“Objek rumah tinggal, situasi proses pemadaman,” tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.
Belasan unit damkar dan puluhan personel dikerahkan dalam proses pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.”Pengerahan 17 Unit dan 67 personel,” jelasnya.
Command Center Disgulkarmat DKI memastikan, petugas Damkar yang diterjunkan berhasil memadamkan si jago merah.
Partai Perindo: Sekolah Rakyat yang Digagas Kemensos Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Partai Perindo menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Agama, Inklusi & Keberagaman, Anjas Pramono mengatakan, langkah ini sebagai upaya nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan dasar yang bermutu bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang inklusif, membebaskan, dan memberdayakan,” kata Anjas Pramono, di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Anjas menjelaskan, Sekolah Rakyat berangkat dari semangat keadilan sosial yang diwujudkan dalam Trilogi Sekolah Rakyat, yakni:
Pertama, memuliakan wong cilik. Sekolah Rakyat memberikan kehormatan dan tempat bagi masyarakat kecil untuk memperoleh pendidikan layak.
Kedua, menjangkau yang belum terjangkau karena menghadirkan pendidikan hingga ke pelosok, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.
“Ketiga, Sekolah Rakyat memungkinkan yang tidak mungkin lantaran membuka harapan dan kesempatan belajar bagi mereka yang selama ini dianggap tidak punya akses,” ujarnya.
Alumni Universitas Brawijaya, Malang ini optimistis, dengan tagline “Cerdas Bersama & Tumbuh Bersama”, Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang belajar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta transformasi sosial berbasis komunitas.
Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Bupati Yuli Ajak Diaspora Bangun Purworejo
Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengimbau agar warga yang sudah sukses di perantauan bisa kembali dan memperhatikan berkontribusi untuk pembangunan kampung halaman. Diketahui, Purworejo saat ini masuk daerah miskin ekstrem.
“Purworejo masuk daerah miskin ekstrem dengan jumlah pengangguran yang cukup tinggi,” ujar Yuli saat menghadiri sarasehan Perkumpulan Keluarga Besar Purworejo (Pakuwojo), di Jakarta, dikutip, Minggu
Untuk itu kami siap membuka ruang bagi Investor agar bisa berinvestasi dan berkolaborasi dengan Pemkab agar bisa tercipta banyak lapangan kerja dan pembangunan ekonomi Purworejo yang lebih baik,”sambungnya.
Yuli mendukung kerja sama konkret yang bisa terlaksana dengan cepat yang berkonsentrasi pada 4 bidang yakni sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
Untuk mendukung sinergitas Pemkab Kabupaten dengan Komunitas-komunitas Perantauan dan Pakuwojo akan dibentuk Pokja bersama antara Pakuwojo dengan tim dari Pemkab.
“Pokja ini untuk merumuskan program real dan terukur yang bisa di eksekusi dengan cepat dan berdampak baik. Harapannya dengan program itu bisa mempercepat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi di Purworejo,” terangnya.
KPK Telusuri Asal Royal Enfield Ajudan Ridwan Kamil yang Disita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi Bank Daerah Jabar dan Banten (BJB).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Ridwan Kamil tidak menyamarkan kepemilikan motor merek Royal Enfield yang disita. Tim penyidik melakukan penyitaan motor untuk menelusuri asal-usul kendaraan tersebut.
“Jadi kita sedang susuri ini sebetulnya, jadi bukan Pak RK menyamarkan kepemilikan motornya, bukan. Sedang kita susuri, karena itu adanya di rumahnya beliau yang bersangkutan, yang kita susuri seperti apa sebenarnya posisi dari kendaraan tersebut,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).
Berdasarkan dokumen kendaraan, motor tersebut milik ajudan RK. Hingga kini, tim penyidik masih menelusuri terkait asal usul motor tersebut dan dari siapa barang itu berada.
“Saya jelaskan bahwa barang-barang yang disita khususnya motor itu, itu dari kepemilikannya, bukti kepemilikan dalam hal ini dari STNK-nya, surat-suratnya BPKB Itu bukan atas nama beliau (RK). Itu atas nama orang lain, dalam hal ini ajudannya,” katanya.
Namun tidak hanya motor, KPK juga menyita mobil mewah dari rumah Ridwan Kamil. Namun hingga kini, KPK belum melakukan pemanggilan
Breaking News! Kejagung Cekal 2 Bos Perusahaan Gula Terkait Kasus Zarof Ricar
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan pencekalan terhadap 2 petinggi perusahaan gula di kasus dugaan TPPU yang melibatkan mantan pejabat MA Zarof Ricar. Pencekalan ini untuk memudahkan penyidikan kasus tersebut.
“Informasi penyidik sudah dicekal dan sudah diperiksa sebagai saksi beberapa hari lalu dalam kasus TPPU atas nama Zarof Ricar,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna pada wartawan, Minggu (27/7/2025).
Dua orang tersebut bernama Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf, yang mana petinggi di PT Sugar Group Companies (SGC). Keduanya dicekal agar tak bisa bepergian keluar negeri.
Dia melanjutkan, pihak Imigrasi telah melakukan pencekalan terhadap keduanya sesuai permintaan Kejagung RI.
Kehadiran Jokowi saat Reuni Fakultas Kehutanan UGM Mempertegas Ijazahnya Asli
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 26 Juli 2025. Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi rekan-rekan seangkatan Jokowi.
“Kami melihat ini sebagai momen kebersamaan Pak Jokowi dan kebahagiaan para sahabat satu alumni yang telah lama tidak bertemu,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Edi melanjutkan, kehadiran Jokowi di reuni akbar itu membuktikan bahwa dia adalah alumni UGM dan ijazahnya asli.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak yang selama ini terus menyebarkan fitnah, termasuk sejumlah purnawirawan TNI, segera menghentikan tindakan tersebut.
“Kami minta semua pihak, termasuk para purnawirawan TNI yang terus berkoar-koar, hentikan menyebar fitnah. Taubatlah. Segeralah minta maaf kepada Pak Jokowi,” tegas Edi.
Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini menilai bahwa polemik terkait ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai selama berbulan-bulan bukan lagi soal hukum semata, melainkan mengarah pada agenda politik besar yang terorganisir.
Viral! Ibu dan Bayinya Dipaksa Turun dari Taksi Online saat Hujan Deras di Stasiun Tigaraksa
Viral di media sosial seorang ibu yang menggendong bayinya dipaksa turun dari mobil taksi online di Stasiun Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ibu hamil tersebut dipaksa turun oleh ojek pangkalan (opang) saat hujan deras.
Peristiwa itu dibagikan oleh akun @charezeruya, yang mengaku sebagai ibu yang membawa bayi di video itu.
“Aku akhirnya turun jalan kaki agak jauh ke jalan besar ujan-ujanan sama bayiku. Untung driver GrabCar punya payung,” tulis @charezeruya di kolom komentar unggahan media sosial akun Instagram About Tangerang, dikutip, Minggu (27/7/2025).
Peristiwa viral itu berawal saat ia hendak mengunjungi rumah kakaknya. Karena di daerah stasiun tersebut sedang turun hujan, ia memutuskan memesan layanan taksi online dari stasiun.
Seorang Wanita Tewas saat Kebakaran di Lenteng Agung Jaksel
Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Guru Muhyin RT 4/ RW 7, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/7/2025). Api berhasil dipadamkan pukul 12.02 WIB.
Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
“Dugaan penyebab korsleting listrik. Objek terdampak 3 Petak rumah kontrakan dan satu lapak barang bekas,” kata M Yohan.
Yohan melanjutkan, dalam kebakaran tersebut satu orang tewas. Korban seorang wanita bernama ES (48), saat ini jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati. “1 orang meninggal dunia berinisial ES (48),” ucapnya.
Masih kata Yohan, sebanyak 22 unit damkar dikerahkan dalam musibah kebakaran tersebut. Sementara estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Demikian diutarakan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning dalam orasinya saat momen peringatan Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
“Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli tonggak reformasi,” ujar Ribka.
Ribka juga menyinggung tanpa reformasi tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR RI, anak petani menjadi gubernur hingga anak tukang kayu menjadi presiden.
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya,” ucapnya.
Disisi lain, Ribka juga menyinggung ketidakadilan dalam kasus hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto yang tidak mendapatkan ketidakadilan dari segi hukum.
Menurutnya kasus hukum yang terjadi menzalimi partai dengan ciri banteng moncong putih itu.
“Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita,” jelasnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkap posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) masih dijabat Hasto Kristiyanto. Kendati, Hasto divonis hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurutnya, posisi Sekjen PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan melalui Kongres.
“Kalau posisi Sekjen, nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan. Pergantian Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Tapi harus bawa dan keputusan Rakernas yang kemarin itu,” ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
“Kongres tinggal mengukuhkan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan 2025–2030 tetap Ibu Megawati Soekarnoputri. Itu adalah suara dari basis dan kemudian itu juga rekomendasi internal dari Rakernas, sehingga kalau pun nanti ada Kongres itu tinggal pengukuhan saja. Dan pada Ibu Ketua Umum diberikan kewenangan hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan DPP PDI Perjuangan termasuk Sekretaris Jenderal,” imbuhnya.
