakan Co-founder Creco Research, Raden Pardede, dalam program Power Lunch CNBC Indonesia dikutip Senin (4/11/2024).
Nilai tukar petani pada Oktober 2024 sebesar 120,70 atau naik 0,33% dibanding September 2024. Disebabkan indeks harga yang diterima petani tumbuh lebih kencang ketimbang indeks harga yang dibayar petani.
Indeks harga yang diterima petani sebesar 145,56 atau naik 0,38%. Jauh di atas indeks harga yang dibayar petani sebesar 120,54 atau haya naik 0,04% dibandingkan September 2024.
Sementara itu, untuk inflasi Indonesia pada Oktober 2024 hanya sebesar 0,08% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Memutus tren deflasi selama lima bulan beruntun yang terjadi pada Mei 2024 sebesar 0,03%, Juni 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03%, dan September menjadi 0,12%.
Menurut Raden data itu memang masih menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat belum pulih setelah mengalami tekanan inflasi tinggi sejak akhir tahun lalu. Sementara itu, untuk petani menikmati perbaikan pendapatan.
“itu menandakan bahwa kelihatannya kelompok menengah ini belum kembali ke sedia kala dari sisi daya belinya. Tetapi kelompok petani, kalau kita lihat data dari terms of trade atau nilai tukar petani, mereka itu tidak seburuk kelompok menengah, kira-kira begitu,” ucap Raden Pardede.
Raden memperkirakan, tren inflasi ini akan terus terjadi sampai akhir tahun, sebab November 2024 ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada dan perayaan Natal dan Tahun baru. Faktor musiman itu biasanya menjadi pendorong konsumsi masyarakat.
“Jadi baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun seperti yang kita lihat siklus dari waktu ke waktu, baik belanja pemerintah maupun belanja daripada rumah tangga, umumnya di bulan-bulan Desember itu ada kenaikan,” ucap Raden.
Menurutnya, inflasi sampai akhir tahun akan bergerak di level 2% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Inflasi tahunan per Oktober 2024 sendiri sebesar 1,71% dan inflasi tahun kalender 0,82%. Sementara itu, target inflasi pemerintah adalah kisaran 2,5%.
“Jadi saya masih berharap ada perbaikan dari sisi daya beli masyarakat nanti di bulan Desember nanti dan inflasi juga mungkin akan sedikit naik. Itu yang saya lihat kemungkinan besar di akhir tahun ini,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menganggap bahwa angka inflasi Oktober 2024 masih terbilang kecil. Maka, fokus pemerintah kata dia ke depan masih akan tertuju pada perbaikan daya beli masyarakat.
“Ya sudah mulai membaik ya kita terus dorong saja. Tapi walaupun angkanya masih kecil banget 0,08,” ucap Airlangga.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK Antonius Hari menyampaikan, Anton menyampaikan saat ini OJK masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU P2SK yang salah satunya mengatur peralihan Keuangan Derivatif dari Bappebti kepada OJK.
Bersamaan, OJK tengah menyusun dan mengidentifikasi beberapa ketentuan untuk implementasi peralihan kewenangan pengawasan keuangan derivatif dari Bappebti ke OJK.
“Ada beberapa klaster, yang pada saat ini semuanya sudah melewati, atau sudah disetujui oleh RDK. Namun masih terkendala di Kemenkumham karena ada pergantian kementerian, dan ada juga ada hal lain,” ujar Anton dalam Capital Marketing Journalist Workshop, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, (31/10/2024).
Peralihan ini merupakan satu dari 37 amanat turunan UU P2SK pada klaster Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK). Anton mengatakan, dari ke-37 tersebut, tidak semua dijadikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Dengan begitu, OJK memutuskan beberapa klaster utama yaitu terkait pelaku, SRO, produk, serta kebijakan penunjang. Anton pun berharap semua turunan UU P2SK akan selesai sebelum Januari 2025.
Padahal sebelumnya, wilayah tersebut mengalami kekeringan yang parah. Namun pada Selasa (29/10), kota kecil itu mendadak diguyur hujan lebat hanya dalam hitungan jam.
Menurut para ilmuwan, “kiamat” perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia makin meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem.
Ilmuwan menyebut, polusi bahan bakar fosil berperan dalam merusak siklus air, membuat orang dan tanaman kering. Tapi udara panas juga dapat menahan lebih banyak uap air sehingga meningkatkan potensi hujan lebat yang dahsyat.
“Kekeringan dan banjir adalah dua sisi dari koin perubahan iklim yang sama,” kata Stefano Materia, seorang ilmuwan iklim Italia di Barcelona Supercomputing Center, dikutip dari The Guardian, Jumat (1/11/2024).
Ia mengatakan penelitian telah menghubungkan kekeringan di Mediterania dengan darurat iklim melalui perubahan sirkulasi atmosfer pada saat yang sama ketika kenaikan suhu global telah memanaskan kawasan tersebut.
“Itu berarti lebih banyak energi, lebih banyak uap air, lebih banyak ketidakstabilan – semua bahan yang memicu badai yang mengerikan saat kondisi atmosfer mendukung,” jelas Stefano
“Laut Mediterania adalah bom waktu saat ini.” imbuh dia.
Para ilmuwan mengatakan bahwa cuaca buruk yang melanda Spanyol dan negara-negara tetangganya merupakan pertanda dari peristiwa yang akan segera terjadi di seluruh Eropa.
Sebuah survei dari Eurobarometer pada bulan Mei menemukan bahwa 61% orang Spanyol “sangat setuju” bahwa masalah lingkungan memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.
Para ahli iklim mengatakan banjir seharusnya menjadi pengingat untuk mengurangi polusi yang memanaskan planet dan meningkatkan sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap bencana.
Hujan deras itu terjadi sebulan setelah banjir mematikan melanda Eropa Tengah, Afrika Barat, dan Asia Tenggara, dan dua minggu sebelum para diplomat bertemu untuk KTT iklim PBB Cop29 di Azerbaijan.
“Konsekuensi tragis dari peristiwa ini menunjukkan bahwa kita masih harus menempuh jalan panjang,” kata Liz Stephens, seorang ilmuwan risiko iklim di University of Reading.
“Orang-orang seharusnya tidak meninggal karena peristiwa cuaca yang diramalkan seperti ini di negara-negara yang memiliki sumber daya untuk berbuat lebih baik.” jelasnya.
Mengutip laporan keuangannya, penjualan bersih KAEF hingga September 2024 naik tipis atau 1,94% yoy, menjadi Rp 7,86 triliun. Akan tetapi beban pokok penjualan naik menjadi Rp5,51 triliun dari tahun lalu yang sebesar Rp 4,89 triliun, sehingga laba kotor hingga kuartal III tahun ini turun 16,37% menjadi Rp 2,35 triliun dari Rp 2,81 triliun.
Selanjutnya, dikurangi beban usaha yang turun menjadi Rp 2,65 triliun, pendapatan lain-lain turun menjadi Rp 107,8 miliar, dan selisih kurs naik menjadi Rp 3,53 miliar, maka laba usaha per September turun menjadi Rp 197,5 miliar dari Rp 240 miliar.
Lalu, dikurangi beban keuangan yang sebesar Rp 442,2 miliar, penghasilan keuangan turun menjadi Rp 6,09 miliar, maka rugi sebelum pajak bengkak menjadi Rp 633,6 miliar dari tahun 2023 yang sebesar Rp 149,6 miliar.
Dikurangi pajak-pajak lainnya, maka rugi tahun berjalan KAEF membengkak menjadi Rp550,8 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 Rp130,2 miliar.
