HOSTERUNG

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan bagian terpenting dalam menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial saat membuka Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat bagi Bendahara dan Pelatihan Administrasi bagi Tata Usaha Tahun 2025 di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta, Rabu.

“Setiap rupiah di Sekolah Rakyat adalah harapan. Harapan dari jutaan anak Indonesia yang ingin masa depannya lebih baik,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

Pelatihan yang diikuti 250 peserta terdiri atas bendahara dan tata usaha Sekolah Rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia ini berlangsung 2- 6 September 2025.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memaparkan tiga kunci utama program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo, yaitu memuliakan “wong cilik”, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang putus harapan karena menganggap sekolah itu barang mewah, padahal mereka ingin sekali sekolah,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa para pengelola anggaran Sekolah Rakyat harus bekerja secara profesional, adaptif, serta memiliki tanggung jawab moral dan etika karena program ini bukanlah proyek biasa, melainkan “proyek masa depan bangsa”.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar Sekolah Rakyat bebas dari “tiga dosa pendidikan”, yakni perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi. Ketiga hal itu tidak boleh terjadi.

“Kalau ada yang melihat tanda-tanda, segera laporkan. Ingat, administrasi yang kaku bisa membunuh semangat pelayanan, tapi pelayanan yang sembrono bisa menabrak hukum, maka temukanlah jalan yang profesional, cepat, dan tetap dalam koridor integritas,” kata Gus Ipul menegaskan.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus mata rantai kemiskinan.

Program ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran memadukan beragam program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.

Hingga saat ini sudah terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 ini total akan ada sebanyak 165 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP dan SMA/sederajat yang beroperasi sehingga total kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.

kas138

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya Polri mematuhi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menangani anak-anak yang terlibat aksi unjuk rasa berujung anarkis dan tindak kriminal.

“Anak-anak yang diperiksa tidak boleh mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal. Proses pemeriksaan harus dilakukan maksimal 24 jam, dan tempatnya wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa,” kata Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

KPAI menyoroti maraknya praktik mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Dalam menghadapi fenomena ini, KPAI meminta Polri untuk bersikap profesional, persuasif dan humanis saat menangani anak-anak yang terlibat.

KPAI juga mendorong kepolisian untuk segera mengusut provokator yang memobilisasi anak-anak dalam aksi kerusuhan.

“Kami berharap polisi bisa mengungkap siapa pihak yang memprovokasi dan memobilisasi anak-anak. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan tuntas,” kata Sylvana Maria Apituley.

Selain penegakan hukum, KPAI menilai langkah pencegahan sistemik juga harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai provinsi pekan lalu tercatat menelan 10 korban jiwa, termasuk satu anak.

Korban anak tersebut berinisial ALF (16), pelajar asal Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Korban sebelumnya diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis (28/8) yang berujung ricuh.

Sementara terdapat 20 anak yang menjadi korban luka dalam kerusuhan demonstrasi di berbagai daerah. Mereka saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

https://descargaton.com/

Ada produk turunan tambang yang melingkari tanganmu dan dikenal sebagai jam tangan. Ada pula produk turunan tambang dalam genggamanmu yang dikenal sebagai ponsel.

Sementara itu, ada produk turunan tambang yang bertengger di hidung untuk membantumu melihat lebih jelas, dikenal sebagai kacamata.

Nyatanya, produk turunan tambang tak lepas dari aktivitas sehari-hari. Sejak membuka mata hingga menutupnya lagi, buah karya turunan dari aktivitas membelah perut bumi selalu menyertai.

Jalal, seorang Co-Founder A+ CSR Indonesia, mengatakan bahwa sesungguhnya, masyarakat hidup dalam paradoks.

Berbagai gebrakan transisi energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), hingga pembuatan kendaraan listrik, tak lepas dari penggunaan produk-produk hasil tambang, salah satunya adalah nikel.

Di sisi lain, praktik pertambangan acap kali menuai kecaman lantaran dampak lingkungan yang diakibatkannya. Pencemaran terhadap air pada kawasan yang berada di sekitar operasional tambang, gundulnya hutan akibat pepohonan yang dilibas, hingga emisi dari pembangkit listrik yang digunakan.

“Kita mustahil selamat dari krisis iklim tanpa pertambangan. Tapi di sisi lain, kontribusinya terhadap perubahan iklim dan terhadap hutan mendatangkan masalah,” kata Jalal dalam sebuah kelas jurnalis.

Menurut Jalal, citra dari sektor pertambangan dapat menjadi lebih baik apabila perusahaan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat soal kegiatan pertambangan yang sesuai dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola​​​​nya (​​​Environmental, Social, and Governance/ESG).

Penerapan ESG juga dapat mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan di sekitar kawasan operasional perusahaan. ESG menjadi bantalan yang meredam kerasnya benturan antara sektor pertambangan dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kehadirannya.

Nyatanya, yang saat ini lebih banyak menuai perhatian adalah dampak negatif dari kegiatan pertambangan, dan Indonesia tidaklah kebal dari batu sandungan tersebut.

Sejak menggalakkan program hilirisasi nikel, Indonesia menuai label produsen dirty nickel atau nikel kotor. Salah satu yang menuai sorotan dunia adalah Kawasan Industri Weda Bay Indonesia di Maluku Utara.

Label nikel kotor asal Indonesia ramai dikampanyekan di negara-negara barat. Padahal salah satu investor dari PT Weda Bay Nickel adalah perusahaan asal Prancis, Eramet Group.

Eramet Group memiliki saham sebesar 43 persen dalam perusahaan patungannya bersama Tsingshan Group yang memegang saham sebesar 57 persen.

Perusahaan patungan tersebut bernama Strand Minerals Pte Ltd, yang memegang 90 persen saham PT Weda Bay Nickel. Sementara 10 persen lainnya dipegang oleh PT Antam Tbk. Sejak 2019, Weda Bay Nickel (WBN) memasuki fase produksi dengan kapasitas tahunan 300 ribu ton nickel ferroalloy.

slot gacor 777

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah mendesak kepolisian untuk transparan dalam proses penyelidikan meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, di Semarang, Rabu, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya mahasiswa FH Unnes angkatan 2024 itu.

“Khusus kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang, kami mendorong agar memberikan respons dan transparansi kepada publik atas progres penyelidikan peristiwa meninggalnya Iko Juliant Junior, dan kasus lain yang terjadi selama aksi unjuk rasa,” katanya.

Hal tersebut disampaikannya berkaitan dengan meninggalnya Iko yang ditengarai terkait dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada 31 Agustus 2025 di Semarang.

“Kepolisian juga diharapkan memberikan akses kepada keluarga dan kuasa hukum pihak-pihak yang ditahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

Ombudsman, kata dia, akan memantau perkembangan penanganan kasus ini dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian untuk memastikan apakah telah terjadi maladministrasi oleh penyelenggara atau tidak.

“Kami berharap agar peristiwa seperti ini tidak terulang di masa mendatang dan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan situasi yang aman dan damai,” katanya.

Sehubungan dengan peristiwa itu, kata dia, Ombudsman bersama lembaga pengawas lainnya telah membuka posko pengaduan untuk melaporkan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan dalam unjuk rasa penyampaian aspirasi.

“Kami mengimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan atau menyaksikan kejadian tersebut untuk segera melapor,” katanya.

Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman mengingatkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Khususnya, hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dengan damai dalam setiap penyelenggaraan kegiatan unjuk rasa.

“Kami menegaskan agar langkah-langkah kekerasan dan tindakan yang dapat mengancam jiwa peserta unjuk rasa segera dihentikan dan dicegah di masa mendatang,” katanya.

Menurut dia, pengamanan aksi massa harus lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Ia juga menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan saling menjaga fasilitas umum.

“Dalam menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, kami mendorong masyarakat untuk menggunakan saluran hukum yang tersedia,” katanya.

kera4d

DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta para elit agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat pascademonstrasi yang terjadi di Jakarta serta sejumlah daerah di Indonesia.

“Kami minta agar para elit politik, para pejabat negara, anggota legislatif, para pengambil kebijakan dan pimpinan TNI serta Polri agar lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang mengedepankan kesantunan, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu

Menurut dia, para elit tersebut harus lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan menghindari tindakan yang dapat melukai hati rakyat. Masyarakat harus diberikan keteladanan bukan tontonan yang provokatif.

“Para elit ini harus lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan jangan melukai hati rakyat. Masyarakat harus diberikan keteladanan yang tulus dan jangan membohongi rakyat,” tegas Chriswanto.

LDII, sambung dia, meminta secara khusus kepada aparat kepolisian agar segera melakukan instrospeksi diri dan investigasi secara transparan dan adil sehingga keluarga korban serta masyarakat umum mendapatkan kejelasan hukum.

Dia memandang penyelesaian yang tegas dan terbuka akan membantu meredakan ketegangan di masyarakat.

“Keadilan harus ditegakkan, aparat yang terlibat perlu diperiksa sesuai prosedur hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Namun di sisi lain, masyarakat jangan mengambil langkah sendiri yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban umum,” ujar Chriswanto.

Lebih lanjut, dia menyerukan agar seluruh elemen bangsa mengedepankan musyawarah, dialog, dan penyelesaian damai sehingga suasana tetap kondusif.

“Marilah kita menahan diri, mengendalikan emosi, dan memanjatkan doa agar keluarga korban diberi ketabahan. Bangsa ini membutuhkan kedamaian, bukan kerusuhan. Mari kita jaga persatuan kesatuan bangsa dan keselamatan bersama,” tutur Chiswanto.

Kendati demikian, LDII mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk selalu berpijak pada konstitusi dan berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Dia menegaskan kekuasaan adalah milik rakyat sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan harus mengedepankan manfaat dan keadilan bagi rakyat.

“Komitmen tersebut harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran elit, baik itu ekskutif, yudikatif, maupun legislatif,” ungkap Chriswanto.

Sebelumnya, Chriswanto menyampaikan keprihatinan terhadap kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah serta meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan.

Dia berharap agar kerusuhan tidak semakin meluas dan berujung pada krisis sosial di Indonesia.

“Semua pihak harus menjaga diri demi keamanan dan ketertiban bersama, sekaligus menata kembali kehidupan dan berbangsa dan bernegara,” pungkas Chriswanto.

kas138 daftar

Tim nasional basket pelajar putra Indonesia menutup perjalanan di 9th Asian School Basketball Championships (ASBC) 2025 dengan kemenangan 83-50 atas Arab Saudi di GOR Manahan, Solo, Sabtu, namun harus puas finis di posisi kelima.

Sejak awal laga terakhir, skuad asuhan Rifki Antoloyn langsung menguasai tempo permainan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan tipis 19-14.

Pada kuarter-kuarter berikutnya, keunggulan Indonesia semakin melebar dan tidak pernah lagi turun di bawah dua digit. Arab Saudi kesulitan keluar dari tekanan pertahanan Indonesia hingga akhir pertandingan.

Kemenangan ini terasa istimewa karena hampir semua pemain mendapat menit bermain merata. Pelatih melakukan rotasi luas agar seluruh roster mendapat pengalaman bersaing di laga internasional, setelah timnas gagal menembus semifinal.

Dari sisi produktivitas, Kenneth Leebron Huang mencetak 18 poin, diikuti Riovaldo Renjiro Leonardy dengan 17 poin. Sementara Made Gandhi Wibisana Menara menjadi jangkar pertahanan dengan torehan 11 rebound.

Salah satu pemain, Gablin Yomarlo Tobing menilai pencapaian tim masih di bawah target. “Ikut ASBC ini seru sih. Tapi kalau sesuai target sih belum ya, target awal sih harus bisa bawa medali. Ternyata belum bisa tercapai, dan masih banyak evaluasinya,” ucapnya.

Dengan hasil tersebut, Indonesia finis di peringkat kelima, sementara Arab Saudi menutup turnamen di posisi keenam. Meski belum sesuai target, performa solid di laga terakhir ASBC 2025 menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

kas138

Jalan Gatot Subroto yang berada di gerbang utama Gedung DPR sulit dilewati, sehingga sejumlah pengendara kendaraan roda dua memasuki dan melintas di tol dalam kota.

Pewarta di lapangan melaporkan, peristiwa tersebut terjadi sejak pukul 14.00 WIB hingga tulisan ini diterbitkan, karena sejumlah masyarakat memarkirkan kendaraannya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Walaupun demikian, satu atau dua pengendara tetap mencoba melewati Jalan Gatot Subroto meskipun agak tersendat.

Sebelumnya, terjadi sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan gerbang utama Gedung DPR.

Namun pada Kamis malam (28/8)Baca juga: LDII minta elit politik dengarkan aspirasi rakyat, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Jumat (29/8) dini hari mengungkapkan bahwa ada tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dan berada di dalam rantis tersebut, dan mereka kini masih dalam proses pemeriksaan.

Insiden yang menewaskan Affan tersebut memicu unjuk rasa susulan yang melibatkan ratusan anggota masyarakat dan sejawat pengemudi ojek daring di depan Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri di Jakarta, Jumat (29/8) mengungkapkan tujuh nama anggota Brimob yang diduga berada dalam rantis yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia, yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.

https://cinarena.org/

Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi meminta pemerintah bersikap serius dalam menangani persoalan ketimpangan sosial yang memicu gelombang aksi demonstrasi/demo atau unjuk rasa di berbagai daerah.

“Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut dia, hal itu dinilai kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang membayar pajak, namun tidak mendapatkan manfaatnya secara signifikan dan terkesan manfaat pajak tersebut hanya dinikmati oleh pejabat, sehingga memperbesar ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terkait dengan penanganan aksi unjuk rasa, dia meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.

Menurut dia, hal itu disebabkan insiden yang menimbulkan korban dapat memicu kemarahan publik menjadi lebih parah.

“Aparat penegak ketertiban harus hati-hati ketika menghadapi masalah. Jangan sampai justru melakukan blunder,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Ia mengatakan tindakan yang tidak sesuai prosedur di lapangan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah seperti dalam unjuk rasa di Jakarta pada hari Kamis (28/8) yang menimbulkan korban jiwa justru membuat situasi semakin kompleks dan memicu eskalasi.

Jika gelombang unjuk rasa ini melibatkan lebih banyak pihak, kata dia, eskalasi akan semakin tidak terkendali, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan terutama bagaimana penanganan di lapangan.

“Pemerintah harus fokus mengendalikan situasi, jangan sampai menimbulkan jatuhnya korban,” kata Prof Slamet menegaskan.

https://babyjoemesi.com/

Hari ini, Sabtu (30/8), pendaftaran online Rekrutmen Eksternal Tahun 2025 resmi dibuka. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi lulusan SLTA, D3, serta D4/S1 yang ingin berkarir dan berkontribusi dalam pembangunan transportasi perkeretaapian nasional. Pendaftaran akan berlangsung hingga Senin (1/9) Pukul 24.00 WIB.

Formasi yang tersedia meliputi posisi strategis, antara lain Kondektur, Calon Masinis, Asisten PPKA, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, hingga Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Seluruh formasi ini akan memperkuat layanan KAI dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin modern, aman, dan berkelanjutan.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa momentum pembukaan pendaftaran ini merupakan kesempatan emas bagi generasi muda Indonesia baik lulusan baru maupun yang sudah berpengalaman.

“Pendaftaran resmi Rekrutmen KAI 2025 sudah dapat dilakukan mulai hari ini melalui website resmi kami, yaitu https://e-recruitment.kai.id. Kami menegaskan kembali bahwa KAI tidak memiliki kanal lain dalam proses rekrutmen ini. Seluruh informasi resmi hanya berasal dari website tersebut,” tegas Anne.

Anne juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs palsu maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan pernah mempercayai pihak ketiga atau website lain yang mengatasnamakan KAI. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang meminta imbalan atau mengarahkan ke website lain, dapat dipastikan itu bukan dari KAI,” lanjutnya.

Seleksi akan dilakukan secara berjenjang mulai dari administrasi, tes kesehatan awal, psikologi, wawancara, hingga tes kesehatan akhir. Khusus untuk formasi Polsuska, akan ditambah dengan tes kesamaptaan. Seluruh tahapan seleksi offline dilaksanakan secara transparan di Daerah Operasi/Divisi Regional KAI.

Pelamar yang menemui kendala atau menemukan indikasi penipuan dapat segera melapor ke Contact Center KAI melalui telepon 121, WhatsApp 08111-2111-121 atau media sosial resmi @kai121_.

“Kami ingin setiap pelamar fokus pada persiapan kompetensinya, tanpa harus khawatir ada praktik tidak adil. Rekrutmen ini adalah kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk ikut membangun masa depan transportasi kereta api Indonesia,” tutup Anne.

kera4d login

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa tidak ada pembatasan liputan aksi demonstrasi bagi media massa.

“Tidak ada. Seperti kita saksikan, media meliput dengan bebas, saya kira, ya, live report (siaran langsung) itu berjalan,” kata Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu.

Dia mengatakan Kemkomdigi hanya mengimbau media massa untuk menyiarkan materi yang tidak memprovokasi, memperlebar kemarahan publik, maupun menayangkan hal-hal yang dapat memperburuk suasana.

“Selebihnya bebas, tidak ada sensor, bisa dilihat, ya, semuanya berjalan seperti yang bisa disaksikan oleh semua orang, cuma kita memberikan semacam pandangan agar mempraktikkan suatu jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya.

Menurut Nezar, prinsip jurnalisme berkualitas perlu diterapkan dalam liputan terkait aksi unjuk rasa demi menghindari misinformasi dan disinformasi sehingga tidak memperkeruh keadaan dan memperlebar kerusuhan.

Sementara itu, terkait surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta yang ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut melarang puluhan lembaga penyiaran menyiarkan liputan demo, Nezar mengaku tidak mengetahuinya.

Kendati demikian, Nezar memastikan Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang media massa meliput aksi demo.

“Saya tidak tahu kalau KPID, ya, mungkin bisa dicek ke KPID, tapi Komdigi tidak pernah membuat surat edaran apa pun,” katanya.

Lebih lanjut Nezar mengimbau media massa untuk menerapkan prinsip jurnalisme profesional yang taat kode etik dalam melakukan peliputan. Dia juga berharap media massa ikut membantu mencari solusi atas permasalahan terkini.

“Saya kira, di tengah situasi seperti sekarang, kita ingin semua bisa dengan kepala dingin untuk bisa mencari solusi sama-sama dan tidak terus dibakar oleh kemarahan. Dalam hal ini, media saya kira berperan penting untuk mendinginkan situasi dan juga mencatat apa-apa saja yang penting untuk menjadi pembahasan kita bersama, ya, dalam rangka mencari solusi,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap peliputan oleh lembaga penyiaran yang dilakukan dengan cara profesional terkait aksi unjuk rasa di Jakarta.

“Kami menghormati penuh lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat karena ini menjadi hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang,” kata Ubaid dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (29/8).

Dia mengatakan di tengah gelombang aksi, kebutuhan akan informasi akurat, berimbang, dan terverifikasi, khususnya melalui lembaga penyiaran, yakni televisi dan radio, merupakan hal yang penting. Ketersediaan informasi, kata dia, juga merupakan hak masyarakat.

Oleh karena itu, Ubaid menekankan KPI Pusat menghormati upaya lembaga penyiaran dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait dinamika yang terjadi di Indonesia melalui peliputan yang berlandaskan regulasi.

link daftar slot88