HOSTERUNG

Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Muhammad Iksan mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih, melainkan fokus pada eksperimentasi dan proyek percontohan daripada mengejar target jumlah yang ambisius.

Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan program sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, Iksan menuturkan pendekatan yang terlalu masif tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia mengingatkan masalah penyimpangan dana yang pernah terjadi pada program dana desa. “Lebih baik terlambat daripada rugi,” kata Iksan.

Lebih lanjut, Iksan memaparkan beberapa masalah krusial yang perlu dipertimbangkan dalam program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menyoroti bahwa pembentukan koperasi yang didorong dari atas ke bawah (top-down) tidak sejalan dengan hakikat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bottom-up dan otonom, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Menurutnya, pendekatan top-down berisiko membuat koperasi tidak mandiri dan rentan terhadap intervensi eksternal.

Dengan target pembentukan koperasi baru yang sangat besar dan ambisius, serta keinginan untuk segera memperoleh keuntungan, program ini dinilai terlalu mengabaikan realitas lapangan.

Ia menyebut tantangan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan kelembagaan akan sangat besar, apalagi jika melihat penurunan jumlah koperasi unit desa (KUD) sebelumnya.

“Sehingga perlu adanya eksperimentasi mungkin piloting project tanpa harus terburu-buru menghasilkan 80 ribu, tapi lebih ke eksperimentasi, artinya melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan,” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 80.500 Koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 77.000 di antaranya telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum.

Program 80 ribu Kopdes Merah Putih ini rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Dari puluhan ribu koperasi tersebut, ada 103 koperasi yang menjadi percontohan yang juga akan diluncurkan serentak oleh presiden pada tanggal yang sama.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa 80 ribu koperasi lebih itu ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2025, sesuai dengan keinginan presiden.

Ia membantah anggapan bahwa fokus operasional tahun ini hanya akan terbatas pada 103 kopdes percontohan.

“Enggak. Presiden sudah bilang targetnya akhir tahun ini, Desember 2025, 80 ribu itu semua sudah beroperasi,” kata Budi Arie di Jakarta, Kamis (10/7).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengapresiasi keberhasilan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-U Monusco Kongo 2024 selama menjalankan misi perdamaian di Afrika.

Apresiasi itu disampaikan Agus melalui Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam upacara penyambutan 173 pasukan Satgas Kontingen Garuda di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

“Terima kasih atas pelaksanaan tugas dan dedikasi, disiplin dan profesionalisme serta loyalitas sehingga membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian di wilayah operasi misi PBB,” kata Muhammad Saleh kala membacakan amanat Panglima saat upacara penyambutan.

Dalam amanatnya, Saleh menjelaskan bahwa Satgas Garuda telah banyak melakukan operasi misi perdamaian di Kongo. Mayoritas operasi yang dilakukan yakni di bidang pembangunan infrastruktur untuk masyarakat setempat.

Beberapa infrastruktur yang diperbaiki diantaranya fasilitas bandara, perbaikan jalur utama, pembangunan jembatan darurat, pembangunan pos jaga dan beberapa fasilitas publik lainnya.

Semua tugas itu, lanjut Saleh, diselesaikan berdasarkan perintah dari Force Headquarte (HQ) Monusco di PBB.

Tidak hanya membangun infrastruktur, para personel satgas juga melakukan pendekatan secara humanis ke masyarakat agar warga setempat merasa aman walau berada di wilayah konflik.

Masyarakat Afrika pun, lanjut Saleh, terbukti menerima dengan baik kedatangan para personel Satgas Garuda.

Saleh berharap kinerja bagus yang ditorehkan Satgas Garuda di Afrika dapat meningkatkan kredibilitas TNI di mata internasional.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima laporan pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dugaan korupsi pembangunan rumah susun pada tiga kabupaten di Sumut dengan potensi kerugian negara sementara Rp6,5 miliar.

Laporan temuan dugaan korupsi itu diserahkan langsung kepada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Muttaqin Harahap SH MH.

“Tadi kami sudah menandatangani surat penyerahan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dan kami berharap ditindaklanjuti tim Pidsus Kejati Sumut,” ucap Sekretaris Irjen Kementerian PKP Dian Fris Nalle di Medan, Rabu.

Pihaknya mengatakan, temuan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan rumah susun tersebar di tiga kabupaten, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang.

“Dari hasil audit internal, nilai kerugian negara sementara sekitar Rp6,5 miliar. Ada indikasi pemerasan, dan kami harap dapat dipertegas dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan,” ujarnya.

Dian menyebutkan, penyerahan laporan ini sejalan dengan komitmen Menteri PKP Maruarar Sirait mewujudkan kementerian yang bersih dan bebas korupsi.

“Sebagaimana visi pemerintah dalam agenda pembangunan nasional. Jadi kami berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti,” tegas Dian lagi.

“Sehingga apa yang menjadi program Presiden dalam Asta Cita poin ketujuh tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi konsen pemerintahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Dian.

Aspidsus Kejati Sumut Muttaqin Harahap SH MH mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima seluruh dokumen diserahkan olehbIrjen Kementerian PKP dan segera memprosesnya.

“Bahan laporan yang disampaikan telah kami terima, dan segera ditindaklanjuti oleh tim bidang Pidsus,” ujar Muttaqin didampingi Kasi Penkum Kejati Sumut Adre Wanda Ginting SH MH.

Pihaknya juga memastikan, bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ki”Kita akan mendalami dokumen, dan lakukan telah awal sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut,” tegas Muttaqin.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku siap mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

“Kami siap mendukung KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia,” ujar Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko di Jakarta, Selasa.

Pihaknya juga berharap Himbara untuk ikut mendukung penyaluran KUR Perumahan bagi masyarakat. Bank-bank Himbara sendiri memiliki pengalaman sebagai penyalur KUR dan juga penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Jadi kami menyumbangkan tadi pemikiran-pemikiran dari pengalaman sehari-hari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terkait bidang perumahan maupun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terkait KUR, sehingga KUR Perumahan Rakyat ini bener-bener tempat sasaran, dan nanti bisa dinikmati juga developer-developer kelas UMKM yang bisa berkembang menjadi developer besar,” kata Tiko.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

Pemerintah melalui Kementerian PKP langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menyusun draf rancangan Peraturan Menteri PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan di Indonesia.

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri PKP dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang membahas rencana penyaluran KUR Perumahan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin.

Ara menyatakan dirinya siap melaksanakan perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi rumah agar masyarakat bisa memiliki dan menghuni rumah layak huni untuk masyarakat.

Dengan dukungan dari Danantara yang akan mengalokasikan dana Rp130 triliun untuk KUR Perumahan, Kementerian PKP juga siap bekerja keras dan serius untuk berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/ Lembaga terkait dalam menyukseskan penyaluran KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menyeragamkan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) di seluruh Indonesia, melalui rencana kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga.

Pengamat Energi Reforminer Pri Agung mengungkapkan pemerintah harus merumuskan harga yang sudah diperhitungkan termasuk pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Terutama ongkos penyaluran LPG 3 kg.

“Untuk daerah 3T, kalau memang kebijakannya satu harga, ya mestinya sama. Jikapun ongkos untuk itu berbeda, itu menjadi hitungan pemerintah sendiri bagaimana mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran subsidi LPG 3 kg secara keseluruhan,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Senin (7/7/2025).

Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan tersebut bisa berlaku pada tahun 2026 mendatang. Pri menilai, kebijakan tersebut bisa memudahkan pemerintah untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di masyarakat agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh.

“Tidak hanya untuk lebih merata, tetapi dari sisi harga juga agar pemerintah lebih dapat mengendalikannya, karena kewenangan akan menjadi ada di pemerintah pusat secara langsung,” ujarnya.

Kendati demikian, jika itu berlaku, maka tidak serta merta harga LPG 3 kg di pasaran langsung seragam. Dia mengungkapkan masih ada perbedaan harga LPG 3 kg di level pengecer dibandingkan pangkalan.

Maka, hal itu menjadi tugas pemerintah. “Misal, kalau masyarakat ingin harga yang sesuai ketetapan pemerintah maka perlu dengan menggunakan ID atau aplikasi tertentu atau harus terdaftar, atau harus ke tempat tertentu yang masih dalam pengaturan dan kendali pemerintah. Kurang lebih sama dengan pengaturan Pertalite dan Solar (subsidi) itu,” tandasnya.

Menteri ESDM Bahlil menjelaskan bahwa regulasi yang tengah disusun adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Aturan ini, jelas Bahlil, diharapkan mampu menyederhanakan rantai pasok dan memastikan subsidi tepat sasaran ke pengguna yang berhak menerima LPG, sehingga harga di konsumen akhir tidak lagi bervariasi dan secara berlebihan antarwilayah serta sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu jumlah konsumsi per pengguna.

Hasil temuan di lapangan, harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000-Rp19.000 per tabung seringkali bisa mencapai Rp50.000. Hal ini memicu pemerintah mentransformasi tata kelola LPG 3 Kg.

Salah satu faktor utama adalah adanya ketidakseimbangan antara anggaran subsidi yang disediakan negara dengan realisasi di lapangan bahkan membuka celah kebocoran kuota dan rantai pasok yang panjang.

“Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” tegas Bahlil, dikutip Jumat (4/7/2025).

Selain itu, revisi beleid tersebut bertujuan untuk mewujudkan energi berkeadilan dan perbaikan tata kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Selain itu, regulasi tersebut akan mengatur secara komprehensif mekanisme penetapan satu harga berdasarkan biaya logistik.

“Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ungkap Bahlil.

Manajemen peritel fesyen Matahari Department Store buka suara soal tutupnya gerai Matahari di Plaza Kalibata, Jakarta Selatan per Selasa (1/7/2025) lalu. Manajemen Matahari mengatakan tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait penutupan gerai Matahari di Plaza Kalibata, karena hal tersebut merupakan hal yang lumrah di bisnis peritel.

“Penutupan gerai merupakan bagian dari kegiatan operasional bisnis yang normal,” kata Manajemen Matahari Department Store kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (6/7/2025).

Manajemen menambahkan saat ini perusahaan masih terus ekspansif atau membuka gerai-gerai baru di beberapa lokasi strategis di semester pertama 2025.

“Kami juga masih membuka gerai-gerai baru di Jakarta seperti SUKO Monostore di Millenium Mall, Plaza Blok M, dan Mall Ciputra pada semester I-2025 dan gerai Matahari di Indramayu Jawa Barat pada Maret 2025,” terang Manajemen Matahari.

Sebelumnya, gerai Matahari di Plaza Kalibata resmi tutup permanen pada Selasa (1/7/2025). Berdasarkan pantauan di lokasi, tertulis Matahari Plaza Kalibata sudah resmi tutup operasi pada 1 Juli 2025.

“Pelanggan setia mulai 1 Juli 2025 Matahari Kalibata sudah tidak beroperasional,” tulis pengumuman selembar kertas di beberapa sudut gerai Matahari Plaza Kalibata, Rabu (2/7/2025).

Sementara itu di akun media sosial Instagram, Matahari Plaza Kalibata juga sudah pamit. Mereka menyetop seluruh operasional perusahaan mulai dari offline dan online.

“Kami ucapkan Terima kasih untuk para pelanggan setia Matahari Plaza Kalibata Offline maupun Online. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan serta pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk para pelanggan setia di manapun berada,” tulis pengumuman Matahari Plaza Kalibata.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan mengejutkan terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dunia dalam genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Laporan berjudul “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” itu disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina, Francesca Albanese.

Laporan ini menyelidiki peran sektor korporasi yang dianggap menopang proyek kolonial Israel di wilayah pendudukan, dari aktivitas militer hingga ekonomi. Disebutkan, keterlibatan dunia usaha bukan hanya dalam bentuk dukungan teknologi atau logistik, tapi juga pendanaan dan investasi yang memperkuat sistem apartheid, penjajahan, hingga genosida.

“Hukum internasional mengakui berbagai tingkat tanggung jawab masing-masing memerlukan pengawasan dan akuntabilitas, khususnya dalam kasus ini, di mana penentuan nasib sendiri dan keberadaan suatu bangsa dipertaruhkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengakhiri genosida dan membongkar sistem global yang telah mengizinkannya,” tulis laporan tersebut.

Berikut daftar perusahaannya dirangkum dari website un.org:

Perusahaan Teknologi Terlibat Sistem Pengawasan dan Militer

Sejumlah raksasa teknologi asal Amerika Serikat masuk dalam laporan ini. IBM, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, hingga Palantir disebut memasok teknologi pengawasan, pengumpulan data, serta kecerdasan buatan yang digunakan oleh militer dan lembaga keamanan Israel.

IBM disebut mengelola basis data biometrik warga Palestina melalui kerja sama dengan otoritas imigrasi Israel.

Google dan Amazon menandatangani kontrak infrastruktur cloud senilai US$1,2 miliar untuk mendukung sistem militer dan pengawasan Israel.

Microsoft menyediakan sistem komputasi yang terintegrasi dengan militer dan kepolisian sejak awal 2000-an. Palantir menyediakan teknologi intelijen dan pemetaan target untuk operasi militer Israel.

Sektor Militer: Lockheed Martin hingga Caterpillar

Laporan juga menyebut perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A sebagai pemasok utama persenjataan, termasuk jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan untuk menyerang Gaza sejak Oktober 2023.

Tak kalah mencolok, Caterpillar Inc. dituduh menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran massal bangunan di Gaza, termasuk rumah, rumah sakit, dan tempat ibadah.

Energi, Infrastruktur, dan Pariwisata Tak Luput

Chevron, Glencore, dan Drummond Company hingga BP dituding terlibat dalam penyediaan energi yang mendukung operasi militer Israel, termasuk pasokan batu bara dan gas.

Perusahaan alat berat seperti HD Hyundai, Doosan, dan Volvo disebut memasok alat penghancur yang digunakan untuk meratakan permukiman Palestina. “Khusus sejak tahun 2000, mesin Volvo telah digunakan untuk menghancurkan wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem timur dan Masafer Yatta,” tulis laporan.

“Selama lebih dari satu dekade, mesin HD Hyundai telah digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina dan menghancurkan lahan pertanian, termasuk kebun zaitun,” tulis laporan itu.

Platform pariwisata Booking.com dan Airbnb dilaporkan mempromosikan properti di pemukiman ilegal Israel, dengan keuntungan signifikan selama periode konflik. Airbnb telah meningkatkan keuntungan di Israel, tumbuh dari 139 iklan pada tahun 2016 menjadi 350 pada tahun 2025. Perusahaan disebut mampu mengumpulkan komisi hingga 23%.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I 2025 kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (4/7/2025) ada beberapa pagu belanja yang berubah. Salah satunya anggaran pertahanan yang melonjak tajam.

Prognosis belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun mencapai Rp2.663,4 triliun, atau turun dibandingkan pagu awal yang sebesar Rp2.701,4 triliun.

Anggaran pertahanan yang tadinya sebesar Rp166,1 triliun berubah menjadi Rp245,2 triliun. Realisasi selama semester I-2025 mencapai Rp102,2 triliun (61,6%).

Besarnya kenaikan tersebut ditujukan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit dan pengadaan sarana dan prasarana pertahanan.

Kenaikan juga terjadi pada anggaran pendidikan dari sebelumnya Rp285,2 triliun menjadi Rp309,5 triliun.

Sementara itu anggaran pelayanan umum mengalami penurunan signifikan menjadi Rp730,3 triliun dari sebelumnya Rp850 triliun.

Berikut rinciannya:

Seorang jenderal Rusia berpangkat tinggi yang menjabat sebagai wakil komandan angkatan laut tewas selama operasi tempur di wilayah Kursk. Hal ini dilaporkan para pejabat Kamis (3/7/2025) di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di daerah itu.

Mengutip AFP, jenderal itu bernama Mikhail Gudkov, 42 tahun. Ia telah bertugas di militer sejak tahun 2000 dan diangkat sebagai “Pahlawan Federasi Rusia” oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2023, penghargaan tertinggi Kremlin.

Dia adalah salah satu perwira militer Rusia paling senior yang tewas sejak Moskow melancarkan serangannya ke Ukraina pada Februari 2022. “Selama operasi tempur di salah satu wilayah perbatasan wilayah Kursk pada 2 Juli 2025… Mayor Jenderal Mikhail Evgenievich Gudkov tewas,” kantor berita negara Rusia RIA mengutip pernyataan kementerian pertahanan.

Sementra itu, kepala wilayah Primorye di Timur Jauh Rusia, Oleg Kozhemyako, mengatakan Gudkov tewas saat menjalankan tugasnya sebagai perwira. Kozhemyako menyebut dia telah berbicara banyak dengan Gudkov selama bertahun-tahun, memujinya sebagai “pejuang yang bersemangat”.

Sebelumnya, pasukan Ukraina merebut sebagian besar Kursk dalam serangan mendadak tahun lalu. Sebagai respons terhadap kampanye skala penuh Rusia terhadap negara mereka yang dimulai pada tahun 2022.

Rusia pada bulan April mengatakan telah merebut kembali wilayah tersebut. Tetapi bentrokan di wilayah perbatasan terus berlanjut.

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam rapat yang digelar hari ini, Rabu (2/7/2024), terdapat beberapa poin yang disepakati oleh pihak Komisi XII DPR RI bersama dengan Bahlil.

Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

• ICP US$ 60-80 ribu per barel
• Lifting Migas 1.558-1.637 BOEPD

A. Lifting minyak 605-620 bph

B. Lifting gas bumi 953-1.017 MMSCFD

C. Cost recovery US$ 8,5-9,35 miliar)

• Volume BBM dan LPG bersubsidi

A. BBM bersubsidi 19,05-19,28 juta kilo liter/kl (minyak tanah 0,52-0,54 juta kl, minyak solar 18,53-18,74 kl)

B. Volume LPG 3 kg 8,31-8,76 juta kl

• Subsidi Tetap Minyak Solar Rp 1.000 per liter
• Subsidi listrik Rp 97,37-104,97 triliun

Komisi XII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk mengevaluasi persetujuan rencana kerja RKAB perusahaan pertambangan yang semula diberikan untuk jangka waktu 3 tahun menjadi 1 tahun dalam rangka menjaga kestabilan supply dan demand.

Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk membuat aturan sistem jual-beli darat mineral dan batu bara dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan penerimaan negara.

Kas138