“Kami bersyukur proses distribusi bantuan dari program pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan dinikmati oleh para siswa penerima,” kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.
Ia mengatakan makanan disiapkan oleh Dapur SPPG Polda DIY yang berlokasi di Mako Yon B Satbrimob Sentolo.
“Distribusi berjalan lancar, tidak ada kendala baik dari penyiapan maupun pendistribusian makanan,” ujarnya.
Menurut Ihsan, bantuan itu disalurkan kepada para siswa di tiga kelurahan, yaitu Kaliagung, Sentolo, dan Banguncipto.
Sebelumnya, uji coba dilakukan SPPG Polda DIY pada Jumat (13/6) dengan menyalurkan 500 paket makan bergizi.
“Secara umum, hasil dari trial, kemudian pendistribusian pertama ini sangat baik. Mulai dari rasa, kandungan gizi, tampilan makanan, hingga kebersihan dan kemasannya sudah memenuhi standar,” ujar dia.
Ia menyebut pembangunan dapur SPPG juga sedang berlangsung di empat kabupaten lain di DIY.
“Kami terus berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan lima dapur SPPG yang tersebar di wilayah DIY guna mendukung program Pemerintah,” tambah Kabid Humas.
Perjanjian bertajuk “Kerja Sama di Bidang Bantuan Kemanusiaan antara Pemerintah Republik Turki dan Pemerintah Negara Qatar”, itu ditandatangani di Ankara pada 14 November 2024 dan mulai berlaku secara resmi sejak dipublikasikan.
Melalui kesepakatan ini, kedua negara akan membangun kerangka kerja komprehensif untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan secara efektif ke negara-negara ketiga yang membutuhkan.
Perjanjian ini mencakup kerja sama dalam penyediaan bantuan keuangan dan teknis, pengiriman tenaga kemanusiaan, pembangunan serta pengoperasian rumah sakit lapangan, dukungan terhadap program pemulihan, serta rekonstruksi infrastruktur vital melalui proyek dan program bersama.
“Mereka ini merupakan orang-orang yang telah dinyatakan lolos dalam proses seleksi Kementerian Sosial Republik Indonesia,” kata Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan Fadlillah di Pamekasan, Minggu.
Ia menjelaskan, dari 15 tenaga pendidik itu, sebanyak 11 orang di antaranya merupakan guru mata pelajaran.
Empat orang lainnya masing-masing sebagai kepala sekolah, wali asuh, wali asrama dan operator sekolah.
“Untuk jabatan kepala sekolah adalah tenaga pendidik yang selama ini mengabdi di Disdikbud Kabupaten Pamekasan,” ujar Fadlillah.
Terkait dengan jumlah siswa yang akan masuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Pamekasan itu, Fadlillah menjelaskan, sebanyak 50 orang.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen atau gratis.
Program ini sebagai upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan konsep sekolah berasrama (boarding school).
Kurikulum yang diterapkan akan mengacu pada standar pendidikan nasional (mata pelajaran formal). Dengan tambahan materi khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Diketahui, Dianxi Xiaoge memiliki lebih dari 11,8 juta pengikut di kanal YouTube-nya. Konten yang ditampilkan Dianxi Xiaoge berisi tentang memasak makanan yang berasal dari hasil kebun dan tanaman khas China.
Mengawali pertemuan, Megawati dikutip dari keterangan diterima di Jakarta menyempatkan melihat dan menanyakan bahan makanan yang dibawa Dianxi di atas meja dengan latar belakangan panorama Danau Fuxian, Kunming.
Usai menyantap masakan, Megawati mengajak Dianxi untuk berfoto bersama. Keduanya tampak akrab dan menebar senyum saat juru foto mengabadikan momen tersebut. Megawati mengungkapkan bahwa dia mengikuti konten yang dibagikan oleh Dianxi.
Dianxi pun tersenyum atas apa yang disampaikan Megawati tersebut.
Dalam momen itu, Dianxi pun berkesempatan memasak sejumlah menu tradisional China untuk Megawati.
Mulai dari tumis rebung, sambal tomat pohon dengan kerupuk kulit sapi hingga sapi panci tembaga baoshan.
Dianxi juga membuat menu cemilan spesial tradisional Yunnan yang renyah dan lezat, yaitu rushan untuk Megawati.
Tak hanya itu, ia juga menyuguhkan kacang polong shidian, yang terbuat dari bubur kacang polong yang dijemur hingga kering.
Yang spesial, ia membuat seluruh menu makanan untuk Megawati secara tradisional dengan alas jerami.
Megawati tampak sangat senang menikmati menu masakan Dianxi .
Sebelum mengakhiri pertemuan, keduanya saling bertukar cendera mata. Sambil bercanda, Megawati pun menanyakan dan menitipkan salam untuk Dawang kepada Dianxi.
Dawang merupakan hewan peliharaan Dianxi yang kerap muncul di konten masaknya di YouTube.
“Salam ya sama Dawang,” kata Megawati tentang anjing peliharaan Dianxi yang kadang muncul bersamanya.
“Saya tahu dia ketika masih kecil,” ujar Megawati menambahkan.
Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan program sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, Iksan menuturkan pendekatan yang terlalu masif tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia mengingatkan masalah penyimpangan dana yang pernah terjadi pada program dana desa. “Lebih baik terlambat daripada rugi,” kata Iksan.
Lebih lanjut, Iksan memaparkan beberapa masalah krusial yang perlu dipertimbangkan dalam program Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menyoroti bahwa pembentukan koperasi yang didorong dari atas ke bawah (top-down) tidak sejalan dengan hakikat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bottom-up dan otonom, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Menurutnya, pendekatan top-down berisiko membuat koperasi tidak mandiri dan rentan terhadap intervensi eksternal.
Dengan target pembentukan koperasi baru yang sangat besar dan ambisius, serta keinginan untuk segera memperoleh keuntungan, program ini dinilai terlalu mengabaikan realitas lapangan.
Ia menyebut tantangan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan kelembagaan akan sangat besar, apalagi jika melihat penurunan jumlah koperasi unit desa (KUD) sebelumnya.
“Sehingga perlu adanya eksperimentasi mungkin piloting project tanpa harus terburu-buru menghasilkan 80 ribu, tapi lebih ke eksperimentasi, artinya melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan,” tuturnya.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 80.500 Koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 77.000 di antaranya telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum.
Program 80 ribu Kopdes Merah Putih ini rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Dari puluhan ribu koperasi tersebut, ada 103 koperasi yang menjadi percontohan yang juga akan diluncurkan serentak oleh presiden pada tanggal yang sama.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa 80 ribu koperasi lebih itu ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2025, sesuai dengan keinginan presiden.
Ia membantah anggapan bahwa fokus operasional tahun ini hanya akan terbatas pada 103 kopdes percontohan.
“Enggak. Presiden sudah bilang targetnya akhir tahun ini, Desember 2025, 80 ribu itu semua sudah beroperasi,” kata Budi Arie di Jakarta, Kamis (10/7).
Apresiasi itu disampaikan Agus melalui Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam upacara penyambutan 173 pasukan Satgas Kontingen Garuda di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
“Terima kasih atas pelaksanaan tugas dan dedikasi, disiplin dan profesionalisme serta loyalitas sehingga membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian di wilayah operasi misi PBB,” kata Muhammad Saleh kala membacakan amanat Panglima saat upacara penyambutan.
Dalam amanatnya, Saleh menjelaskan bahwa Satgas Garuda telah banyak melakukan operasi misi perdamaian di Kongo. Mayoritas operasi yang dilakukan yakni di bidang pembangunan infrastruktur untuk masyarakat setempat.
Beberapa infrastruktur yang diperbaiki diantaranya fasilitas bandara, perbaikan jalur utama, pembangunan jembatan darurat, pembangunan pos jaga dan beberapa fasilitas publik lainnya.
Semua tugas itu, lanjut Saleh, diselesaikan berdasarkan perintah dari Force Headquarte (HQ) Monusco di PBB.
Tidak hanya membangun infrastruktur, para personel satgas juga melakukan pendekatan secara humanis ke masyarakat agar warga setempat merasa aman walau berada di wilayah konflik.
Masyarakat Afrika pun, lanjut Saleh, terbukti menerima dengan baik kedatangan para personel Satgas Garuda.
Saleh berharap kinerja bagus yang ditorehkan Satgas Garuda di Afrika dapat meningkatkan kredibilitas TNI di mata internasional.
Laporan temuan dugaan korupsi itu diserahkan langsung kepada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Muttaqin Harahap SH MH.
“Tadi kami sudah menandatangani surat penyerahan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dan kami berharap ditindaklanjuti tim Pidsus Kejati Sumut,” ucap Sekretaris Irjen Kementerian PKP Dian Fris Nalle di Medan, Rabu.
Pihaknya mengatakan, temuan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan rumah susun tersebar di tiga kabupaten, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang.
“Dari hasil audit internal, nilai kerugian negara sementara sekitar Rp6,5 miliar. Ada indikasi pemerasan, dan kami harap dapat dipertegas dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan,” ujarnya.
Dian menyebutkan, penyerahan laporan ini sejalan dengan komitmen Menteri PKP Maruarar Sirait mewujudkan kementerian yang bersih dan bebas korupsi.
“Sebagaimana visi pemerintah dalam agenda pembangunan nasional. Jadi kami berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti,” tegas Dian lagi.
“Sehingga apa yang menjadi program Presiden dalam Asta Cita poin ketujuh tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi konsen pemerintahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Dian.
Aspidsus Kejati Sumut Muttaqin Harahap SH MH mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima seluruh dokumen diserahkan olehbIrjen Kementerian PKP dan segera memprosesnya.
“Bahan laporan yang disampaikan telah kami terima, dan segera ditindaklanjuti oleh tim bidang Pidsus,” ujar Muttaqin didampingi Kasi Penkum Kejati Sumut Adre Wanda Ginting SH MH.
Pihaknya juga memastikan, bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ki”Kita akan mendalami dokumen, dan lakukan telah awal sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut,” tegas Muttaqin.
“Kami siap mendukung KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia,” ujar Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko di Jakarta, Selasa.
Pihaknya juga berharap Himbara untuk ikut mendukung penyaluran KUR Perumahan bagi masyarakat. Bank-bank Himbara sendiri memiliki pengalaman sebagai penyalur KUR dan juga penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Jadi kami menyumbangkan tadi pemikiran-pemikiran dari pengalaman sehari-hari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terkait bidang perumahan maupun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terkait KUR, sehingga KUR Perumahan Rakyat ini bener-bener tempat sasaran, dan nanti bisa dinikmati juga developer-developer kelas UMKM yang bisa berkembang menjadi developer besar,” kata Tiko.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.
Pemerintah melalui Kementerian PKP langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menyusun draf rancangan Peraturan Menteri PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan di Indonesia.
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri PKP dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang membahas rencana penyaluran KUR Perumahan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin.
Ara menyatakan dirinya siap melaksanakan perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi rumah agar masyarakat bisa memiliki dan menghuni rumah layak huni untuk masyarakat.
Dengan dukungan dari Danantara yang akan mengalokasikan dana Rp130 triliun untuk KUR Perumahan, Kementerian PKP juga siap bekerja keras dan serius untuk berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/ Lembaga terkait dalam menyukseskan penyaluran KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia.
Pengamat Energi Reforminer Pri Agung mengungkapkan pemerintah harus merumuskan harga yang sudah diperhitungkan termasuk pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Terutama ongkos penyaluran LPG 3 kg.
“Untuk daerah 3T, kalau memang kebijakannya satu harga, ya mestinya sama. Jikapun ongkos untuk itu berbeda, itu menjadi hitungan pemerintah sendiri bagaimana mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran subsidi LPG 3 kg secara keseluruhan,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Senin (7/7/2025).
Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan tersebut bisa berlaku pada tahun 2026 mendatang. Pri menilai, kebijakan tersebut bisa memudahkan pemerintah untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di masyarakat agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh.
“Tidak hanya untuk lebih merata, tetapi dari sisi harga juga agar pemerintah lebih dapat mengendalikannya, karena kewenangan akan menjadi ada di pemerintah pusat secara langsung,” ujarnya.
Kendati demikian, jika itu berlaku, maka tidak serta merta harga LPG 3 kg di pasaran langsung seragam. Dia mengungkapkan masih ada perbedaan harga LPG 3 kg di level pengecer dibandingkan pangkalan.
Maka, hal itu menjadi tugas pemerintah. “Misal, kalau masyarakat ingin harga yang sesuai ketetapan pemerintah maka perlu dengan menggunakan ID atau aplikasi tertentu atau harus terdaftar, atau harus ke tempat tertentu yang masih dalam pengaturan dan kendali pemerintah. Kurang lebih sama dengan pengaturan Pertalite dan Solar (subsidi) itu,” tandasnya.
Menteri ESDM Bahlil menjelaskan bahwa regulasi yang tengah disusun adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).
Aturan ini, jelas Bahlil, diharapkan mampu menyederhanakan rantai pasok dan memastikan subsidi tepat sasaran ke pengguna yang berhak menerima LPG, sehingga harga di konsumen akhir tidak lagi bervariasi dan secara berlebihan antarwilayah serta sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu jumlah konsumsi per pengguna.
Hasil temuan di lapangan, harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000-Rp19.000 per tabung seringkali bisa mencapai Rp50.000. Hal ini memicu pemerintah mentransformasi tata kelola LPG 3 Kg.
Salah satu faktor utama adalah adanya ketidakseimbangan antara anggaran subsidi yang disediakan negara dengan realisasi di lapangan bahkan membuka celah kebocoran kuota dan rantai pasok yang panjang.
“Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” tegas Bahlil, dikutip Jumat (4/7/2025).
Selain itu, revisi beleid tersebut bertujuan untuk mewujudkan energi berkeadilan dan perbaikan tata kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Selain itu, regulasi tersebut akan mengatur secara komprehensif mekanisme penetapan satu harga berdasarkan biaya logistik.
“Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ungkap Bahlil.
Manajemen peritel fesyen Matahari Department Store buka suara soal tutupnya gerai Matahari di Plaza Kalibata, Jakarta Selatan per Selasa (1/7/2025) lalu. Manajemen Matahari mengatakan tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait penutupan gerai Matahari di Plaza Kalibata, karena hal tersebut merupakan hal yang lumrah di bisnis peritel.
“Penutupan gerai merupakan bagian dari kegiatan operasional bisnis yang normal,” kata Manajemen Matahari Department Store kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (6/7/2025).
Manajemen menambahkan saat ini perusahaan masih terus ekspansif atau membuka gerai-gerai baru di beberapa lokasi strategis di semester pertama 2025.
“Kami juga masih membuka gerai-gerai baru di Jakarta seperti SUKO Monostore di Millenium Mall, Plaza Blok M, dan Mall Ciputra pada semester I-2025 dan gerai Matahari di Indramayu Jawa Barat pada Maret 2025,” terang Manajemen Matahari.
Sebelumnya, gerai Matahari di Plaza Kalibata resmi tutup permanen pada Selasa (1/7/2025). Berdasarkan pantauan di lokasi, tertulis Matahari Plaza Kalibata sudah resmi tutup operasi pada 1 Juli 2025.
“Pelanggan setia mulai 1 Juli 2025 Matahari Kalibata sudah tidak beroperasional,” tulis pengumuman selembar kertas di beberapa sudut gerai Matahari Plaza Kalibata, Rabu (2/7/2025).
Sementara itu di akun media sosial Instagram, Matahari Plaza Kalibata juga sudah pamit. Mereka menyetop seluruh operasional perusahaan mulai dari offline dan online.
“Kami ucapkan Terima kasih untuk para pelanggan setia Matahari Plaza Kalibata Offline maupun Online. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan serta pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk para pelanggan setia di manapun berada,” tulis pengumuman Matahari Plaza Kalibata.
