HOSTERUNG

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung nama Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR bersama DPD 2024.

Terakhir kali Jokowi menyinggung nama Prabowo dalam pidato tahunannya itu di Gedung Parlemen adalah pada 2019 silam seusai dirinya mengalahkan Prabowo dalam ajang Pilpres 2019.

Pada pidato tahun ini, Jokowi menyebutkan nama Prabowo saat menyatakan akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Prabowo, selaku Presiden Terpilih yang memenangkan Pilpres 2024.

“Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi yang membuat Prabowo sampai berdiri dari bangkunya.

Dalam pidatonya itu, Jokowi juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Prabowo.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang,” ujar Jokowi.

Sementara itu, pada 2019 silam Jokowi hanya menyebut sekali nama Prabowo Subianto saat menyampaikan kata sambutan dan kata hormat kepada para tamu undangan yang hadir.

“Yang saya hormati sahabat saya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno,” kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan tahunannya pada 2019 silam.

slot online thailand

Kekayaan orang bisa terlihat dari wajahnya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian Universitas Toronto.

Penelitian itu menggunakan subjek foto hitam putih dengan ekspresi netral dan tidak menggunakan aksesori apapun. Fotonya berjumlah 80 foto pria dan 80 wanita.

Subjek terdiri dari 50% orang kaya dan sisanya merupakan kelas pekerja. Foto tersebut ditunjukkan pada orang lain dan diminta menebak kelas sosialnya.

Lebih dari setengahnya (68%) menjawab dengan benar. Mereka juga tidak menyadari mengapa bisa menebaknya.

“Ketika ditanya bagaimana caranya, mereka tidak tahu. Mereka tidak menyadari bagaimana mereka bisa menebaknya dengan benar,” kata R-Thora Bjorsdottir, peneliti studi tersebut seperti dilansir dari CNBC Make It, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Kemudian mereka meneliti dengan memperbesar fitur wajah. Banyak jawaban benar hanya dengan melihat mata dan mulut.

Menurut penelitian yang diterbitkan Journal of Personality and Social Psychology itu, orang kaya memiliki wajah yang cenderung bahagia dan tidak cemas. Sebaliknya, orang miskin cenderung dengan wajah yang tertekan.

“Hubungan antara kekayaan dan kelas sosial sudah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Namun studi ini menemukan bahwa perbedaan kekayaan seseorang bisa tercermin dari wajah setiap orang,” ujarnya.

Penelitian itu mengatakan orang dengan uang yang banyak akan cenderung bahagia. Mereka juga tidak cemas dibandingkan dengan orang yang harus memenuhi kebutuhannya.

Namun salah seorang peneliti lainnya, Nicholas O. Rule menjelaskan adanya konsekuensi negatif saat banyak orang menebak kelas sosial dari wajahnya saja. Misalnya memperlakukan orang dengan wajah kaya.

“Persepsi berbasis wajah tentang kelas sosial mungkin memiliki konsekuensi yang penting… Kita tahu ada yang disebut siklus kemiskinan dan ini berpotensi menjadi salah satu kontributornya,” kata Rule.

pragmatic slot online

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi kekuatan fundamental ekonomi dengan revitalisasi mesin ekonomi konvensional melalui beberapa program unggulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program unggulan tersebut antara lain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, PSN, KEK, serta aksesi OECD dan CPTPP. Selanjutnya dengan mengembangkan mesin ekonomi baru melalui pemanfaatan digitalisasi dan utilisasi AI, menyiapkan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi, hilirisasi, penguatan ekosistem EV, serta inisiasi industri semikonduktor.

“Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program KUR, program makan siang bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,” kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Airlangga menambahkan, ada 4 (empat) modal besar pertumbuhan ekonomi yang akan terus dijaga yakni modal fisik, modal manusia, modal natural, dan modal sosial. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, perbaikan tata kelola peningkatan kapasitas SDM yang lebih holistik, mendorong perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, optimalisasi insentif untuk transisi energi yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam pengungkapan terkait perubahan iklim (carbon related).

Kemudian juga dilakukan melalui optimalisasi kerangka strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta perbaikan dan peningkatan kualitas institusional yang didukung oleh ketahanan nasional dan stabilitas politik. “RAPBN 2025 dan RKP 2025 ini dengan tema yang diusung yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Pada kuartal kedua 2024, perekonomian Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy) dan lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya seperti Cina (4,7%), Rusia (4%), Singapura (2,9%), Amerika Serikat (2,8%), Italia (0,9%), dan Uni Eropa (0,75%). Tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) juga berada dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1% dan lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Iran (32,23%), Laos (26,11%), Pakistan (11,10%), Belgia (3,65%), dan Korea Selatan (2,55%).

slot online gampang menang

Dana desa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kendati disampaikan Jokowi tetapi APBN 2025 akan menjadi guidance bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Dalam RAPBN diusulkan belanja Rp3.613,1 triliun. Dari nilai tersebut, untuk dana desa sudah dianggarkan Rp71 triliun, angka ini cenderung sama dengan yang terpakai pada tahun sebelumnya.

Sejak diluncurkan pada 2015 silam hingga akhir 2024, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah dari APBN mencapai Rp609,68 triliun dengan lebih dari 70.000 desa per tahun menerima dana tersebut.

Pada tahun depan, RAPBN 2025 mencatat dana desa sebesar Rp71 triliun ditargetkan bisa terserap ke 75.259 desa, di mana setiap desa akan mendapatkan sekitar Rp 943,34 juta.

Menurut buku Nota Keuangan RAPBN 2025, untuk peningkatan kualitas dana desa 2025 akan diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
3. Mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian reward berupa alokasi kinerja dan insentif desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa
5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Perlu dipahami juga, meskipun APBN 2025 disampaikan Presiden Jokowi, tetapi ini akan menjadi guidance bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai catatan, RAPBN 2025 akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 30 hari kerja dan disahkan di Sidang Paripurna. Namun, karena ini RAPBN awal Prabowo maka membuka kemungkinan diubah melalui RAPBN-Perubahan di awal tahun.

slot gacor

Upacara Kemerdekaan RI-79 diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, juga di Istana Merdeka, Jakarta. Kehadiran undangan tamu VVIP seperti para menteri juga dipecah menjadi dua tempat.

Nantinya tata cara upacara kenegaraan akan dilakukan di IKN, yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam upacara itu dihadiri pula Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sedangkan upacara di Jakarta nantinya mengikuti tata upacara yang berlangsung di IKN secara hybrid. Perayaan kemerdekaan di Jakarta ini akan disaksikan dan diikuti langsung oleh Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Adapun kehadiran para menteri Kabinet Indonesia Maju juga dibagi menjadi dua tempat. Terpantau di Istana Merdeka bakal dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Undangan juga termasuk beberapa kepala lembaga seperti Jaksa Agung St Burhanuddin, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel, hingga Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dan lainnya.

Sedangkan di Ibu Kota Nusantara, akan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PAN-RB Azwar Anas.

Undangan di IKN juga termasuk beberapa kepala lembaga seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Umum Partai Politik, dan lainnya.

Seperti diketahui di IKN rangkaian upacara 17 Agustusan sudah dimulai pukul 00.00 WITA dengan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa IKN. Agenda berlanjut 9.15 WITA untuk pertunjukan kesenian di Lapangan Upacara Istana Negara IKN.

Kemudian, akan ada Kirab Duplikat Bendera Pusaka dan Salinan Teks Proklamasi di Istana Negara IKN Pukul 10.15 WITA sebelum pada pukul 11.00 WITA Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Istana Negara IKN dimulai.

kera4d

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup cerah bergairah pada perdagangan Rabu (14/8/2024), di tengah respons positif pelaku pasar global terkait data inflasi produsen Amerika Serikat (AS) periode Juli 2024 yang lebih baik dari ekspektasi.

IHSG ditutup melesat 1,08% ke posisi 7.436,04. IHSG pun berhasil mencetak rekor terbarunya pada hari ini, di mana rekor terakhir IHSG terbentuk pada perdagangan 14 Maret lalu.

Nilai transaksi indeks pada akhir perdagangan hari ini mencapai sekitar Rp 11 triliundengan melibatkan 17miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 1,1 juta kali. Sebanyak 333 saham terapresiasi, 241 saham terdepresiasi, dan 220 saham cenderung stagnan.

Secara sektoral, sektor konsumer non-primer menjadi penopang terbesar IHSG di akhir perdagangan hari ini, yakni mencapai 3,42%.

Dari sisi saham, emiten energi baru terbarukan (EBT) milik konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjadi penopang terbesar IHSG pada hari ini, yakni mencapai 16 indeks poin.

IHSG berhasil ditutup bergairah hingga menyentuh rekor tertinggi barunya, setelah data inflasi produsen AS pada periode Juli 2024 dirilis dan angkanya lebih baik dari ekspektasi pasar sebelumnya.

Indeks harga produsen (producer price index/PPI) untuk permintaan akhir naik tipis 0,1% pada Juli lalu, setelah naik 0,2% tanpa revisi pada Juni 2024, berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS.

Angka ini lebih baik dari ekspektasi pasar sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan PPI naik 0,2%. Dalam 12 bulan hingga Juli, PPI meningkat 2,2% setelah naik 2,7% pada Juni.

Harga produsen AS meningkat kurang dari yang diharapkan pada Juli karena biaya jasa turun paling banyak dalam hampir sekitar satu tahun di tengah tanda-tanda menurunnya daya penetapan harga untuk bisnis, bukti memudarnya tekanan inflasi yang memperkuat harapan penurunan suku bunga bulan depan.

Harga jasa turun 0,2%, penurunan terbesar sejak Maret 2023, setelah naik 0,4% pada Juni. Penurunan tersebut mencerminkan penurunan 1,3% dalam jasa perdagangan, yang mengukur perubahan margin yang diterima oleh pedagang grosir dan pengecer, penurunan terbesar untuk kategori tersebut sejak Februari 2015. Margin perdagangan naik 1,4% pada Juni.

Setelah dirilisnya data inflasi produsen yang lebih baik dari ekspektasi pasar, saat ini pasar masih menanti rilis data indeks harga konsumen (IHK) AS periode Juli 2024 yang akan dirilis malam nanti waktu Indonesia.

Konsensus pasar dalam Trading Economics memperkirakan inflasi AS tahunan akan turun 0,1 basis poin menjadi 2,9% (year-on-year/yoy) pad Juli 2024, dari sebelumnya 3% pada Juni lalu (yoy).

Sementara AS akan mengalami inflasi secara bulanan menjadi 0,2% setelah sebelumnya deflasi 0,1%. Inflasi inti AS diperkirakan akan menjadi 3,2% yoy dibanding bulan sebelumnya 3,3% yoy.

Kedua data ini dinilai penting dalam mempertimbangkan kebijakan moneter bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) yang akan diumumkan pada September. Para pelaku pasar meyakini akan ada pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan tersebut.

Pasar keuangan mengantisipasi pemangkasan suku bunga sebesar 25 hingga 50 basis poin (bp) pada September, diikuti oleh pemangkasan serupa pada pertemuan November dan Desember.

Berdasarkan perangkat Fedwatch, peluang The Fed memangkas suku bunga pada Desember sangat besar. Bahkan lebih besar kemungkinan bank sentral AS itu menurunkan suku bunga sebanyak 50 basis poin menjadi 4,75% – 5,00% sebesar 51,5% dari saat ini 5,25%-5,50%.

Setelah September, pada dua pertemuan berikutnya pasar meyakini The Fed kembali memangkas suku bunganya. Sebesar 25 basis poin pada pertemuan November dan 25 basis poin pada Desember. Sehingga pada akhir tahun suku bunga The Fed berada di 4,25%-4,50%.

The Fed telah mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 5,25%-5,50% saat ini selama setahun, setelah menaikkannya sebesar 525 basis poin pada tahun 2022 dan 2023.

Kementerian Keuangan mengungkapkan sumber uang untuk diberikan sebagai bonus atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024. Ternyata, sumber uang itu akan diambil dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Akan dibayarkan dengan anggaran Kemenpora,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu, (14/8/2024).

Sebelumnya, janji bonus untuk atlet peraih medali Olimpiade disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi akan memberikan bonus kepada atlet para atlet yang meraih medali emas maupun perunggu.

“Akan diberikan bonus baik yang meraih emas maupun perunggu,” kata Jokowi di Pusat Pelatihan Nasional PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak main-main, bonus yang diberikan negara sebesar Rp 6 miliar khusus untuk atlet yang membawa pulang medali emas, prestasi tertinggi di ajang olahraga terbesar di dunia tersebut.

Seperti diketahui, dua atlet Indonesia, yakni Veddriq Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizki Juniansyah atlet angkat besi kelas 73 kg, berhasil meraih medali emas. Ini merupakan pertama kalinya kontingen Indonesia menyabet emas dari olahraga selain badminton.

Adapun atlet badminton Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang turun di nomor tunggal putri, berhasil menyumbang medali perunggu. Raihan 3 medali ini membawa kontingen Indonesia finis di peringkat 39 dalam Olimpiade Paris.

Bonus yang akan diterima atlet Olimpiade Paris 2024 naik jika dibandingkan Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, peraih medali emas nomor individu mendapat bonus dari pemerintah sebesar Rp5,5 miliar, perak nomor individu Rp2,5 miliar, dan perunggu nomor individu Rp1,5 miliar. Sedangkan, atlet yang gagal meraih medali tetap akan mendapat apresiasi sebesar Rp100 juta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan penjabat gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Setidaknya ada 36 pj gubernur yang hadir pada agenda ini dari total 38 provinsi.

Saat membuka rapat, Jokowi berpesan pj gubernur harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Supaya bisa mengawal dan memonitor bupati-wali kota, agar program daerah sejalan dengan pemerintah pusat.

“Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai pemerintah pusat ke utara, pemerintah daerah ke selatan, karena apapun prioritas dan arahan pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, harus inline, agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada,” kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan waduk yang pembangunannya dibiayai oleh pemerintah pusat berikut dengan irigasi primernya. Namun, ada pemerintah daerah yang tidak membangun irigasi sekunder tersier sehingga tidak bisa mengairi air dari waduk ke sawah.

“Itu (irigasi sekunder dan tersier) mestinya dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten, tapi dalam kenyataannya ada 1,2,3,4,5,6 yang waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersier untuk (air) masuk ke sawah itu tidak ada,” kata Jokowi.

Eks gubernur DKI Jakarta mengatakan harusnya itu disampaikan ke pemerintah pusat melalui gubernur, jika pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki kemampuan untuk membuat itu.

Kedua, Jokowi mencontohkan ada juga pembangunan pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan, yang seharusnya itu dibantu pembangunannya melalui pemerintah daerah.

“Meski hanya 6 kilometer tapi tiap tahun tidak dikerjakan sehingga pelabuhan tidak berjalan baik,” katanya. “Sebetulnya tidak apa-apa kalau nggak punya kemampuan ya tulis saja pemerintah ke pemerintah pusat bisa diserahkan ke Kementerian PU,” tambahnya.

Jokowi mengatakan bahwa saat ini sudah ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Menurutnya permasalahan terkait akses jalan di daerah kini sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Kemudian mantan Wali Kota Solo itu juga menemukan adanya kabupaten yang memiliki anggaran sangat besar, namun memiliki arah program yang tidak jelas. Ia menemukan bahwa anggaran itu dipergunakan untuk kegiatan hibah.

“Ini tentu saja arahnya politik, padahal kalau itu bisa diarahkan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa,” katanya.

Sehingga, Jokowi menegaskan kepada kepala daerah agar programnya bisa disejajarkan atau disampaikan dengan pemerintah pusat. Utamanya program yang berdampak pada masyarakat.

Pemerintah bakal tetap memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hal ini di Kantor Kemenko Perekonomian pada Tanggal 8 Agustus 2024.

Regulasi yang melatarbelakangi adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1). Dari sisi regulasi, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut.

Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut. Seperti halnya pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022. Secara regulasi, pelaksanaan peraturan atau pelaksanaan peraturan, tergantung willingness dan orientasi pemerintah. Demikian disampaikan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).

“Sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5%pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025,” kata Ajib.

Di sisi lain, seharusnya ada kajian yang lebih mendalam yang menjadi pertimbangan pemerintah karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala.

“Jalan tengahnya, pemerintah bisa melakukan dua kebijakan. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan,” kata Ajib.

Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

“Kedua, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi, misalnya sektor property. Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” kata Ajib.

Prinsipnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.

Sejalan dengan peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan.

Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Terakhir, Agusman juga menegaskan, para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.

Sebagaimana diketahui, road map ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK).

Adapun Pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 25 miliar dan Rp 250 miliar.
Pinjol 2024

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024:

1. Penurunan Bunga dan Biaya Lain

Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023.

Dalam SE OJK terbaru, besaran bunga peer to peer lending (P2P) kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari.

Dalam SE OJK 19/SEOJK.06/ 2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.

2. Denda Keterlambatan

OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026.

Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025

3. Tak Boleh Pinjam Lebih dari 3 Platform

Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di tiga pinjol. Harapannya, konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali.

4. Penagihan Hanya Sampai Jam 8 Malam

Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen.

OJK juga akan mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur, maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.

5. Memperketat Aturan Penagihan

Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan ha-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

6. Kontak Darurat Bukan Buat Menagih

Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih.

Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan.
Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.

7. Pinjol Wajib Asuransi

Penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan.

Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nah, itu dia aturan tata cara penagihan fintech P2P lending. Semoga informasi ini bermanfaat