“Kami siap mendukung KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia,” ujar Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko di Jakarta, Selasa.
Pihaknya juga berharap Himbara untuk ikut mendukung penyaluran KUR Perumahan bagi masyarakat. Bank-bank Himbara sendiri memiliki pengalaman sebagai penyalur KUR dan juga penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Jadi kami menyumbangkan tadi pemikiran-pemikiran dari pengalaman sehari-hari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terkait bidang perumahan maupun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terkait KUR, sehingga KUR Perumahan Rakyat ini bener-bener tempat sasaran, dan nanti bisa dinikmati juga developer-developer kelas UMKM yang bisa berkembang menjadi developer besar,” kata Tiko.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.
Pemerintah melalui Kementerian PKP langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menyusun draf rancangan Peraturan Menteri PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan di Indonesia.
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri PKP dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang membahas rencana penyaluran KUR Perumahan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin.
Ara menyatakan dirinya siap melaksanakan perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi rumah agar masyarakat bisa memiliki dan menghuni rumah layak huni untuk masyarakat.
Dengan dukungan dari Danantara yang akan mengalokasikan dana Rp130 triliun untuk KUR Perumahan, Kementerian PKP juga siap bekerja keras dan serius untuk berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/ Lembaga terkait dalam menyukseskan penyaluran KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia.
Pengamat Energi Reforminer Pri Agung mengungkapkan pemerintah harus merumuskan harga yang sudah diperhitungkan termasuk pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Terutama ongkos penyaluran LPG 3 kg.
“Untuk daerah 3T, kalau memang kebijakannya satu harga, ya mestinya sama. Jikapun ongkos untuk itu berbeda, itu menjadi hitungan pemerintah sendiri bagaimana mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran subsidi LPG 3 kg secara keseluruhan,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Senin (7/7/2025).
Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan tersebut bisa berlaku pada tahun 2026 mendatang. Pri menilai, kebijakan tersebut bisa memudahkan pemerintah untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di masyarakat agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh.
“Tidak hanya untuk lebih merata, tetapi dari sisi harga juga agar pemerintah lebih dapat mengendalikannya, karena kewenangan akan menjadi ada di pemerintah pusat secara langsung,” ujarnya.
Kendati demikian, jika itu berlaku, maka tidak serta merta harga LPG 3 kg di pasaran langsung seragam. Dia mengungkapkan masih ada perbedaan harga LPG 3 kg di level pengecer dibandingkan pangkalan.
Maka, hal itu menjadi tugas pemerintah. “Misal, kalau masyarakat ingin harga yang sesuai ketetapan pemerintah maka perlu dengan menggunakan ID atau aplikasi tertentu atau harus terdaftar, atau harus ke tempat tertentu yang masih dalam pengaturan dan kendali pemerintah. Kurang lebih sama dengan pengaturan Pertalite dan Solar (subsidi) itu,” tandasnya.
Menteri ESDM Bahlil menjelaskan bahwa regulasi yang tengah disusun adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).
Aturan ini, jelas Bahlil, diharapkan mampu menyederhanakan rantai pasok dan memastikan subsidi tepat sasaran ke pengguna yang berhak menerima LPG, sehingga harga di konsumen akhir tidak lagi bervariasi dan secara berlebihan antarwilayah serta sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu jumlah konsumsi per pengguna.
Hasil temuan di lapangan, harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000-Rp19.000 per tabung seringkali bisa mencapai Rp50.000. Hal ini memicu pemerintah mentransformasi tata kelola LPG 3 Kg.
Salah satu faktor utama adalah adanya ketidakseimbangan antara anggaran subsidi yang disediakan negara dengan realisasi di lapangan bahkan membuka celah kebocoran kuota dan rantai pasok yang panjang.
“Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” tegas Bahlil, dikutip Jumat (4/7/2025).
Selain itu, revisi beleid tersebut bertujuan untuk mewujudkan energi berkeadilan dan perbaikan tata kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Selain itu, regulasi tersebut akan mengatur secara komprehensif mekanisme penetapan satu harga berdasarkan biaya logistik.
“Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ungkap Bahlil.
Manajemen peritel fesyen Matahari Department Store buka suara soal tutupnya gerai Matahari di Plaza Kalibata, Jakarta Selatan per Selasa (1/7/2025) lalu. Manajemen Matahari mengatakan tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait penutupan gerai Matahari di Plaza Kalibata, karena hal tersebut merupakan hal yang lumrah di bisnis peritel.
“Penutupan gerai merupakan bagian dari kegiatan operasional bisnis yang normal,” kata Manajemen Matahari Department Store kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (6/7/2025).
Manajemen menambahkan saat ini perusahaan masih terus ekspansif atau membuka gerai-gerai baru di beberapa lokasi strategis di semester pertama 2025.
“Kami juga masih membuka gerai-gerai baru di Jakarta seperti SUKO Monostore di Millenium Mall, Plaza Blok M, dan Mall Ciputra pada semester I-2025 dan gerai Matahari di Indramayu Jawa Barat pada Maret 2025,” terang Manajemen Matahari.
Sebelumnya, gerai Matahari di Plaza Kalibata resmi tutup permanen pada Selasa (1/7/2025). Berdasarkan pantauan di lokasi, tertulis Matahari Plaza Kalibata sudah resmi tutup operasi pada 1 Juli 2025.
“Pelanggan setia mulai 1 Juli 2025 Matahari Kalibata sudah tidak beroperasional,” tulis pengumuman selembar kertas di beberapa sudut gerai Matahari Plaza Kalibata, Rabu (2/7/2025).
Sementara itu di akun media sosial Instagram, Matahari Plaza Kalibata juga sudah pamit. Mereka menyetop seluruh operasional perusahaan mulai dari offline dan online.
“Kami ucapkan Terima kasih untuk para pelanggan setia Matahari Plaza Kalibata Offline maupun Online. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan serta pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk para pelanggan setia di manapun berada,” tulis pengumuman Matahari Plaza Kalibata.
Laporan ini menyelidiki peran sektor korporasi yang dianggap menopang proyek kolonial Israel di wilayah pendudukan, dari aktivitas militer hingga ekonomi. Disebutkan, keterlibatan dunia usaha bukan hanya dalam bentuk dukungan teknologi atau logistik, tapi juga pendanaan dan investasi yang memperkuat sistem apartheid, penjajahan, hingga genosida.
“Hukum internasional mengakui berbagai tingkat tanggung jawab masing-masing memerlukan pengawasan dan akuntabilitas, khususnya dalam kasus ini, di mana penentuan nasib sendiri dan keberadaan suatu bangsa dipertaruhkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengakhiri genosida dan membongkar sistem global yang telah mengizinkannya,” tulis laporan tersebut.
Berikut daftar perusahaannya dirangkum dari website un.org:
Perusahaan Teknologi Terlibat Sistem Pengawasan dan Militer
Sejumlah raksasa teknologi asal Amerika Serikat masuk dalam laporan ini. IBM, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, hingga Palantir disebut memasok teknologi pengawasan, pengumpulan data, serta kecerdasan buatan yang digunakan oleh militer dan lembaga keamanan Israel.
IBM disebut mengelola basis data biometrik warga Palestina melalui kerja sama dengan otoritas imigrasi Israel.
Google dan Amazon menandatangani kontrak infrastruktur cloud senilai US$1,2 miliar untuk mendukung sistem militer dan pengawasan Israel.
Microsoft menyediakan sistem komputasi yang terintegrasi dengan militer dan kepolisian sejak awal 2000-an. Palantir menyediakan teknologi intelijen dan pemetaan target untuk operasi militer Israel.
Sektor Militer: Lockheed Martin hingga Caterpillar
Laporan juga menyebut perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A sebagai pemasok utama persenjataan, termasuk jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan untuk menyerang Gaza sejak Oktober 2023.
Tak kalah mencolok, Caterpillar Inc. dituduh menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran massal bangunan di Gaza, termasuk rumah, rumah sakit, dan tempat ibadah.
Energi, Infrastruktur, dan Pariwisata Tak Luput
Chevron, Glencore, dan Drummond Company hingga BP dituding terlibat dalam penyediaan energi yang mendukung operasi militer Israel, termasuk pasokan batu bara dan gas.
Perusahaan alat berat seperti HD Hyundai, Doosan, dan Volvo disebut memasok alat penghancur yang digunakan untuk meratakan permukiman Palestina. “Khusus sejak tahun 2000, mesin Volvo telah digunakan untuk menghancurkan wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem timur dan Masafer Yatta,” tulis laporan.
“Selama lebih dari satu dekade, mesin HD Hyundai telah digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina dan menghancurkan lahan pertanian, termasuk kebun zaitun,” tulis laporan itu.
Platform pariwisata Booking.com dan Airbnb dilaporkan mempromosikan properti di pemukiman ilegal Israel, dengan keuntungan signifikan selama periode konflik. Airbnb telah meningkatkan keuntungan di Israel, tumbuh dari 139 iklan pada tahun 2016 menjadi 350 pada tahun 2025. Perusahaan disebut mampu mengumpulkan komisi hingga 23%.
Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (4/7/2025) ada beberapa pagu belanja yang berubah. Salah satunya anggaran pertahanan yang melonjak tajam.
Prognosis belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun mencapai Rp2.663,4 triliun, atau turun dibandingkan pagu awal yang sebesar Rp2.701,4 triliun.
Anggaran pertahanan yang tadinya sebesar Rp166,1 triliun berubah menjadi Rp245,2 triliun. Realisasi selama semester I-2025 mencapai Rp102,2 triliun (61,6%).
Besarnya kenaikan tersebut ditujukan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit dan pengadaan sarana dan prasarana pertahanan.
Kenaikan juga terjadi pada anggaran pendidikan dari sebelumnya Rp285,2 triliun menjadi Rp309,5 triliun.
Sementara itu anggaran pelayanan umum mengalami penurunan signifikan menjadi Rp730,3 triliun dari sebelumnya Rp850 triliun.
Mengutip AFP, jenderal itu bernama Mikhail Gudkov, 42 tahun. Ia telah bertugas di militer sejak tahun 2000 dan diangkat sebagai “Pahlawan Federasi Rusia” oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2023, penghargaan tertinggi Kremlin.
Dia adalah salah satu perwira militer Rusia paling senior yang tewas sejak Moskow melancarkan serangannya ke Ukraina pada Februari 2022. “Selama operasi tempur di salah satu wilayah perbatasan wilayah Kursk pada 2 Juli 2025… Mayor Jenderal Mikhail Evgenievich Gudkov tewas,” kantor berita negara Rusia RIA mengutip pernyataan kementerian pertahanan.
Sementra itu, kepala wilayah Primorye di Timur Jauh Rusia, Oleg Kozhemyako, mengatakan Gudkov tewas saat menjalankan tugasnya sebagai perwira. Kozhemyako menyebut dia telah berbicara banyak dengan Gudkov selama bertahun-tahun, memujinya sebagai “pejuang yang bersemangat”.
Sebelumnya, pasukan Ukraina merebut sebagian besar Kursk dalam serangan mendadak tahun lalu. Sebagai respons terhadap kampanye skala penuh Rusia terhadap negara mereka yang dimulai pada tahun 2022.
Rusia pada bulan April mengatakan telah merebut kembali wilayah tersebut. Tetapi bentrokan di wilayah perbatasan terus berlanjut.
Dalam rapat yang digelar hari ini, Rabu (2/7/2024), terdapat beberapa poin yang disepakati oleh pihak Komisi XII DPR RI bersama dengan Bahlil.
Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
ICP US$ 60-80 ribu per barel
Lifting Migas 1.558-1.637 BOEPD
A. Lifting minyak 605-620 bph
B. Lifting gas bumi 953-1.017 MMSCFD
C. Cost recovery US$ 8,5-9,35 miliar)
Volume BBM dan LPG bersubsidi
A. BBM bersubsidi 19,05-19,28 juta kilo liter/kl (minyak tanah 0,52-0,54 juta kl, minyak solar 18,53-18,74 kl)
B. Volume LPG 3 kg 8,31-8,76 juta kl
Subsidi Tetap Minyak Solar Rp 1.000 per liter
Subsidi listrik Rp 97,37-104,97 triliun
Komisi XII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk mengevaluasi persetujuan rencana kerja RKAB perusahaan pertambangan yang semula diberikan untuk jangka waktu 3 tahun menjadi 1 tahun dalam rangka menjaga kestabilan supply dan demand.
Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk membuat aturan sistem jual-beli darat mineral dan batu bara dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan penerimaan negara.
Burhanuddin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dan pematangan konsep dari Badan Penerimaan Negara Baru sejak masa kampanye tahun lalu.
“Oh itu dulu diskusi memang. Diskusinya sudah lengkap dari mulai struktur, undang-undang apa yang harus diubah, aturan apa yang harus dikeluarkan, itu sudah lengkap dulu,” ujar Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Kendati demikian, Burhanuddin menegaskan keputusan pembentukan Badan Penerimaan Negara ada di pemerintah.
“Itu pemerintah yang ngutusin. Kita kan tim pakar hanya berpikir bagaimana yang seharusnya. Buktinya seperti apa ya pemerintah nanti yang melaksanakan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mencantumkan rancangan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
RPJMN 2025-2029 itu sendiri telah Prabowo tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Perpres 12/2025 ia tetapkan dan berlakukan pada 10 Februari 2025.
“Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%,” dikutip dari Perpres 12/2025, Kamis (27/2/2025).
Pendiri BPN itu, dikategorikan sebagai bagian dari upaya mencapai Prioritas Nasional 7 yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi.
Direktur Pelaksana dan Kepala Ekonom Kasikorn Research Center Burin Adulwattana, mengatakan bahwa ekonomi Thailand dapat memasuki resesi teknikal di semester kedua 2025.
Sebagai informasi, resesi teknikal adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi yang menghitung produk domestik bruto mengalami penurunan selama dua kuartal beruntun.
“Faktor utama yang akan menyeret ekonomi ke bawah pada semester kedua meliputi penurunan ekspor yang signifikan, pariwisata yang gagal memberikan dukungan yang memadai, dan pengurangan substansial dalam anggaran stimulus ekonomi, dengan hanya 25 miliar baht yang dialokasikan tahun ini dibandingkan dengan 140 miliar baht tahun lalu, terutama karena fase pertama program Dompet Digital,” ucapnya.
Burin mengatakan potensi resesi juga datang dari tekanan dari tarif Trump yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi Thailand hanya tumbuh 1,4%.
“Mengenai dampak terhadap ekonomi Thailand setelah 9 Juli, atau 90 hari setelah penerapan kenaikan tarif Trump, muncul dua kemungkinan skenario: Tarif resiprokal kembali ke 36%, atau tarif tetap pada 10%,” katanya dikutip pada Minggu (29/6/2025).
Skenario pertama menurutnya adalah jika tarif berlaku 36% maka nilai ekspor akan turun 0,5% pada 2025, “Hal ini dapat menyebabkan penurunan perkiraan pertumbuhan PDB Thailand, sehingga turun menjadi 1,4%.”
Sementara jika tarif hanya 10%, ekonomi Thailand dapat lebih terjaga dengan pertumbuhan PDB sebesar 1,8% pada 2025 atau sesuai perkiraan Bank Dunia. Namun lebih kecil dari pertumbuhan kuartal pertama 3,1% yoy.
“Dalam kasus dasar, dengan proyeksi pertumbuhan PDB hanya 1,4%, ada risiko tinggi bahwa perekonomian dapat memasuki resesi teknis pada paruh kedua tahun ini, yang didefinisikan sebagai dua kuartal berturut-turut pertumbuhan negatif.”
Sementara itu, Pusat Intelijen Ekonomi Siam Commercial Bank (SCB EIC) telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand untuk tahun 2025 menjadi hanya 1,5%, dengan alasan tantangan global dan struktural.
Dalam prospek kuartal dua 2025 juga terdapat risiko penurunan pertumbuhan ekonomi karena ketegangan perdagangan, pergeseran kebijakan AS, kerapuhan ekonomi domestik, dan terbatasnya ruang fiskal.
SCB EIC memperingatkan, “Adanya risiko yang dapat menyeret ekonomi Thailand ke dalam resesi teknis pada paruh kedua tahun ini.”
“Sektor pariwisata, yang dulunya merupakan pendorong utama pertumbuhan, mulai kehilangan momentum, sementara ekspor dan investasi swasta tetap lesu karena ketidakpastian yang terus berlanjut dalam kebijakan perdagangan global,” menurut SCB EIC yang dikutip pada Minggu (29/6/2025).
Selain itu, SCB EIC menilai konsumsi swasta juga melambat tajam, yang mencerminkan kerapuhan dalam lapangan kerja dan pendapatan di bawah kondisi keuangan yang ketat. Pertumbuhan kredit rumah tangga tetap lemah, dan kualitas utang tetap menjadi perhatian, yang melemahkan kepercayaan konsumen dan bisnis.
Resesi Kedua Thailand dalam Lima Tahun Terakhir
Jika benar terjadi resesi teknikal, ini merupakan pertama kali sejak lima tahun silam. Tepatnya pada saat pandemi Covid 2020. Saat itu Thailand tidak hanya dihantam resesi teknikal, tapi resesi ekonomi.
Resesi teknikal Thailand terjadi pada kuartal pertama 2020. Saat itu ekonomi Thailand tumbuh negatif 2,1% yoy. Ini merupakan perlambatan pertumbuhan ekonomi untuk kedua kali dalam dua kuartal beruntun. Pada kuartal sebelumnya ekonomi Thailand melambat menjadi 1,2% pada kuartal 4 2025 dari sebelumnya 2,5% yoy.
Sebelumnya, ekonomi Thailand mengalami resesi teknikal pada kuartal pertama 2009 atau saat terjadi krisis moneter dunia. Sama seperti Covid, resesi teknikal kemudian diikuti dengan resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi negatif selama empat kuartal beruntun.
Saat itu, ekonomi Thailand negatif 2% yoy, melambat dibandingkan kuartal empat 2008 yakni tumbuh 2,2% yoy yang lebih lambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,5% yoy.
Sepuluh tahun sebelumnya, ekonomi Thailand juga dihantam resesi hebat. Pada saat itu ekonomi Thailand negatif selama tujuh kuartal beruntun sejak kuartal dua 1997 hingga kuartal empat 1998. Paling parah ekonomi Thailand terjun negatif 12,5% yoy.
Saat itu terjadi krisis keuangan Asia yang membuat nilai tukar baht anjlok tajam terhadap dolar, yang menyebabkan kebangkrutan dan pengangguran. IMF pun harus turun tangan untuk mengatasi kekacauan ekonomi Thailand.
Bgi Anda yang berminat untuk membeli alat-alat elektronik terbaik dengan harga terjangkau bisa langsung mengunjungi Transmart. Bukan hanya di Jakarta, Transmart Full Day Sale juga bakal digelar di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Promo ini bisa dinikmati bagi pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.
Tak ketinggalan, Transmart juga memberikan diskon untuk produk Samsung LED TV50″ UHD Smart dengan harga sale Rp 3.999.200 dari harga awal Rp 6.949.000.Selain itu, bagi yang ingin mengganti produk AC yang lama dengan yang baru, ini menjadi waktu yang tepat.
Pasalnya Transmart memberikan diskon untuk AC Split 1 PK berbagai merek seperti Samsung, Polytron, LG, Panasonic, dan Sharp dalam Program Transmart Full Day Sale yang kembali digelar Transmart pada Minggu, 29 Juni 2025.
Produk Polytron AC Split 1PK dibanderol seharga Rp 3.299.200 dari harga normal semula Rp 4.549.000. Kemudian, Anda bisa mendapatkan Polytron Kulkas Side By Side 436L dengan harga sale Rp 6.599.200 dari harga normal Rp 9.299.000.
Selanjutnya, ada Sharp Mesin Cuci Front Load 7KG dengan harga diskon Rp 3.879.200 dari harga awal Rp 5.689.000.
