HOSTERUNG

Modus penipuan makin beragam. Kini ada metode baru yang disebut “Quishing” yang menggunakan QR Code saat bertransaksi.

Quishing merupakan gabungan dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korbannya agar mendapatkan informasi dan detail pribadi mereka. Pelaku dapat menguras rekening korban dengan mengambil data pribadi korban.

Saat memindai QR Code, biasanya korban akan dibawa ke situs tertentu. Selain bisa menunjukkan pesan teks biasa, situs tersebut bisa melacak daftar aplikasi hingga alamat peta korban.

Pelaku memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web.

Wired menyebut bahwa pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.

Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku quishing.

Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus.

Namun ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.

Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Karena biasanya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya, misalnya dengan menyertakan pernyataan “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.

Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan STARGAZER Essential Tech di Indonesia. Peluncuran ini, bertepatan dengan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang berlangsung di JI Expo Kemayoran pada 13-23 Februari 2025.

Hyundai Indonesia menilai STARGAZER Essential akan memenuhi kebutuhan MPV yang terus diminati masyarakat Indonesia. Selain itu, kehadiran varian baru ini juga akan melengkapi kebutuhan konsumen akan kendaraan berteknologi canggih dengan harga yang tetap kompetitif.

Asal tahu saja, STARGAZER Essential Tech, yang dilengkapi fitur Hyundai SmartSense lebih lengkap, termasuk High Beam Assist (HBA), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), dan Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).

Bukan cuma itu, Hyundai Bluelink juga kini tersedia di trim Essential Tech dan trim Essential (khusus IVT), memungkinkan pengguna mengontrol kendaraan dari jarak jauh dengan fitur seperti Remote Engine Start & Climate Control serta Stolen Vehicle Tracking.

Di sisi lain, STARGAZER tetap mempertahankan desain one curve yang ikonis dengan LED DRL dan Alloy Wheels 16″. Adapun Interiornya menawarkan fleksibilitas dengan opsi 6-seater dan 7-seater serta bagasi luas hingga 585L. Untuk performa, MPV ini tetap mengandalkan mesin Smartstream G1.5 MPI dengan dua pilihan transmisi, manual 6 percepatan dan IVT, yang memastikan efisiensi bahan bakar dan responsivitas lebih baik.

Model ini tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual 6 percepatan dan Intelligent Variable Transmission (IVT) yang lebih halus serta efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Berikut daftar harga trim STARGAZERlainnya:

– STARGAZER Prime IVT: Rp 323.500.000

– STARGAZER Essential Tech IVT: Rp 299.000.000

– STARGAZER Essential IVT: Rp 282.000.000

– STARGAZER Essential MT: Rp 263.500.000

– STARGAZER Active IVT: Rp 264.700.000

– STARGAZER Active MT: Rp 251.600.000 

Peneliti Korea Selatan berhasil mengembangkan mobil listrik dengan baterai berbahan silikon, memungkinkannya melaju hingga 1.000 km dalam sekali charge. Temuan ini bisa mengakhiri era mobil bermesin cetus api yang ditenagai oleh BBM.

Sebab, salah satu hambatan utama dari transisi dari kendaraan bermotor tenaga bensin ke kendaraan listrik adalah soal jarak. Kapasitas baterai yang terbatas membuat konsumen takut beralih dari BBM.

Fokus penelitian para ahli dari Pohang University of Science and Technology di Korea Selatan adalah material silikon.

Material silikon banyak diteliti untuk digunakan dalam pembuatan baterai karena tersedia melimpah berbagai belahan dunia. Namun, silikon juga punya karakter yang membuatnya bermasalah.

Ukuran elemen silikon bisa bertambah besar hingga tiga kali saat dicas, kemudian menyusut kembali. Karena itu, kebanyakan penelitian mencoba membuat baterai dengan material silikon berbentuk partikel nano yang ukurannya sangat kecil.

Permasalahannya, ongkos untuk memproduksi partikel nano sangat mahal dan prosesnya sangat kompleks.

Peneliti dari Pohang punya pendekatannya yang berbeda. Mereka justru menggunakan partikel silikon berkurang 1.000 kali lebih besar, yaitu dalam skala mikro. Elemen ukuran ini lebih mudah dan murah untuk diproduksi dengan densitas energi yang lebih lega.

Peneliti kemudian mencari solusi dari masalah kembang-kempis partikel silikon. Mereka menggunakan gel polimer elektrolit yang bentuknya berubah ketika elemen silikon berubah bentuk. Gel ini kemudian diikat secara kimia dengan radiasi lewat tembakan elektron. Hasilnya, adalah ikatan yang stabil meskipun partikel silikon kembang-kempis.

Bahkan, kestabilan baterai silikon buatan para peneliti setara dengan baterai lithium-ion standar, dengan densitas energi 40 persen lebih besar.

“Kami menggunakan anoda mikro-silikon, hasilnya tetap baterai yang stabil. Riset ini membawa kita lebih dekat ke sistem baterai lithium-ion densitas-energi-tinggi,” kata Park Soojin dari Pohang University.

Para peneliti menyatakan baterai rancangan mereka bisa dengan mudah diaplikasikan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian. Nugroho mengungkap tugas khusus dari Prabowo kepada dirinya sebagai Kepala BSSN.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BSSN, Nugroho berkarier di TNI-AD dan sempat menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Nugroho menjelaskan bahwa tugas BSSN kini tak hanya dalam pertahanan siber termasuk menjaga rahasia negara. BSSN juga harus mampu menyediakan data untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan.

“Yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data, harapannya dengan adanya data ini semua punya referensi yang sama,” katanya di Istana Negara.

BSSN juga akan berkoordinasi dengan instansi lain dalam isu pelindungan data pribadi dan memberantas judi online. 

Nugroho menyatakan bahwa pelindungan data bukan sebatas sistem teknologi, tetapi juga keawasan oleh publik sebagai pengguna dan pemilik data.

“Ketika kita tidak berperilaku aman baik dari lingkungan aparatur maupun masyarakat akan mudah kena phising, kena penetrasi yang mana itu tidak bisa dilaksanakan sistem atau perangkatan, karena itu berpulang pada pihak penyerang itu melakukan social engineering. mengeksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu, ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Untuk urusan judi online, ia menyatakan pemerintah akan terus bekerja keras. “Apalagi penekanan presiden masalah judol ini itu hal yang sangat serius bahkan lintas negara, maka kita berusaha bagaimana merancang strategi yang tepat semua lini terintegrasi dari kementerian/lembaga terkait,” kata Nugroho.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang disahkan pada rapat sidang paripurna hari ini, Selasa (18/2/2025), memprioritaskan pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat organisasi keagamaan.

Menurutnya, selama ini pengelolaan tambang mineral dan batu bara umumnya hanya dikuasi oleh para pengusaha dan perusahaan besar. Undang-Undang Minerba yang diperbarui ini mengatur agar sumber kekayaan alam juga dapat dinikmati secara adil dan merata.

“Nah sekarang UMKM, Koperasi, itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Bahlil mengungkapkan, pentingnya peran organisasi masyarakat keagamaan cukup besar. Sehingga, mereka dianggap berhak untuk turut serta dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Tanah Air.

“Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dan sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi? Kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi beda alam kita ini belum maksimal. Nah karena itu kita mulai dari minerba,” jelasnya.

Dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara (PKP2B) tetapi juga terbuka untuk di luar PKP2B.

“Tapi kalau yang ini bisa kita dorong. Kan senang kalau organisasi keagamaan itu, mohon maaf kalau kita libatkan,” ucapnya.

Bahlil menyebut, keterlibatan masyarakat organisasi keagamaan dalam industri tambang hanya bagi yang berminat saja Karena tidak semua organisasi keagamaan kan membutuhkan. “Bagi yang mau ya, bagi yang butuh Tapi kalau nggak mau, yang nggak butuh, ya jangan,” ucapnya.

Sementara, keterlibatan bagi UMKM, diprioritaskan untuk UMKM daerah setempat. “Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya. Yang mengajukan UMKM-nya itu, harus UMKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan,” jelasnya.

Bahlil mengungkapkan, nantinya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kantornya berada di Jakarta akan dikembalikan.

“Jujur dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta. Nah ini kita mau kembalikan. Mau kembalikan dalam rangka apa? Pemerataan. Biarlah orang-orang daerah itu menjadi tuan negarinya sendiri,” ungkapnya.

Bahlil menegaskan, IUP yang akan diberikan pada UMKM, organisasi keagamaan, koperasi, itu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun.

“IUP-nya yang akan kita kasih ke prioritas untuk Bukan beli, dikasih, abis itu dijual lagi. Nggak akan dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Supaya apa? Kita ingin untuk mendorong pengusaha-pengusaha baru yang muncul dari daerah,” tegasnya.

“Jadi sekarang di UMKM, lima tahun, empat tahun itu bisa menjadi pengusaha besar. Nah inilah yang menjadi tujuan pemerintah,” pungkasnya.

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas kewajiban finansial yang belum dipenuhi oleh Harmas terhadap BUKA.

Pengajuan PKPU oleh BUKA karena fakta bahwa Harmas tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam penyediaan ruang perkantoran kepada BUKA sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam beberapa Letter of Intent (LoI). LoI tersebut telah disepakati pada 8 Desember 2017 dan mengalami adendum pada 15 Maret 2018 dan 3 Mei 2018.

LoI tersebut memuat perjanjian sewa gedung antara pemberi sewa Harmas dan penyewa BUKA. Dalam hal ini, BUKA telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan booking deposit sebesar Rp6,46 miliar pada periode Januari hingga Mei 2018. Sehingga Harmas sebagai pihak pemberi sewa siap menyediakan ruang perkantoran yang disepakati.

Akan tetapi menurut BUKA, Harmas tidak memenuhi kewajiban sesuai LoI yang sudah disepakati bersama. Sehingga BUKA memutuskan untuk mengakhiri kerja sama secara resmi pada 2 September 2019. Keputusan ini diambil setelah memberikan kesempatan berulang kali kepada Harmas untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Sebagai tindak lanjut dari pengakhiran kerja sama, BUKA telah beberapa kali mengajukan somasi kepada Harmas, yakni pada Januari dan Februari 2021, untuk menuntut pengembalian dana deposit sebesar Rp6,46 miliar. Namun, permintaan tersebut diabaikan tanpa adanya tanggapan atau penyelesaian dari pihak Harmas sebelum akhirnya mengajukan PKPU.

Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk memastikan keadilan bagi perusahaan dan menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha di Indonesia.

“Kami telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Harmas untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik. Namun, hingga saat ini tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana deposit yang telah kami bayarkan. Oleh karena itu, kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU agar Hakim Pengadilan Niaga dapat menilai dan mengambil keputusan yang adil,” ujar Kurnia di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Kurnia juga menambahkan bahwa kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Harmas dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh tempo, yang secara hukum harus diselesaikan.

kas138

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan bahwa banyak Warga Negara (WN) Indonesia yang memilih untuk pindah menjadi Warga Negara (WN) Singapura. Adapun, sepanjang 2019-2022, angkanya mencapai 3.912 WNI.

Mantan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim memproyeksikan jumlahnya sekitar 1.000 orang per tahun. Di sisi lain, Indonesia tengah bersaing dengan negara lain untuk merebut orang-orang pintar.

“Saya lupa kalau enggak 100, 1.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Bersaing kita rebut orang-orang hebat, pintar,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lantas, bagaimana prosedur dan berapa biaya yang harus dibayar untuk jadi WN Singapura?

Adapun, untuk menjadi WN Singapura, ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Di antaranya adalah mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan Singapura.

Dikutip dari Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura, ada beberapa kategori yang menentukan biaya pengajuan menjadi WN Singapura.

Orang dewasa yang sudah mendapatkan status Permanent Resident (PR) wajib membayar SG$ 100 atau sekitar Rp 1.130.000.

Perlu dicatat, biaya itu hanya untuk pengajuan dan tidak bisa dikembalikan, bahkan jika permohonan ditolak. Ketika disetujui, ada biaya tambahan S$ 70 untuk mendapatkan sertifikat kewarganegaraan Singapura.

Selanjutnya, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua berasal dari Singapura, perlu membayar SG$ 18 atau sekitar Rp 203.400. Jika permohonan disetujui, biaya tambahan dikenakan SG$ 10.

Sementara itu, biaya naturalisasi menjadi WNI lebih mahal. Berdasarkan Situs Kementerian Hukum dan HAM RI, biaya naturalisasi atas permohonan Warga Negara Asing (WNA) adalah Rp 50.000.000.

Biaya naturalisasi berdasarkan perkawinan campur adalah Rp 15.000.000. Terakhir, WNA yang berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara adalah Rp 2.500.000. Terakhir, anak yang belum memperoleh kewarganegaraan dikenakan biaya Rp 5.000.000.

Beberapa merek mobil sepanjang 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam industri otomotif di Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), merek Tata bahkan hanya terjual 1 unit, yakni pada Maret 2024.

Perbandingan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan merek terpopuler seperti Toyota dan Daihatsu, yang masing-masing berhasil menjual ratusan ribu unit. Toyota mencatat penjualan sebanyak 288.982 unit dari pabrikan ke diler (wholesales), sementara Daihatsu menjual 163.032 unit.

Mobil yang tidak laku lagi di Indonesia yakni Audi yang hanya terjual 25 unit, rata-rata hanya terjual 1-4 unit per bulan. Bahkan tercatat ada 5 bulan di 2024 yang hanya menjual 1 unit.

Sementara itu Peugeot juga hanya menjual 27 unit yang terjual pada empat bulan awal 2024. Seperti diketahui brand asal Prancis ini sudah hengkang dari RI pada pertengahan tahun. Selanjutnya ada Volkswagen yang menjual 85 unit di 2024, disusul Seres yang menjual 89 unit.

Secara keseluruhan, sepanjang 2024, wholesales hanya 865.723 unit, jauh lebih kecil dibanding 2023 yang tembus 1.005.802 unit. Artinya ada penurunan sebesar 140.079 unit atau 13,9%.

Sedangkan penjualan dari diler ke konsumen (retail sales) juga anjlok dua digit yakni 10,9% atau 108.379 unit dari 998.059 unit di 2023 menjadi 889.680 unit.

Paus Fransiskus kembali dirawat di rumah sakit pada Jumat (14/2/2025) untuk menjalani serangkaian tes diagnostik serta melanjutkan pengobatan bronkitis yang masih dideritanya.

Vatikan mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa pemimpin Gereja Katolik berusia 88 tahun itu dibawa ke Rumah Sakit Policlinico Agostino Gemelli di Roma usai menyelesaikan audiensi paginya.

“Pagi ini, setelah menyelesaikan audiensinya, Paus Fransiskus dirawat di Policlinico Agostino Gemelli untuk menjalani beberapa tes diagnostik yang diperlukan serta melanjutkan pengobatan bronkitis dalam lingkungan rumah sakit,” demikian pernyataan resmi dari Vatikan, dilansir AFP.

Kondisi kesehatan Paus telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai masalah kesehatan yang membuatnya harus menjalani perawatan medis, termasuk infeksi pernapasan yang baru-baru ini dideritanya.

Paus Fransiskus, yang telah memimpin Gereja Katolik sejak 2013, dalam 2 tahun terakhir mengalami beberapa kali gangguan kesehatan, termasuk flu dan infeksi pernapasan.

Awal bulan ini, dalam audiensi mingguannya di Lapangan Santo Petrus, Paus mengungkapkan bahwa ia sedang menderita “flu berat”, yang kemudian dikonfirmasi oleh Vatikan sebagai bronkitis.

Meski kerap mengalami masalah kesehatan, Paus tetap menjalankan tugas-tugas kepausannya sejauh kondisinya memungkinkan. Namun, kondisinya semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir, sehingga tim medis Vatikan memutuskan untuk merawatnya di rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

Pada Maret tahun lalu, Paus juga dirawat di rumah sakit yang sama akibat infeksi paru-paru, yang kala itu memicu kekhawatiran global mengenai kesehatannya. Ia sempat menjalani perawatan dengan antibiotik intravena, dan setelah beberapa hari, kondisinya membaik hingga bisa kembali ke Vatikan.

Babak baru sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Harmas Jalesveva (Harmas) dan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu, (12/2/2025).

Dalam persidangan dengan agenda pendengaran keterangan saksi, BUKA menghadirkan Hadi Shubhan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai ahli. Berdasarkan keterangannya, permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

“Salah satu poin utama yang disampaikan adalah kewajiban bagi pemohon PKPU untuk menghadirkan kreditur lain dalam persidangan. Dalam proses ini, Harmas tidak mampu membuktikan adanya kreditur lain yang sah, sehingga memperjelas bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” sebagaimana disebut dalam keterangan resmi perseroan, Kamis, (13/2/2025)

Selain itu, Hadi juga menegaskan bahwa permohonan PKPU Harmas sebenarnya tidak dapat dilanjutkan, mengingat dasar gugatan Utang Harmas di proses PKPU mendasarkan pada kasus yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh BUKA ke Mahkamah Agung. Jika proses PKPU tetap berlanjut, maka prinsip pembuktian sederhana yang menjadi syarat utama dalam pengajuan PKPU menjadi tidak terpenuhi.

Diketahui, sengketa ini dimulai dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara BUKA dan Harmas pada 2017. BUKA telah membayarkan uang muka sebesar Rp6,46 miliar untuk penyewaan gedung tersebut. Namun, Harmas tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan gedung yang telah disepakati karena mengalami kendala operasional.

Meskipun menghadapi proses hukum ini, BUKA memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan kondisi keuangan tetap dalam keadaan sehat. Perusahaan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingatkan saja, emiten e-commerce Grup Emtek itu telah divonis untuk membayar ganti rugi Rp107 miliar kepada Harmas dalam putusan kasasi untuk kasus perdata. Bukalapak pun menyatakan bakal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Adapun hukuman bayar ganti rugi itu merupakan putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Harmas, pemilik Gedung One Belpark Office.