Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (4/7/2025) ada beberapa pagu belanja yang berubah. Salah satunya anggaran pertahanan yang melonjak tajam.
Prognosis belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun mencapai Rp2.663,4 triliun, atau turun dibandingkan pagu awal yang sebesar Rp2.701,4 triliun.
Anggaran pertahanan yang tadinya sebesar Rp166,1 triliun berubah menjadi Rp245,2 triliun. Realisasi selama semester I-2025 mencapai Rp102,2 triliun (61,6%).
Besarnya kenaikan tersebut ditujukan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit dan pengadaan sarana dan prasarana pertahanan.
Kenaikan juga terjadi pada anggaran pendidikan dari sebelumnya Rp285,2 triliun menjadi Rp309,5 triliun.
Sementara itu anggaran pelayanan umum mengalami penurunan signifikan menjadi Rp730,3 triliun dari sebelumnya Rp850 triliun.
Mengutip AFP, jenderal itu bernama Mikhail Gudkov, 42 tahun. Ia telah bertugas di militer sejak tahun 2000 dan diangkat sebagai “Pahlawan Federasi Rusia” oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2023, penghargaan tertinggi Kremlin.
Dia adalah salah satu perwira militer Rusia paling senior yang tewas sejak Moskow melancarkan serangannya ke Ukraina pada Februari 2022. “Selama operasi tempur di salah satu wilayah perbatasan wilayah Kursk pada 2 Juli 2025… Mayor Jenderal Mikhail Evgenievich Gudkov tewas,” kantor berita negara Rusia RIA mengutip pernyataan kementerian pertahanan.
Sementra itu, kepala wilayah Primorye di Timur Jauh Rusia, Oleg Kozhemyako, mengatakan Gudkov tewas saat menjalankan tugasnya sebagai perwira. Kozhemyako menyebut dia telah berbicara banyak dengan Gudkov selama bertahun-tahun, memujinya sebagai “pejuang yang bersemangat”.
Sebelumnya, pasukan Ukraina merebut sebagian besar Kursk dalam serangan mendadak tahun lalu. Sebagai respons terhadap kampanye skala penuh Rusia terhadap negara mereka yang dimulai pada tahun 2022.
Rusia pada bulan April mengatakan telah merebut kembali wilayah tersebut. Tetapi bentrokan di wilayah perbatasan terus berlanjut.
Dalam rapat yang digelar hari ini, Rabu (2/7/2024), terdapat beberapa poin yang disepakati oleh pihak Komisi XII DPR RI bersama dengan Bahlil.
Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
ICP US$ 60-80 ribu per barel
Lifting Migas 1.558-1.637 BOEPD
A. Lifting minyak 605-620 bph
B. Lifting gas bumi 953-1.017 MMSCFD
C. Cost recovery US$ 8,5-9,35 miliar)
Volume BBM dan LPG bersubsidi
A. BBM bersubsidi 19,05-19,28 juta kilo liter/kl (minyak tanah 0,52-0,54 juta kl, minyak solar 18,53-18,74 kl)
B. Volume LPG 3 kg 8,31-8,76 juta kl
Subsidi Tetap Minyak Solar Rp 1.000 per liter
Subsidi listrik Rp 97,37-104,97 triliun
Komisi XII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk mengevaluasi persetujuan rencana kerja RKAB perusahaan pertambangan yang semula diberikan untuk jangka waktu 3 tahun menjadi 1 tahun dalam rangka menjaga kestabilan supply dan demand.
Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk membuat aturan sistem jual-beli darat mineral dan batu bara dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan penerimaan negara.
Burhanuddin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dan pematangan konsep dari Badan Penerimaan Negara Baru sejak masa kampanye tahun lalu.
“Oh itu dulu diskusi memang. Diskusinya sudah lengkap dari mulai struktur, undang-undang apa yang harus diubah, aturan apa yang harus dikeluarkan, itu sudah lengkap dulu,” ujar Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Kendati demikian, Burhanuddin menegaskan keputusan pembentukan Badan Penerimaan Negara ada di pemerintah.
“Itu pemerintah yang ngutusin. Kita kan tim pakar hanya berpikir bagaimana yang seharusnya. Buktinya seperti apa ya pemerintah nanti yang melaksanakan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mencantumkan rancangan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
RPJMN 2025-2029 itu sendiri telah Prabowo tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Perpres 12/2025 ia tetapkan dan berlakukan pada 10 Februari 2025.
“Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%,” dikutip dari Perpres 12/2025, Kamis (27/2/2025).
Pendiri BPN itu, dikategorikan sebagai bagian dari upaya mencapai Prioritas Nasional 7 yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi.
Direktur Pelaksana dan Kepala Ekonom Kasikorn Research Center Burin Adulwattana, mengatakan bahwa ekonomi Thailand dapat memasuki resesi teknikal di semester kedua 2025.
Sebagai informasi, resesi teknikal adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi yang menghitung produk domestik bruto mengalami penurunan selama dua kuartal beruntun.
“Faktor utama yang akan menyeret ekonomi ke bawah pada semester kedua meliputi penurunan ekspor yang signifikan, pariwisata yang gagal memberikan dukungan yang memadai, dan pengurangan substansial dalam anggaran stimulus ekonomi, dengan hanya 25 miliar baht yang dialokasikan tahun ini dibandingkan dengan 140 miliar baht tahun lalu, terutama karena fase pertama program Dompet Digital,” ucapnya.
Burin mengatakan potensi resesi juga datang dari tekanan dari tarif Trump yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi Thailand hanya tumbuh 1,4%.
“Mengenai dampak terhadap ekonomi Thailand setelah 9 Juli, atau 90 hari setelah penerapan kenaikan tarif Trump, muncul dua kemungkinan skenario: Tarif resiprokal kembali ke 36%, atau tarif tetap pada 10%,” katanya dikutip pada Minggu (29/6/2025).
Skenario pertama menurutnya adalah jika tarif berlaku 36% maka nilai ekspor akan turun 0,5% pada 2025, “Hal ini dapat menyebabkan penurunan perkiraan pertumbuhan PDB Thailand, sehingga turun menjadi 1,4%.”
Sementara jika tarif hanya 10%, ekonomi Thailand dapat lebih terjaga dengan pertumbuhan PDB sebesar 1,8% pada 2025 atau sesuai perkiraan Bank Dunia. Namun lebih kecil dari pertumbuhan kuartal pertama 3,1% yoy.
“Dalam kasus dasar, dengan proyeksi pertumbuhan PDB hanya 1,4%, ada risiko tinggi bahwa perekonomian dapat memasuki resesi teknis pada paruh kedua tahun ini, yang didefinisikan sebagai dua kuartal berturut-turut pertumbuhan negatif.”
Sementara itu, Pusat Intelijen Ekonomi Siam Commercial Bank (SCB EIC) telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand untuk tahun 2025 menjadi hanya 1,5%, dengan alasan tantangan global dan struktural.
Dalam prospek kuartal dua 2025 juga terdapat risiko penurunan pertumbuhan ekonomi karena ketegangan perdagangan, pergeseran kebijakan AS, kerapuhan ekonomi domestik, dan terbatasnya ruang fiskal.
SCB EIC memperingatkan, “Adanya risiko yang dapat menyeret ekonomi Thailand ke dalam resesi teknis pada paruh kedua tahun ini.”
“Sektor pariwisata, yang dulunya merupakan pendorong utama pertumbuhan, mulai kehilangan momentum, sementara ekspor dan investasi swasta tetap lesu karena ketidakpastian yang terus berlanjut dalam kebijakan perdagangan global,” menurut SCB EIC yang dikutip pada Minggu (29/6/2025).
Selain itu, SCB EIC menilai konsumsi swasta juga melambat tajam, yang mencerminkan kerapuhan dalam lapangan kerja dan pendapatan di bawah kondisi keuangan yang ketat. Pertumbuhan kredit rumah tangga tetap lemah, dan kualitas utang tetap menjadi perhatian, yang melemahkan kepercayaan konsumen dan bisnis.
Resesi Kedua Thailand dalam Lima Tahun Terakhir
Jika benar terjadi resesi teknikal, ini merupakan pertama kali sejak lima tahun silam. Tepatnya pada saat pandemi Covid 2020. Saat itu Thailand tidak hanya dihantam resesi teknikal, tapi resesi ekonomi.
Resesi teknikal Thailand terjadi pada kuartal pertama 2020. Saat itu ekonomi Thailand tumbuh negatif 2,1% yoy. Ini merupakan perlambatan pertumbuhan ekonomi untuk kedua kali dalam dua kuartal beruntun. Pada kuartal sebelumnya ekonomi Thailand melambat menjadi 1,2% pada kuartal 4 2025 dari sebelumnya 2,5% yoy.
Sebelumnya, ekonomi Thailand mengalami resesi teknikal pada kuartal pertama 2009 atau saat terjadi krisis moneter dunia. Sama seperti Covid, resesi teknikal kemudian diikuti dengan resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi negatif selama empat kuartal beruntun.
Saat itu, ekonomi Thailand negatif 2% yoy, melambat dibandingkan kuartal empat 2008 yakni tumbuh 2,2% yoy yang lebih lambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,5% yoy.
Sepuluh tahun sebelumnya, ekonomi Thailand juga dihantam resesi hebat. Pada saat itu ekonomi Thailand negatif selama tujuh kuartal beruntun sejak kuartal dua 1997 hingga kuartal empat 1998. Paling parah ekonomi Thailand terjun negatif 12,5% yoy.
Saat itu terjadi krisis keuangan Asia yang membuat nilai tukar baht anjlok tajam terhadap dolar, yang menyebabkan kebangkrutan dan pengangguran. IMF pun harus turun tangan untuk mengatasi kekacauan ekonomi Thailand.
Bgi Anda yang berminat untuk membeli alat-alat elektronik terbaik dengan harga terjangkau bisa langsung mengunjungi Transmart. Bukan hanya di Jakarta, Transmart Full Day Sale juga bakal digelar di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Promo ini bisa dinikmati bagi pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.
Tak ketinggalan, Transmart juga memberikan diskon untuk produk Samsung LED TV50″ UHD Smart dengan harga sale Rp 3.999.200 dari harga awal Rp 6.949.000.Selain itu, bagi yang ingin mengganti produk AC yang lama dengan yang baru, ini menjadi waktu yang tepat.
Pasalnya Transmart memberikan diskon untuk AC Split 1 PK berbagai merek seperti Samsung, Polytron, LG, Panasonic, dan Sharp dalam Program Transmart Full Day Sale yang kembali digelar Transmart pada Minggu, 29 Juni 2025.
Produk Polytron AC Split 1PK dibanderol seharga Rp 3.299.200 dari harga normal semula Rp 4.549.000. Kemudian, Anda bisa mendapatkan Polytron Kulkas Side By Side 436L dengan harga sale Rp 6.599.200 dari harga normal Rp 9.299.000.
Selanjutnya, ada Sharp Mesin Cuci Front Load 7KG dengan harga diskon Rp 3.879.200 dari harga awal Rp 5.689.000.
Persiapannya meliputi banyak hal, baik itu kesehatan fisik, mental, juga finansial. Tantangan fisik bukan satu-satu halangan seseorang tidak jadi menggapai mimpinya untuk sampai di puncak gunung-gunung raksasa.
Mendaki beberapa puncak paling aspiratif di dunia memerlukan biaya hingga ribuan euro bahkan dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp1,2 miliar untuk satu perjalanan.
Biaya itu termasuk untuk keperluan bergabung dengan grup pendakian berpemandu, serta berapa banyak peralatan yang diperlukan untuk dibeli atau disewa.
Tak hanya biaya pendukung untuk mendaki, beberapa gunung di berbagai belahan dunia harus menerapkan tarif tinggi untuk para pendaki yang akan mendaki gunung tersebut.
Biaya untuk menaklukkan beberapa gunung tertinggi dan paling ikonik di dunia bisa sangat tinggi, terutama karena faktor akses, logistik, izin, dan pemandu lokal.
Lalu, gunung mana saja yang menerapkan biaya pendakian paling mahal di dunia? Berikut ini data yang dikumpulkan CNBC Indonesia Research:
1. Gunung Everest (Nepal)
Gunung Everest yang merupakan tertinggi di dunia ini terkenal dengan biaya pendakiannya yang bisa mencapai US$ 40.000 hingga US$ 100.000 per orang.
Faktor yang membuat mahal adalah izin pendakian dari pemerintah Nepal yang kini mencapai US$ 15.000 atau sekitar Rp 243,75 juta, biaya logistik, pemandu Sherpa, peralatan khusus, serta asuransi.
2. Gunung Vinson, Antartika
Terletak di benua Antartika, Gunung Vinson memiliki biaya pendakian sekitar US$ 30.000 hingga US$ 45.000. Biaya tinggi ini disebabkan oleh lokasi yang ekstrem dan terpencil, logistik penerbangan, serta kebutuhan untuk peralatan khusus untuk bertahan hidup di cuaca ekstrem.
3. Gunung Denali, Alaska, Amerika Serikat
Dengan biaya sekitar US$ 8.000 hingga US$ 12.000, Denali di Alaska merupakan salah satu gunung termahal untuk didaki. Biaya pendakian ini meliputi izin pendakian, transportasi ke lokasi terpencil, serta logistik yang diperlukan untuk mendaki gunung tertinggi di Amerika Utara ini.
4. Gunung Aconcagua, Argentina
Biaya pendakian Aconcagua berkisar antara US$ 4.000 hingga US$ 7.000. Sebagai gunung tertinggi di Amerika Selatan, biaya yang besar ini mencakup izin pendakian, transportasi, serta akomodasi di base camp.
5. Gunung Kilimanjaro, Tanzania
Kilimanjaro, sebagai gunung tertinggi di Afrika, memiliki biaya pendakian antara US$ 2.000 hingga US$ 6.000. Harga ini mencakup izin masuk taman nasional, pemandu lokal, dan logistik untuk mendaki gunung ini.
6. Gunung Elbrus, Rusia
Gunung tertinggi di Eropa ini memerlukan biaya sekitar US$ 2.000 hingga US$ 5.000. Biaya tersebut termasuk izin pendakian, pemandu, serta transportasi dan akomodasi di wilayah pegunungan Kaukasus.
Hal ini terungkap saat Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
“Jadi KUR ini nanti akan diberikan bukan hanya dengan orang per orang, tetapi juga untuk UMKM yang akan membangun perumahan untuk masyarakat,” kata Airlangga seusai pertemuan.
Airlangga mengaku belum bisa mendetailkan lebih jauh skema pemberian KUR perumahan itu. “Nanti kita akan rapatkan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena tentunya perlu ada perubahan waktu daripada untuk kredit dan kemudian jumlahnya,” tegasnya.
Apalagi, ia melanjutkan, regulasi ini harus dibicarakan lintas kementerian atau lembaga (K/L), termasuk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan besaran subsidi KUR-nya.
“Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan platform subsidi bunga,” paparnya.
Yang jelas, pemberian KUR perumahan ini juga akan melibatkan dana dari Danantara sebagai penyedia likuiditas melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dibawahinya. Besaran dananya mencapai Rp 130 triliun ditambah alokasi dari subsidi selisih bunga yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 sekitar Rp 38 triliun.
Rencananya, plafon KUR yang diberikan kepada pengembang perumahan level mikro itu maksimum Rp 2 miliar dalam bentuk kredit konstruksi dengan subsidi bunga 6%.
Selain itu, juga bisa diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan rumahnya sebagai lokasi usaha. Plafon yang diberikan untuk segmen ini sebesar Rp 100 juta per unit dengan subsidi bunga sebesar 6%.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengatakan, dengan skema ini maka pemerintah tak lagi perlu mencari pendanaan untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dari luar negeri, termasuk dalam bentuk utang atau pinjaman.
“Tapi bukan berarti kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, negara, arahan Presiden Prabowo, tahun ini di bidang perumahan kita berdiri di kaki kita sendiri, dengan bantuan Pak Menko di sektor perumahan,” ungkap Ara.
Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono berjanji pemerintah akan segera membuka akses bagi warga di pulau terpencil tersebut.
“Tentu kita akan bantu akses. Artinya kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu,” ujar Trenggono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Pulau Enggano terletak di barat daya Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu pulau terluar di Barat Indonesia dengan penduduk sekitar 4 ribu jiwa. Untuk menjangkau Pulau Enggano harus melalui perjalanan laut selama sedikitnya 12 jam menggunakan kapal penyeberangan. Namun, pendangkalan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah menghambat pelayaran dan membuat jalur logistik terganggu.
Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Salah satu solusi yang akan segera diwujudkan adalah pembangunan kampung nelayan yang terintegrasi.
“Kemarin kita sudah bicara dengan Pak Gubernur juga di sana, untuk kemudian kita akan bangun kampung nelayan. Jadi dengan kampung nelayan itu nanti kita bangun dermaga di situ,” jelasnya.
Dengan adanya dermaga, lanjut Trenggono, kapal-kapal bisa bersandar dan aktivitas logistik pun kembali normal. Tak hanya dermaga, ia menyebut akan ada fasilitas pendukung lain yang dibangun untuk menjamin aktivitas ekonomi warga bisa berjalan berkelanjutan.
“Kemudian kalau ada dermaga tentu kan kapalnya bisa menyandar juga ya. Lalu kemudian kita akan bangun cold storage, dan kemudian kita akan bangun pabrik es,” tambahnya.
Saat ditanya apakah bantuan dan pembangunan ini hanya bersifat sementara atau akan berlangsung terus, Trenggono menegaskan solusi itu akan bersifat permanen.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke kota Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa hari lalu.
Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terhadap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) untuk kilang tersebut.
“Kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Rosneft. Itu Tuban itu kan Rosneft. Rosneft sama Pertamina. Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya,” ucap Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).
Ia lantas membeberkan bahwa nilai investasi untuk kilang ini cukup besar, yakni sekitar US$ 24 miliar, dengan luasan lahan lebih dari 800 hektare. Namun, hingga kini belum ada kemajuan yang berarti untuk pengerjaan proyek tersebut lantaran masih dilakukan perhitungan mengenai keekonomian proyek.
“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembalilah. Belum pas. Bahasa ekonominya itu tidak boleh saya sebutkan, tapi belum pas aja. Belum cocok,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan bahwa keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft, pada proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban ditargetkan terealisasi pada kuartal 4 2025.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman. Dia menyebut, proyek tersebut diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.430 per US$).
“FID Rosneft itu kalau gak salah di kuartal 4 ini,” kata Taufik saat ditemui di sela acara the 49th IPA Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025).
Dirinya juga menegaskan bahwa PT KPI masih tetap bersama dengan Rosneft, meski di tengah adanya sanksi Uni Eropa terhadap perusahaan asal Rusia.
“(GRR) Tuban kan masih sama Rosneft,” tegasnya.
“Kan sebagai ini tugas kita partnership-nya JV kan? Kita kan harus melaksanakan tugas JV kita,” ujarnya.
Akibat adanya keterlambatan dari pembangunan GRR Tuban ini, Taufik menyebut biaya investasi akan mengalami peningkatan dari perkiraan awal US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun.
“Proyeksinya (biaya) akan lebih (dari perkiraan awal). Pastikan dampak,” katanya saat ditanya perkiraan biaya investasi.
Seperti diketahui, proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).
Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.
Mengutip situs PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia (PRPP), pada tanggal 7 September 2015, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) memulai inisiasi rencana pembangunan kilang baru di Tuban, Jawa Timur melalui surat kepada Kementerian BUMN.
Tuban dipilih dengan mempertimbangkan pelbagai faktor, baik aspek geografi maupun potensi di bidang ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2016 dibentuklah kemitraan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas internasional asal Rusia, Rosneft melalui skema Joint Venture.
Pada 28 November 2017, bertempat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft diwujudkan melalui pembentukan perusahaan Joint Venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional menguasai 55% saham PRPP sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura yaitu Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).
Setelah melalui serangkaian kajian dan dinamika akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tmur No. 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2019 dimana telah dikukuhkan lahan seluas kurang lebih 840 hektar di 4 desa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai lokasi pembangunan kilang GRR Tuban.
Kilang GRR Tuban pun telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
